 |
| Illustration by Ai |
PURWOKERTO – Penelitian terbaru dari Iin Piani dan Tobirin dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mengungkap bahwa keberhasilan sistem perencanaan dan penganggaran publik tidak ditentukan oleh satu model yang dianggap paling baik, melainkan oleh kesesuaian antara budaya, partisipasi masyarakat, strategi pemerintahan, dan kapasitas institusi di masing-masing negara. Studi yang dipublikasikan dalam Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) pada Juni 2026 ini menjadi penting karena menawarkan pemahaman baru tentang bagaimana pemerintah dapat merancang sistem anggaran yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, banyak negara berlomba melakukan reformasi penganggaran untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran publik. Namun, praktik yang berhasil di satu negara sering kali tidak memberikan hasil yang sama ketika diterapkan di negara lain.
Menurut Iin Piani dan Tobirin, sistem perencanaan dan penganggaran publik tidak hanya berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara. Sistem tersebut juga mencerminkan nilai sosial, budaya, politik, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Penelitian ini mengkaji dinamika sistem perencanaan dan penganggaran di berbagai negara melalui pendekatan studi literatur. Para peneliti menelaah berbagai jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan untuk membandingkan praktik penganggaran berdasarkan aspek budaya, partisipasi publik, dan strategi pengelolaan anggaran.
Budaya Berpengaruh pada Cara Negara Mengelola Anggaran
Salah satu temuan utama penelitian adalah besarnya pengaruh budaya nasional terhadap sistem penganggaran.
Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan cenderung menerapkan sistem perencanaan yang lebih terpusat dan berorientasi jangka panjang karena dipengaruhi budaya kolektivisme dan penghormatan terhadap hierarki. Sebaliknya, negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Australia lebih memilih pendekatan desentralisasi dengan keterlibatan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan.
Penelitian juga menemukan bahwa negara dengan budaya perencanaan jangka panjang umumnya lebih tangguh menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turut memengaruhi efektivitas sistem anggaran.
Di negara-negara Skandinavia, misalnya, tingginya kepercayaan publik membantu memperkuat akuntabilitas dan legitimasi proses penganggaran. Sebaliknya, beberapa negara berkembang masih menghadapi hambatan berupa budaya paternalistik dan dominasi elite dalam proses pengambilan keputusan.
Partisipasi Publik Menentukan Kualitas Kebijakan
Penelitian ini juga menyoroti pentingnya participatory budgeting atau penganggaran partisipatif, yaitu mekanisme yang memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan prioritas penggunaan anggaran pemerintah.
Praktik ini terbukti berhasil di beberapa negara. Di Brasil dan India, penganggaran partisipatif mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta efisiensi belanja daerah. Namun, di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat simbolis dan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan anggaran.
Para peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat partisipasi publik, antara lain:
- Rendahnya literasi fiskal masyarakat.
- Keterbatasan akses informasi anggaran.
- Dominasi birokrasi dan kelompok elite.
- Kurangnya keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpendidikan rendah.
- Desain forum partisipasi yang kurang inklusif.
Menurut Iin Piani dan Tobirin, menyediakan forum partisipasi saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memahami proses penganggaran dan menyampaikan aspirasi secara efektif.
Teknologi Membuka Peluang Sekaligus Tantangan
Kemajuan teknologi digital turut mengubah cara pemerintah menyusun dan mengelola anggaran.
Negara seperti Korea Selatan dan Estonia telah memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Penggunaan e-budgeting dan forum daring memungkinkan warga berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik dalam forum musyawarah.
Namun, transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru.
Kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, risiko keamanan data, dan keterbatasan kemampuan teknologi aparatur pemerintah masih menjadi masalah utama, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, integrasi teknologi harus disertai investasi pada sumber daya manusia serta regulasi yang jelas agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata.
Tidak Ada Model yang Berlaku Universal
Melalui analisis terhadap berbagai pendekatan penganggaran, penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu model yang dapat diterapkan secara universal.
Beberapa model seperti Line-Item Budgeting unggul dalam pengawasan administrasi, sedangkan Planning Programming Budgeting System (PPBS) dan Zero-Based Budgeting (ZBB) lebih menekankan perencanaan strategis dan evaluasi kinerja. Sementara itu, penganggaran partisipatif menawarkan keunggulan dalam meningkatkan legitimasi dan keterlibatan masyarakat.
Karena setiap negara memiliki kondisi sosial, budaya, politik, dan kelembagaan yang berbeda, reformasi penganggaran perlu disesuaikan dengan konteks lokal.
Penelitian ini memperkenalkan konsep “adaptive participatory strategic budgeting”, yaitu sistem penganggaran yang menggabungkan perencanaan strategis, partisipasi masyarakat, fleksibilitas budaya, evaluasi kinerja, dan transparansi digital dalam satu kerangka tata kelola yang terpadu.
Relevansi bagi Indonesia
Temuan ini memiliki relevansi besar bagi Indonesia yang masih terus melakukan reformasi tata kelola keuangan publik.
Menurut para peneliti, keberhasilan reformasi anggaran tidak cukup hanya mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Pemerintah perlu memahami karakteristik sosial dan budaya masyarakat, memperkuat partisipasi publik yang bermakna, serta memanfaatkan teknologi secara inklusif.
Pendekatan tersebut diyakini dapat membantu menciptakan sistem penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan transformasi digital.
Profil Penulis
Iin Piani merupakan akademisi dan peneliti dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang menaruh perhatian pada bidang administrasi publik, tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan kebijakan publik.
Tobirin adalah akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman dengan fokus kajian pada manajemen publik, penganggaran sektor publik, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.
Sumber Penelitian
Piani, Iin & Tobirin. 2026. “Dynamics of Cross-Country Planning and Budgeting Systems: A Comparative Study of Culture, Participation, and Strategy.” Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA), Vol. 6 No. 6, Juni 2026, halaman 805–817. DOI: https://doi.org/10.55927/mudima.v6i6.61.
0 Komentar