Meningkatnya volume sampah, perubahan iklim, dan tuntutan global terhadap pembangunan berkelanjutan mendorong perusahaan pengelola sampah untuk menjalankan tanggung jawab lingkungan secara lebih menyeluruh. Selama ini, banyak perusahaan masih berfokus pada efisiensi operasional tanpa sepenuhnya memperhitungkan biaya lingkungan yang ditimbulkan maupun melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan.
Peneliti menelusuri artikel dari enam basis data ilmiah internasional, yaitu Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Emerald Insight, dan Google Scholar. Dari 245 artikel yang berhasil ditemukan, dilakukan proses penyaringan secara bertahap hingga akhirnya diperoleh 10 artikel ilmiah yang memenuhi seluruh kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Artikel-artikel tersebut diterbitkan pada periode 2015–2025 dan berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Australia, Afrika Selatan, Jerman, Denmark, dan Peru.
Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat tiga komponen utama yang membentuk praktik akuntabilitas hijau pada perusahaan pengelola sampah.
Pertama, pengakuan biaya karbon meningkatkan transparansi lingkungan. Perusahaan yang mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan biaya yang berkaitan dengan emisi karbon mampu memahami dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya secara lebih akurat. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, pengendalian dampak lingkungan, serta penyusunan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, akuntansi karbon tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen manajemen yang mendukung keberlanjutan perusahaan.
Kedua, keterlibatan masyarakat memperkuat akuntabilitas lingkungan. Penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, kegiatan daur ulang, edukasi lingkungan, serta pemantauan program lingkungan mampu meningkatkan keberhasilan program keberlanjutan. Keterlibatan masyarakat juga memperkuat legitimasi perusahaan karena tanggung jawab lingkungan tidak hanya dijalankan secara internal, tetapi menjadi kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat.
Ketiga, integrasi akuntansi lingkungan dan partisipasi pemangku kepentingan menghasilkan akuntabilitas hijau yang lebih kuat. Perusahaan yang menggabungkan sistem akuntansi lingkungan, pengakuan biaya karbon, dan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat cenderung memiliki transparansi yang lebih baik, kinerja lingkungan yang lebih tinggi, serta tingkat kepercayaan publik yang lebih besar. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan merespons tuntutan masyarakat terhadap praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.
Kajian tersebut juga merangkum berbagai temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa:
- Akuntansi lingkungan meningkatkan kinerja keberlanjutan dalam pengelolaan sampah.
- Pengakuan biaya lingkungan dan biaya karbon meningkatkan efisiensi operasional serta pengendalian dampak lingkungan.
- Environmental Management Accounting mendukung tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.
- Green accounting meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan lingkungan.
- Keterlibatan masyarakat memperkuat akuntabilitas lingkungan dan keberhasilan program keberlanjutan.
- Pengukuran serta pengungkapan biaya lingkungan menjadi syarat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Hamidah Rosidanti Susilatun menjelaskan bahwa akuntabilitas hijau yang efektif tidak dapat dibangun hanya melalui sistem akuntansi. Pengakuan biaya karbon memberikan dasar teknis dalam mengukur tanggung jawab lingkungan, sedangkan keterlibatan masyarakat memberikan legitimasi sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kombinasi kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi dunia usaha maupun pemerintah. Perusahaan pengelola sampah disarankan mengintegrasikan pengakuan biaya karbon ke dalam sistem akuntansi lingkungan agar mampu mengukur dampak lingkungan secara lebih akurat dan meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan. Selain itu, perusahaan juga perlu menyampaikan informasi mengenai emisi karbon, biaya lingkungan, dan berbagai program keberlanjutan secara lebih terbuka kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah dapat mendorong penguatan tata kelola lingkungan melalui program edukasi masyarakat, kampanye pengurangan sampah, kegiatan daur ulang, serta pengawasan lingkungan berbasis komunitas. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Penelitian ini juga merekomendasikan agar studi selanjutnya menggunakan pendekatan empiris, seperti survei atau studi kasus, sehingga pengaruh pengakuan biaya karbon dan keterlibatan masyarakat terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan dapat diukur secara langsung.
Profil Penulis
Hamidah Rosidanti Susilatun merupakan peneliti dari Politeknik STIA LAN Jakarta. Bidang keahliannya meliputi akuntansi lingkungan, akuntabilitas hijau, manajemen lingkungan, tata kelola keberlanjutan, serta pengelolaan sektor publik yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Sumber Penelitian
Judul: Green Accountability Practices in Waste Management Enterprises Through Carbon Cost Recognition and Community Environmental Engagement
Penulis: Hamidah Rosidanti Susilatun
Afiliasi: Politeknik STIA LAN Jakarta
Jurnal: International Journal of Management and Business Intelligence (IJBMI), Volume 4 Nomor 3, 2026, halaman 621–636.
0 Komentar