Makna Adaptasi Regulasi, Budaya Organisasi, dan Kepemimpinan dalam Komitmen untuk Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (Studi Kasus di Yayasan Militer Angkatan Darat Indonesia)

Ilustrasi by AI

Cimahi— Yayasan Terkait TNI AD Kesulitan Terapkan Standar Akuntansi Baru Tanpa Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Kuat. Penelitian yang dilakukan oleh Jati Dwi Apriyanto dan Heni Nurani Hartikayanti dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi yang dipublikasikan Januari 2026 di International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE).

Penelitian yang dilakukan oleh Jati Dwi Apriyanto dan Heni Nurani Hartikayanti menunjukkan bahwa Yayasan Kartika Eka Paksi—yayasan yang berada dalam lingkungan TNI Angkatan Darat masih menghadapi hambatan besar karena adaptasi regulasi berjalan lambat, budaya organisasi yang terlalu hierarkis, dan kepemimpinan yang belum sepenuhnya mendorong perubahan.

Temuan Apriyanto dan Hartikayanti menunjukkan bahwa di lapangan, penerapan standar akuntansi tidak semudah mengganti format laporan. Banyak yayasan masih menjalankan akuntansi sebagai rutinitas administratif, bukan sebagai budaya akuntabilitas.

Temuan Utama 1: Adaptasi Regulasi Masih Bersifat Prosedural

Temuan pertama yang menonjol adalah bahwa adaptasi regulasi di Yayasan Kartika Eka Paksi masih cenderung prosedural.Artinya, pihak yayasan mengetahui adanya perubahan standar, namun penerapannya belum benar-benar masuk ke sistem kerja internal, kebijakan, maupun prosedur akuntansi yang konsisten.

Akibatnya, laporan keuangan lebih sering disusun untuk memenuhi kebutuhan administratif, terutama saat audit, bukan sebagai upaya membangun tata kelola keuangan yang berkelanjutan.

Penelitian juga menemukan masalah yang terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar: informasi regulasi sering terlambat diterima.

Salah satu informan, Ginansyah Ahmad, menyampaikan bahwa yayasan kerap mendapatkan informasi perubahan aturan tidak tepat waktu. Kondisi ini membuat yayasan kesulitan menyiapkan penyesuaian sejak awal.

Dalam penilaian penelitian, adaptasi regulasi hanya mencapai 50% dan masuk kategori “kurang baik.”

Temuan Utama 2: Budaya Hierarkis Membuat Perubahan Bergerak Lambat

Tema kedua adalah budaya organisasi.

Yayasan Kartika Eka Paksi menjalankan budaya kerja yang kuat dalam struktur, prosedur, dan hierarki. Di satu sisi, budaya ini menciptakan keteraturan. Namun di sisi lain, struktur yang terlalu kaku membuat organisasi kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan.

Komunikasi internal berjalan formal, dan pegawai cenderung menunggu instruksi resmi sebelum melakukan penyesuaian, meskipun mereka mengetahui adanya standar baru.

Penelitian menilai nilai akuntabilitas belum sepenuhnya menjadi budaya bersama. Pelaporan keuangan masih dianggap tanggung jawab unit tertentu, bukan sebagai komitmen seluruh organisasi.

Hasil penilaian budaya organisasi mencapai 67% (kategori “cukup”), namun belum cukup kuat untuk mempercepat perubahan.

Temuan Utama 3: Kepemimpinan Menjadi Penghubung Antara Aturan dan Praktik

Pesan paling kuat dari penelitian ini terletak pada peran kepemimpinan.

Apriyanto dan Hartikayanti menemukan bahwa kepemimpinan menjadi penghubung utama yang menerjemahkan aturan menjadi perilaku organisasi.

Kepemimpinan mempengaruhi penerapan standar melalui:

arah kebijakan,
pengawasan dan monitoring,
pengembangan sumber daya manusia,
serta kemampuan mendorong motivasi kerja.

Ketika peran kepemimpinan tidak cukup aktif, penerapan standar cenderung bergantung pada individu tertentu dan mudah melemah ketika tekanan eksternal (misalnya audit) tidak ada.

Dalam penelitian ini, kepemimpinan memperoleh nilai 67%, masuk kategori “cukup.” Artinya dukungan ada, tetapi belum cukup cepat dan belum sepenuhnya proaktif dalam mengawal perubahan.

Tiga Faktor Ini Saling Terhubung dan Tidak Bisa Dipisahkan

Salah satu kontribusi penting penelitian ini adalah menunjukkan bahwa adaptasi regulasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan tidak berdiri sendiri.

Ketiganya saling mempengaruhi:

Tanpa kepemimpinan yang kuat, adaptasi regulasi hanya menjadi formalitas.
Tanpa budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas, kepatuhan hanya bersifat sementara.
Tanpa sistem adaptasi regulasi yang cepat, pegawai tetap kesulitan menerapkan standar meski pimpinan mendukung.

Dengan kata lain, reformasi pelaporan keuangan tidak bisa hanya mengandalkan perubahan aturan.

Dampak Lebih Luas: Relevan untuk Banyak Yayasan di Indonesia

Walaupun studi ini fokus pada yayasan yang berada di lingkungan TNI AD, implikasinya sangat relevan bagi ribuan yayasan lain di Indonesia.

Banyak yayasan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, hingga organisasi komunitas menghadapi masalah yang serupa, seperti:

kurangnya SDM akuntansi yang kompeten,
lambatnya revisi kebijakan internal,
lemahnya budaya tata kelola keuangan,
dan ketergantungan pada audit eksternal.

Penelitian ini menyarankan beberapa langkah praktis, seperti:

membangun mekanisme informasi regulasi yang lebih cepat (forum, grup profesional, memo internal),
memperkuat pembelajaran organisasi melalui workshop dan diskusi rutin,
meningkatkan komunikasi pimpinan dengan unit akuntansi,
mengadakan pelatihan dan pendampingan rutin tentang SAK EP dan ISAK 35,
serta menyusun SOP yang lebih adaptif agar kebijakan internal cepat diperbarui.

Profil Singkat Penulis

· Jati Dwi Apriyanto - Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi
· Heni Nurani Hartikayanti - Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi

Sumber Penelitian

Apriyanto, Jati Dwi., & Hartikayanti, Heni Nurani. (2026).
The Meaning of Regulatory Adaptation, Organizational Culture, and Leadership in Commitment to Implementing Financial Accounting Standards (Case Study at the Indonesian Army Military Foundation). International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE), Vol. 5 No. 1, Januari 2026, hlm.467–486.

DOI:https://doi.org/10.55927/ijbae.v5i1.596

URL resmi: https://nblformosapublisher.org/index.php/ijbae