Laporan Keberlanjutan: Jalan Baru Memperkuat LPD Bali

Ilustrasi by AI

FORMOSA NEWS

Bali- Lembaga Perkreditan Desa atau LPD bukan sekadar lembaga simpan pinjam. Di Bali, LPD hidup dalam ruang sosial yang khas. Ia tumbuh dari desa adat, mengelola dana krama, dan hasilnya diharapkan kembali memberi manfaat bagi desa. Karena itu, menilai LPD hanya dari laba, aset, dan kredit yang disalurkan terasa semakin tidak cukup.

• LPD perlu mulai berbicara dengan bahasa baru: keberlanjutan.

Selama ini, keberhasilan LPD sering diukur dari angka-angka keuangan. Berapa tabungan yang dihimpun, berapa kredit yang disalurkan, berapa laba yang diperoleh, dan seberapa sehat kondisi keuangannya. Ukuran ini tetap penting. Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah LPD dikelola secara transparan? Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan krama desa? Apakah kredit diberikan secara adil? Apakah risiko dikelola dengan hati-hati? Dan apakah LPD mampu menjaga kepercayaan masyarakat adat?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jarang muncul dalam laporan keuangan biasa. Padahal, bagi LPD, kepercayaan adalah modal utama. Ketika krama menabung atau meminjam di LPD, mereka tidak hanya berhubungan dengan lembaga keuangan. Mereka juga berhubungan dengan lembaga milik desa adat. Ada kedekatan sosial, adat, dan emosional di sana. Maka, jika kepercayaan terganggu, dampaknya tidak hanya pada neraca keuangan, tetapi juga pada hubungan sosial di desa.

• Di sinilah laporan keberlanjutan menjadi penting.

Laporan keberlanjutan bukan berarti LPD harus meniru laporan perusahaan besar yang tebal, rumit, dan penuh istilah asing. LPD tidak perlu langsung berbicara seperti korporasi global. Yang diperlukan adalah laporan sederhana, jujur, dan mudah dipahami oleh krama desa. Isinya bukan hanya soal laba, tetapi juga tentang manfaat, tanggung jawab, risiko, dan tata kelola.

• LPD bisa mulai dari tiga hal sederhana.

Pertama, aspek ekonomi. LPD perlu menjelaskan perkembangan aset, tabungan, kredit, laba, kredit bermasalah, dan penggunaan laba untuk desa. Krama perlu tahu ke mana hasil usaha LPD dialirkan. Apakah untuk cadangan modal, pembangunan desa, kegiatan adat, bantuan sosial, atau pemberdayaan masyarakat. Informasi seperti ini akan membuat krama merasa ikut memiliki, bukan hanya menjadi nasabah.

Kedua, aspek sosial dan budaya. LPD perlu menunjukkan kontribusinya bagi kehidupan desa adat. Misalnya, dukungan terhadap kegiatan upacara, bantuan untuk krama kurang mampu, pembiayaan usaha kecil, dukungan kepada pedagang lokal, atau peran LPD dalam menggerakkan ekonomi desa. Selama ini, banyak LPD sudah melakukan hal tersebut. Sayangnya, tidak semuanya terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, manfaat LPD sering tidak terlihat secara utuh.

Ketiga, aspek tata kelola. Ini bagian yang sangat penting. LPD harus berani menjelaskan bagaimana keputusan diambil, bagaimana pengawasan dilakukan, bagaimana audit dilaksanakan, dan bagaimana risiko dikendalikan. LPD yang kuat bukan hanya LPD yang labanya besar, tetapi LPD yang tata kelolanya dipercaya.

Laporan keberlanjutan juga dapat memasukkan aspek lingkungan. Tidak perlu terlalu jauh. Cukup dimulai dari hal yang dekat dengan desa. Misalnya, apakah LPD mendukung pembiayaan usaha ramah lingkungan, pengelolaan sampah, kegiatan pertanian lokal, atau program desa yang menjaga alam. Di Bali, ini sebenarnya bukan hal baru. Nilai Tri Hita Karana sudah lama mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Laporan keberlanjutan hanya memberi bentuk pencatatan yang lebih rapi terhadap nilai yang sudah hidup dalam masyarakat Bali.

Tantangannya tentu ada. Tidak semua LPD memiliki sumber daya manusia dan sistem pencatatan yang sama. Ada LPD yang sudah maju, tetapi ada juga yang masih sederhana. Karena itu, laporan keberlanjutan LPD tidak boleh dipaksakan dengan format yang berat. Mulailah dari yang paling mungkin dilakukan. Ringkas, terukur, dan konsisten.

Yang perlu dihindari adalah laporan keberlanjutan yang hanya menjadi hiasan. Jangan sampai laporan hanya berisi foto kegiatan, sambutan pengurus, dan kalimat manis tentang kepedulian sosial. Laporan harus berisi data. Berapa dana sosial disalurkan? Siapa yang menerima manfaat? Berapa UMKM krama yang dibiayai? Bagaimana kondisi kredit bermasalah? Apa hasil pengawasan? Apa perbaikan yang akan dilakukan?

 LPD harus berani masuk ke era transparansi. Bukan karena dipaksa tren global, tetapi karena LPD mengelola uang dan kepercayaan krama desa. Keduanya harus dijaga dengan serius.

Bali memiliki peluang besar untuk melahirkan model laporan keberlanjutan yang berbeda dari korporasi besar. Jika dunia mengenal ESG, Bali memiliki Tri Hita Karana, paruman desa, awig-awig, panureksa, dan tanggung jawab adat. Semua itu adalah modal sosial yang kuat. Tinggal bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam laporan yang terbuka, terukur, dan mudah dibaca.

LPD masa depan bukan hanya LPD yang mampu mencetak laba. LPD masa depan adalah LPD yang mampu menjelaskan kepada krama bahwa setiap rupiah yang dikelola telah dijaga dengan hati-hati, digunakan dengan bertanggung jawab, dan dikembalikan manfaatnya untuk desa adat. Di titik itulah akuntansi tidak lagi sekadar menghitung uang. Akuntansi menjadi cara untuk merawat kepercayaan.

Penulis 

• Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Susandya-  Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha