Perlindungan Rahasia Dagang UMKM Melalui Penerapan Perjanjian Kerahasiaan di Indonesia

Ilustrasi by AI

FORMOSA NEWS

Penerapan Non-Disclosure Agreement (NDA) atau perjanjian kerahasiaan memegang peranan krusial dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan preventif bagi rahasia dagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kajian mendalam ini dilakukan oleh Dwinda Parianti Hapsari dari Universitas Mataram dan dipublikasikan pada Agustus 2026. Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat aset tak berwujud seperti resep produk, basis data pelanggan, dan metode produksi merupakan keunggulan kompetitif utama UMKM yang rentan bocor di tengah persaingan global.

Dalam praktiknya, sektor UMKM di Indonesia sering kali menghadapi tantangan klasik berupa literasi hukum yang rendah, budaya bisnis informal berbasis kepercayaan lisan, serta ketimpangan posisi tawar saat berhadapan dengan mitra bisnis yang lebih besar. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan pengakuan terhadap informasi rahasia yang bernilai ekonomi, namun regulasi tersebut tidak secara spesifik mencantumkan NDA sebagai kontrak bernama. Akibatnya, kekuatan hukum NDA disandarkan pada ketentuan umum hukum kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Untuk mengkaji persoalan ini, penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UU Rahasia Dagang, dan UU UMKM melalui studi pustaka kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan beberapa temuan penting terkait efektivitas dan kedudukan hukum NDA bagi UMKM:

• Keabsahan hukum NDA bersandar pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai perjanjian tak bernama (onbenoemde overeenkomst) yang mengikat para pihak layaknya undang-undang.
• UU Nomor 30 Tahun 2000 menyediakan standar substansial berupa unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, dan langkah perlindungan wajar yang membentuk klausul-klausul NDA.
• Perjanjian kerahasiaan yang ideal bagi UMKM mencakup sebelas klausul pokok yang disesuaikan dengan lima jenis hubungan bisnis, yaitu hubungan kerja, kemitraan, pra-investasi, produksi, serta pemasok dan distributor.
• Kendala utama penerapan NDA di lapangan meliputi tingginya biaya perancangan hukum, kesulitan membuktikan kerugian akibat kebocoran informasi, serta minimnya akses keamanan teknologi pada perangkat pribadi.

Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya kehadiran instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga bantuan hukum dalam menyediakan draf standar perjanjian kerahasiaan yang mudah diakses serta pelatihan literasi hukum bagi pelaku usaha. Sebagaimana ditekankan oleh Dwinda Parianti Hapsari dari Universitas Mataram, perlindungan rahasia dagang UMKM tidak hanya bergantung pada undang-undang yang ada, tetapi juga pada kemampuan praktis pelaku usaha dalam merancang dan menegakkan instrumen pencegahan sengketa secara proporsional.

Profil Penulis: Dwinda Parianti Hapsari adalah akademisi dan peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia, yang memiliki kepakaran di bidang hukum keperdataan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Sumber Penelitian: The Application of Non-Disclosure Agreements In Protecting The Trade Secrets of Micro, Small, and Medium Enterprises In Indonesia, International Journal of Education and Life Sciences (IJELS), Vol. 4, No. 8, Agustus 2026, halaman 1313-1324, DOI: https://doi.org/10.59890/ijels.v4i8.64