Penelitian terbaru karya Rika Amelia Pulungan dan Icol Dianto dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary mengungkap bahwa strategi komunikasi yang terintegrasi dengan protokol pemerintahan menjadi faktor penting dalam membangun kewibawaan dan kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah. Studi yang diterbitkan pada 2026 ini menyoroti praktik komunikasi kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan serta dampaknya terhadap penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik.
Hasil penelitian dinilai penting karena komunikasi kini tidak lagi sekadar pelengkap administrasi pemerintahan. Dalam era keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang semakin tinggi, cara pemimpin menyampaikan kebijakan dapat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat sekaligus keberhasilan implementasi program pemerintah.
Komunikasi Jadi Penentu Keberhasilan Kepemimpinan
Pulungan dan Dianto menemukan bahwa keberhasilan pemimpin daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan merumuskan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas strategi komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Komunikasi yang terencana dan kontekstual membantu membangun legitimasi serta meningkatkan kepatuhan publik terhadap keputusan pemerintah.
Di Tapanuli Selatan—wilayah dengan struktur sosial yang kuat berbasis adat dan kekerabatan—pemimpin dituntut mampu menggabungkan pendekatan formal dengan komunikasi yang persuasif dan berakar pada nilai lokal. Tanpa strategi yang tepat, kesalahpahaman dapat menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi kepemimpinan.
Metodologi: Analisis Literatur untuk Memetakan Strategi
Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Para peneliti menelaah buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta regulasi terkait untuk membangun kerangka analisis mengenai komunikasi kepemimpinan dan implementasi protokol pemerintahan.
Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur sistematis dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif guna mengidentifikasi konsep kunci serta hubungan antara protokol dan efektivitas komunikasi pemimpin daerah.
Temuan Utama Penelitian
1. Protokol Pemerintahan Memperkuat Wibawa Pemimpin
Penelitian menunjukkan bahwa protokol bukan sekadar aturan seremonial. Ia berfungsi sebagai komunikasi simbolik yang merepresentasikan otoritas, profesionalisme, dan identitas institusi pemerintah. Pelaksanaan protokol yang tertib meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kompetensi dan integritas pemimpin.
Sebaliknya, pelaksanaan yang terkesan tidak rapi dapat menimbulkan kesan lemahnya kapasitas kepemimpinan.
2. Komunikasi Jelas Tingkatkan Penerimaan Kebijakan
Pemimpin daerah berperan sebagai komunikator utama yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan dampak kebijakan. Bahasa yang terlalu teknokratis terbukti sulit dipahami masyarakat, sehingga pesan perlu diterjemahkan menjadi lebih komunikatif tanpa mengurangi substansi.
Kredibilitas pemimpin juga berpengaruh besar—masyarakat lebih mudah menerima kebijakan jika disampaikan oleh pemimpin yang konsisten dan berintegritas.
3. Kombinasi Kanal Formal dan Informal Lebih Efektif
Forum resmi seperti pidato dan konferensi pers penting untuk penyampaian kebijakan secara terstruktur. Namun dialog langsung, kunjungan lapangan, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat terbukti lebih kuat dalam membangun pemahaman dan dukungan publik.
4. Pendekatan Budaya Lokal Dorong Legitimasi
Menggunakan bahasa lokal, melibatkan tokoh adat, serta menyesuaikan pesan dengan nilai budaya membantu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
5. Integrasi Protokol dan Komunikasi Kontekstual Jadi Faktor Kunci
Ketika struktur formal protokol dipadukan dengan fleksibilitas komunikasi yang humanis, pemimpin dapat tampil sekaligus berwibawa dan dekat dengan masyarakat. Kombinasi ini terbukti memperkuat kepercayaan publik dan partisipasi warga dalam pembangunan daerah.
Dampak bagi Tata Kelola Pemerintahan
Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi harus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam pemerintahan, bukan sekadar fungsi administratif. Komunikasi yang transparan, dialogis, dan adaptif mampu:
- meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan
- memperkuat legitimasi kepemimpinan
- mendorong partisipasi masyarakat
- menciptakan pemerintahan yang lebih responsif
Pulungan dan Dianto menilai bahwa penguatan kapasitas komunikasi pemimpin daerah perlu menjadi investasi strategis untuk membangun pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.
Mereka juga menekankan pentingnya sinergi antara pemimpin dan tim protokol agar pesan kepemimpinan tersampaikan secara konsisten dan profesional.
Relevansi di Era Digital
Perkembangan media sosial membuka peluang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Namun pesan digital tetap harus mengikuti etika dan kerangka protokol agar tidak menimbulkan kontradiksi atau misinformasi.
Dalam situasi sensitif—seperti konflik sosial atau kebijakan kontroversial—protokol dapat membantu pemimpin menyampaikan klarifikasi secara terkontrol, sementara pendekatan empatik meredakan ketegangan publik.
Profil Penulis
Rika Amelia Pulungan adalah akademisi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang berfokus pada studi komunikasi pemerintahan dan kepemimpinan publik.
Icol Dianto merupakan peneliti di universitas yang sama dengan minat keilmuan pada komunikasi organisasi dan tata kelola pemerintahan.
Sumber Penelitian
Pulungan, Rika Amelia & Dianto, Icol. “Leadership Communication Strategy of Regional Leaders Through the Implementation of Protocols and Communication of the Government Leaders of South Tapanuli.” International Journal of Global Sustainable Research (IJGSR), Vol. 4 No. 1, 2026
.png)
0 Komentar