Papua Nugini Darurat Kekerasan Gender, PBB Gencarkan Program Kesetaraan Wanita

Illustrasi gambar, sumber: AI

FORMOSA NEWS - Port Moresby, Papua Nugini – Isu kesetaraan gender di Papua Nugini (PNG) menjadi perhatian serius, dengan negara ini dikategorikan sebagai salah satu negara tidak aman bagi perempuan dan anak-anak. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya tingkat kekerasan dan minimnya partisipasi perempuan di berbagai sektor kehidupan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Apriani Anastasia Amenes dan Mariana Erny Buiney dari Universitas Cenderawasih bertujuan menganalisis isu kesetaraan gender di Papua Nugini.

Sebuah studi akademis pada tahun 2020 menunjukkan adanya pengaduan kekerasan seksual, di mana 90% korbannya adalah perempuan dan 74% di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Setiap tahunnya, lebih dari 1,5 juta perempuan dan anak-anak di Papua Nugini mengalami kekerasan berbasis gender. United Nations Women (UN Women) bahkan menyatakan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan di Papua Nugini adalah yang tertinggi di dunia, dengan 58% perempuan mengalami kekerasan. Human Rights Watch (2021) menyebut Papua Nugini sebagai tempat berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan karena tingginya angka pemerkosaan, pelecehan seksual, pernikahan paksa, dan institusi yang lemah.

 Common Forms of Violence Sumber: The National Research Institute, 2022

Stigma budaya, seperti tradisi mas kawin atau harga pengantin, secara tidak langsung dapat menormalisasi perendahan martabat perempuan, karena dianggap membuat pernikahan lebih bersifat transaksional. Bentuk kekerasan yang paling umum adalah kekerasan fisik (50%), diikuti oleh kekerasan mental dan ekonomi (27%), serta kekerasan seksual (23%). Banyak kasus tidak dilaporkan, dengan 39% perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan seksual tidak mencari bantuan atau memberitahu siapa pun. Menurut Forum Ekonomi Dunia (2020), PNG menempati peringkat 151 dari 153 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender Global.

Menanggapi kondisi ini, United Nations Women (UN Women) memainkan peran penting dalam memajukan kesetaraan gender di Papua Nugini. Sebagai organisasi global yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, UN Women berkolaborasi dengan pemerintah PNG, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk mendorong reformasi kebijakan serta memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan program-program yang responsif gender.

Strategi Pasifik UN Women (2018-2022) berfokus pada empat bidang utama: mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, pemberdayaan ekonomi, kepemimpinan dan partisipasi politik, serta tata kelola yang responsif gender. Intervensi untuk kekerasan berbasis gender meliputi penguatan kerangka hukum, peningkatan layanan bagi penyintas, dan kampanye kesadaran, seperti program "Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan" dan Program Kota Aman.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, UN Women meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya keuangan, peluang kewirausahaan, dan akses pasar, termasuk melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang membantu perempuan di daerah pedesaan mengakses program literasi keuangan dan usaha kecil. Dukungan untuk partisipasi politik perempuan mencakup program pelatihan kepemimpinan dan kampanye advokasi, seperti Kemitraan Parlemen Perempuan Pasifik dan akademi kepemimpinan politik untuk perempuan. Selain itu, kampanye pendidikan seperti "HeForShe" dan inisiatif "Every Girl Counts" bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gender dan akses pendidikan bagi anak perempuan.

Sejak 2010, UN Women juga menginisiasi program "Kota Aman Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan", dengan Port Moresby sebagai salah satu kota yang terlibat. UN Women juga berkolaborasi dalam "Inisiatif Pasar Aman" (2011-2019) dan "Inisiatif Transportasi Umum Aman" (2015-2019), termasuk pengadaan bus "Meri Seif Bus" yang aman dan terjangkau bagi perempuan.

Meskipun berbagai program telah dijalankan oleh UN Women, hambatan signifikan terhadap kesetaraan gender tetap ada, seperti resistensi budaya, pendanaan yang tidak memadai, penegakan hukum yang kurang, dan kurangnya kemauan politik. Pandemi COVID-19 juga memperburuk kesenjangan gender yang ada, dengan peningkatan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakstabilan ekonomi bagi perempuan.