Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus di kawasan permukiman sekitar TPU Rangkah, Surabaya. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik unik sebagai kawasan hunian semi permanen yang berada di area pemakaman umum, dengan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, keterbatasan akses layanan publik, hingga tingginya kerentanan anak terhadap berbagai bentuk ketidakberdayaan. Hasil penelitian menjadi penting karena memberikan gambaran nyata bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak selalu bergantung pada institusi formal, tetapi juga pada kekuatan kolaborasi masyarakat yang hadir secara konsisten di lapangan.
Anak-anak Hidup di Tengah Berbagai Kerentanan
TPU Rangkah awalnya hanya berfungsi sebagai area pemakaman. Namun, seiring meningkatnya tekanan ekonomi dan kebutuhan tempat tinggal di perkotaan, kawasan tersebut berkembang menjadi permukiman masyarakat berpenghasilan rendah.
Penelitian mencatat sekitar 60 anak tinggal di lingkungan tersebut. Mereka menghadapi berbagai tantangan sekaligus, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, sanitasi yang kurang memadai, gizi yang belum optimal, hingga keterbatasan administrasi kependudukan yang menghambat akses terhadap berbagai layanan pemerintah. Sebagian anak bahkan memanfaatkan area pemakaman sebagai tempat bermain maupun membantu aktivitas pengunjung makam demi memperoleh penghasilan tambahan bagi keluarga.
Data lapangan juga menunjukkan sebagian besar anak masih bersekolah di tingkat sekolah dasar, sementara sebagian lainnya berada di jenjang taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan ada yang belum terdaftar di sekolah sama sekali. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kerentanan anak tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan spasial tempat mereka tumbuh.
Kolaborasi Lima Pihak Belum Berjalan Seimbang
Penelitian menggunakan konsep Pentahelix, yaitu model kolaborasi yang melibatkan lima unsur utama:
- Pemerintah
- Akademisi
- Dunia usaha
- Komunitas masyarakat
- Media
Secara teori, kelima unsur tersebut seharusnya bekerja secara seimbang dalam menyelesaikan persoalan sosial. Namun, kondisi di TPU Rangkah menunjukkan kenyataan yang berbeda.
Melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis berbagai dokumen kebijakan, peneliti menemukan bahwa kontribusi masing-masing pihak masih sangat tidak merata. Pemerintah lebih banyak menjalankan fungsi administratif dan prosedural, perguruan tinggi hadir melalui program pengabdian masyarakat yang bersifat sementara, perusahaan berkontribusi melalui kegiatan CSR, sedangkan media lebih sering meliput kegiatan ketika terdapat acara tertentu.
WEPOSE Indonesia Menjadi Penggerak Utama
Temuan paling menonjol dalam penelitian ini adalah peran Komunitas WEPOSE Indonesia yang berkembang menjadi pusat koordinasi perlindungan anak di kawasan tersebut.
Komunitas ini tidak hanya memberikan layanan pendidikan dan pendampingan, tetapi juga menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan, hingga media.
Program yang dijalankan meliputi:
- Pendampingan membaca dan menulis.
- Pendidikan karakter.
- Edukasi anti-perundungan.
- Literasi digital.
- Pemeriksaan kesehatan.
- Perbaikan fasilitas sanitasi.
- Kegiatan belajar berbasis permainan.
Menurut peneliti, keberhasilan WEPOSE bukan semata karena banyaknya program yang dijalankan, melainkan karena organisasi tersebut memiliki kehadiran yang berkelanjutan di tengah masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan sosial yang kuat. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi modal utama dalam menggerakkan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah Masih Menghadapi Hambatan Administratif
Penelitian juga mengungkap bahwa salah satu kendala terbesar berasal dari persoalan administrasi kependudukan.
Masih terdapat anak-anak yang belum memiliki dokumen identitas lengkap atau belum tercatat dalam basis data kesejahteraan sosial nasional. Kondisi tersebut membuat mereka sulit memperoleh berbagai layanan pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga layanan perlindungan anak.
Akibatnya, pemerintah sering kali baru dapat memberikan intervensi setelah menerima laporan dari komunitas yang lebih dahulu mendampingi masyarakat di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme birokrasi belum mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat tanpa dukungan organisasi lokal.
Akademisi, Dunia Usaha, dan Media Berkontribusi Sesuai Kapasitas
Penelitian mencatat bahwa akademisi, khususnya mahasiswa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), memberikan kontribusi melalui program pembelajaran kreatif yang meningkatkan rasa percaya diri anak-anak.
Sementara itu, sektor bisnis melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menyediakan bantuan makanan sehat, dukungan kegiatan belajar, dan berbagai aktivitas edukatif.
Media massa seperti Suara Surabaya dan Jawa Pos turut berperan dengan memberitakan berbagai kegiatan komunitas secara etis tanpa mengeksploitasi kondisi anak-anak. Pemberitaan difokuskan pada semangat perubahan dan harapan, bukan sekadar menggambarkan kemiskinan atau penderitaan. Meski demikian, keterlibatan media masih bersifat insidental dan lebih banyak muncul ketika terdapat kegiatan tertentu.
Kepercayaan Sosial Lebih Penting daripada Struktur Formal
Salah satu kesimpulan utama penelitian adalah bahwa efektivitas kolaborasi dalam perlindungan anak di kawasan marginal lebih banyak ditentukan oleh kedekatan sosial, kepercayaan masyarakat, dan kehadiran yang berkelanjutan, dibandingkan sekadar keberadaan aturan atau struktur kelembagaan formal.
Menurut penulis, model Pentahelix yang selama ini diasumsikan berjalan seimbang ternyata berubah menjadi sistem yang berpusat pada komunitas ketika diterapkan di lingkungan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Artinya, organisasi masyarakat sipil justru menjadi aktor utama yang menjaga keberlangsungan seluruh sistem perlindungan anak.
Implikasi bagi Kebijakan Publik
Hasil penelitian memberikan sejumlah rekomendasi penting bagi pengambil kebijakan.
Pemerintah didorong untuk meningkatkan kehadiran langsung di masyarakat serta memperkuat kerja sama jangka panjang dengan komunitas lokal. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjalankan program pengabdian masyarakat dalam waktu singkat, tetapi membangun pendampingan berkelanjutan. Dunia usaha juga disarankan mengembangkan investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar bantuan CSR sesaat.
Selain itu, media diharapkan lebih aktif melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap isu perlindungan anak sehingga mampu memperkuat akuntabilitas publik.
Yang tidak kalah penting, komunitas seperti WEPOSE Indonesia perlu memperoleh dukungan kebijakan, pendanaan, dan kemitraan kelembagaan karena telah terbukti menjalankan fungsi koordinasi yang sangat penting dalam ekosistem perlindungan anak.
Profil Penulis
Aura Juliza Putri merupakan peneliti dari Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang memiliki minat pada tata kelola kolaboratif, kebijakan publik, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat.
Agus Widiyarta adalah dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dengan bidang keahlian administrasi publik, collaborative governance, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan.
Sumber Penelitian
Putri, A. J., & Widiyarta, A. (2026). Pentahelix Collaboration in Child Protection within a Marginalized Cemetery Settlement: A Case Study of Rangkah Public Cemetery, Surabaya, Indonesia. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 5 No. 6, 1711–1726.
0 Komentar