Temuan ini penting karena pembangunan desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran. Cara kepala desa memberikan arahan, membangun hubungan dengan masyarakat, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, dan mengawasi pembangunan turut menentukan bagaimana program dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Siku merupakan desa di Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan perdagangan. Selama kepemimpinan H. Abdul Karim pada 2022–2025, pemerintah desa menjalankan berbagai program pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini secara khusus melihat pembangunan fisik yang berlangsung pada masa kepemimpinan tersebut.
Empat Gaya Kepemimpinan Menjadi Fokus Penelitian
Para peneliti menggunakan teori Path–Goal yang dikembangkan Robert House untuk melihat gaya kepemimpinan kepala desa. Teori ini membagi kepemimpinan menjadi empat bentuk, yaitu kepemimpinan direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pada pencapaian. Sederhananya, teori tersebut melihat bagaimana seorang pemimpin memberikan petunjuk, memberikan dukungan, melibatkan orang lain dalam keputusan, dan mendorong pencapaian target.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah enam orang, terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, anggota BPD, serta dua tokoh masyarakat. Data kemudian dianalisis untuk melihat pola kepemimpinan dan faktor yang mendukung maupun menghambat pembangunan desa.
Hasilnya menunjukkan bahwa tiga gaya kepemimpinan telah diterapkan dengan cukup baik, sedangkan satu gaya masih membutuhkan penguatan.
Kepemimpinan suportif memperkuat hubungan dengan masyarakat
Salah satu kekuatan utama kepemimpinan di Siku terlihat dari hubungan kepala desa dengan aparatur dan masyarakat. Komunikasi dilakukan melalui interaksi langsung, kegiatan kemasyarakatan, kunjungan kepada warga, serta komunikasi melalui media sosial.
Kepala desa juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat melalui pembangunan berbagai fasilitas, seperti jembatan gantung, jalan pertanian, dan fasilitas umum lainnya. Keterlibatan langsung tersebut membantu membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat.
Masyarakat dilibatkan dalam menentukan pembangunan
Gaya kepemimpinan partisipatif terlihat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut menjadi sarana bagi masyarakat dan aparatur desa untuk menyampaikan aspirasi serta menentukan prioritas pembangunan.
Proses pengambilan keputusan juga berlangsung melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga Musrenbang. Namun, penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih lebih banyak terkonsentrasi pada forum resmi tersebut. Pelibatan warga di luar forum musyawarah belum berlangsung secara berkelanjutan.
Setelah prioritas pembangunan ditentukan, aparatur desa mengambil peran lebih besar dalam membahas aspek teknis. Kepala desa lebih berfokus pada keputusan strategis, percepatan pelaksanaan, dan pengawasan umum.
Arahan sudah berjalan, tetapi SOP tertulis masih diperlukan
Dalam kepemimpinan direktif, kepala desa memberikan arahan berdasarkan Rencana Anggaran Pembangunan (RAP). Namun, arahan yang diberikan belum selalu terstruktur dan rinci sehingga sebagian penjelasan teknis masih disampaikan oleh sekretaris desa atau aparatur terkait.
Penelitian juga menemukan bahwa pembangunan desa belum didukung oleh SOP tertulis yang secara formal mengatur pelaksanaan pekerjaan. Standar kerja lebih banyak disampaikan secara lisan dan bergantung pada pemahaman serta tanggung jawab masing-masing aparatur.
Pengawasan pembangunan juga lebih sering dilakukan melalui laporan, dokumentasi foto, dan informasi dari petugas lapangan. Pengawasan langsung oleh kepala desa belum dilakukan secara rutin pada setiap tahapan pembangunan.
Gaya Berorientasi Pencapaian Masih Menjadi Tantangan
Temuan paling penting dalam penelitian ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian.
Kepala desa belum menetapkan target pembangunan secara langsung dan spesifik. Target pekerjaan lebih banyak mengikuti jadwal penyelesaian proyek yang telah ditentukan. Di sisi lain, belum terdapat sistem penghargaan formal bagi aparatur yang berhasil mencapai kinerja tertentu.
Apresiasi masih diberikan dalam bentuk ucapan terima kasih atau penghargaan sederhana setelah pekerjaan selesai. Motivasi aparatur pada akhirnya lebih banyak berasal dari rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas.
Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa kepemimpinan direktif dan suportif telah diterapkan relatif baik, sedangkan kepemimpinan partisipatif berjalan melalui Musrenbang meskipun fleksibilitas pengambilan keputusan masih terbatas. Sementara itu, kepemimpinan berorientasi pencapaian belum optimal karena belum adanya target pembangunan yang spesifik dan sistem penghargaan yang terstruktur.
Komunikasi dan BPD Menjadi Kekuatan Pembangunan
Analisis penelitian menunjukkan bahwa komunikasi efektif dan kepemimpinan terbuka menjadi salah satu kekuatan utama Desa Siku. Hubungan yang baik antara kepala desa, aparatur, BPD, dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan.
BPD juga berperan dalam mengawasi proses pembangunan dan memberikan masukan terhadap kebijakan desa. Selain itu, ketersediaan anggaran desa menjadi faktor pendukung penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Desa Siku juga memiliki sejumlah peluang untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Potensi tersebut meliputi pertanian, wisata alam, dan produk lokal, ditambah peluang kerja sama dengan pemerintah maupun pihak eksternal. Program pelatihan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat.
Namun, pembangunan masih menghadapi beberapa hambatan. Kapasitas teknis aparatur belum merata, koordinasi belum optimal, dan tidak semua masyarakat aktif menyampaikan aspirasi dalam forum musyawarah. Beberapa kebutuhan dasar, terutama fasilitas dan infrastruktur, juga belum sepenuhnya terpenuhi.
Banjir Menjadi Ancaman bagi Infrastruktur Desa
Faktor lingkungan juga menjadi perhatian penting. Letak Desa Siku yang berada di sekitar aliran sungai membuat wilayah tersebut rentan terhadap banjir ketika curah hujan tinggi. Banjir dapat menghambat pelaksanaan pembangunan sekaligus merusak infrastruktur yang telah dibangun.
Selain persoalan lingkungan, perbedaan pandangan dan kepentingan antarwarga juga berpotensi menghambat pembangunan apabila tidak dikelola melalui komunikasi dan musyawarah yang baik.
Karena itu, para peneliti merekomendasikan agar pemerintah Desa Siku memperjelas target pembangunan, meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat koordinasi, memberikan bentuk apresiasi yang lebih terstruktur, serta meningkatkan upaya mitigasi bencana.
Implikasi bagi Tata Kelola Desa
Temuan dari Desa Siku menunjukkan bahwa kepemimpinan desa yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan mengambil keputusan. Pemimpin perlu membangun komunikasi yang terbuka, mendengarkan aspirasi masyarakat, membagi tanggung jawab dengan aparatur, dan memastikan setiap program memiliki target yang dapat dipantau.
Bagi desa yang sedang mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, maupun ekonomi lokal, pendekatan tersebut dapat membantu menghubungkan potensi desa dengan kebutuhan masyarakat. Target yang jelas juga membuat hasil pembangunan lebih mudah dievaluasi.
Meski demikian, hasil penelitian ini tidak dapat langsung digeneralisasi ke seluruh desa di Indonesia karena penelitian hanya dilakukan di Desa Siku. Peneliti menyarankan penelitian berikutnya melibatkan beberapa desa dengan karakteristik berbeda agar pemahaman mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan dan pembangunan desa menjadi lebih luas.
Profil Penulis
Nopriawan Mahriadi, Lisdiana, Arif Rahman Hakim, Femi Asteriniah, Aidil Frawiro, dan Ory Kurniawan merupakan penulis artikel yang berafiliasi dengan Candradimuka College of Social and Political Sciences (STISIPOL). Aidil Frawiro tercatat sebagai corresponding author. Artikel mereka membahas kepemimpinan kepala desa, tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, dan pembangunan desa dengan menggunakan perspektif teori Path–Goal.
0 Komentar