Penelitian dilakukan pada jaringan jalan provinsi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, wilayah yang menjadi penghubung penting antara kawasan industri, permukiman, dan aktivitas ekonomi regional. Hasil kajian ini menjadi relevan karena pemerintah daerah terus menghadapi tantangan klasik: kebutuhan perbaikan jalan yang tinggi, sementara anggaran tersedia terbatas.
Tim peneliti menggabungkan PKRMS (Provincial/District Road Management System) sistem pengelolaan jalan yang dikembangkan pemerintah dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menghasilkan prioritas penanganan yang tidak hanya mempertimbangkan biaya, tetapi juga kondisi teknis dan fungsi strategis ruas jalan.
Mengapa Penentuan Prioritas Jalan Menjadi Masalah Penting?
Laporan kinerja pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemantapan jalan provinsi di Jawa Timur sudah mencapai lebih dari 86 persen. Namun angka tersebut belum berarti seluruh ruas jalan berada dalam kondisi ideal.
Masih terdapat titik-titik kerusakan seperti retak, penurunan permukaan, hingga kerusakan yang berpotensi mengganggu mobilitas dan distribusi logistik. Kondisi ini menjadi semakin kompleks karena tidak semua ruas dapat diperbaiki dalam satu periode anggaran.
Menurut peneliti, pendekatan berbasis biaya saja sering kali tidak cukup untuk menentukan jalan mana yang harus ditangani terlebih dahulu.
Menggabungkan Data Jalan dan Penilaian Multi-Kriteria
Dalam penelitian ini, PKRMS digunakan untuk membaca kondisi teknis jalan berdasarkan data inventaris, volume lalu lintas, kapasitas jalan, hingga kebutuhan penanganan.
Sementara itu, metode AHP digunakan untuk memberikan bobot pada sejumlah faktor penting seperti:
- kondisi fisik jalan,
- volume lalu lintas,
- fungsi konektivitas wilayah,
- peran ekonomi kawasan,
- dan urgensi pelayanan jalan.
Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, peneliti mencoba membangun sistem prioritas yang lebih seimbang antara kebutuhan teknis dan kemampuan pembiayaan.
Hasil Utama: Ruas Prioritas Tidak Sama dengan Ruas Termahal
Analisis terhadap tiga ruas jalan provinsi di Kabupaten Gresik menghasilkan temuan yang menarik.
Berdasarkan Technical Priority Index (TPI) dari PKRMS, urutan prioritas penanganan adalah:
- Ruas Petiyin – Karangcangkring → TPI 83,7 (prioritas pertama)
- Ruas Surabaya – Driyorejo – Legundi → TPI 76,2 (prioritas kedua)
- Ruas Legundi – Mojokerto → TPI 24,5 (prioritas ketiga)
Namun ketika dilihat dari kebutuhan biaya pemeliharaan selama lima tahun, hasilnya berbeda.
Ruas Surabaya – Driyorejo – Legundi justru membutuhkan anggaran terbesar, mencapai sekitar Rp77,4 miliar, lebih tinggi dibanding ruas lain.
Artinya, ruas dengan kebutuhan dana paling besar belum tentu menjadi ruas yang paling mendesak secara teknis.
Penelitian juga menemukan kebutuhan pelebaran jalan pada dua koridor utama:
- Surabaya – Driyorejo – Legundi sepanjang 11,368 km
- Legundi – Mojokerto sepanjang 9,711 km
Total kebutuhan pelebaran mencapai 21,079 km dari total jaringan yang dianalisis.
Menurut tim peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan jalan bukan hanya kerusakan permukaan, tetapi juga keterbatasan kapasitas dalam menampung volume kendaraan.
Implikasi untuk Pemerintah dan Dunia Industri
Temuan ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan infrastruktur yang lebih tepat sasaran.
Dengan pendekatan integratif PKRMS dan AHP, keputusan perbaikan jalan dapat menjadi:
- lebih transparan,
- berbasis data,
- efisien dalam penggunaan anggaran,
- serta lebih mudah dipertanggungjawabkan.
Bagi kawasan industri di Gresik dan sekitarnya, hasil ini juga memberi sinyal bahwa pengelolaan distribusi barang perlu memperhatikan dimensi kendaraan dan beban angkut agar umur layanan jalan dapat dipertahankan.
Peneliti dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menilai model ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain seperti tingkat kecelakaan, dampak ekonomi wilayah, risiko banjir, hingga data kendaraan berat.
Profil Singkat Penulis
URL : https://journalfjst.my.id/index.php/fjst
0 Komentar