Kemandirian Fiskal Kalteng Masih Lemah, Riset Ungkap Strategi Perbaikan Berbasis Data

Ilustrasi by AI

FORMOSA NEWS - Palangka Raya - Ketergantungan fiskal Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pemerintah pusat masih tergolong tinggi. Padahal, provinsi dengan sumber daya alam melimpah ini memiliki potensi besar untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Temuan tersebut diungkap dalam penelitian terbaru yang ditulis oleh Sastori Aryanto, Wiwin Zakiah, dan Benius dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, yang dipublikasikan pada 2026 di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL).

Penelitian ini menyoroti bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah masih jauh dari ideal, sekaligus mengkaji pentingnya penggunaan anggaran berbasis riset dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Hasilnya menunjukkan bahwa tanpa pembenahan menyeluruh pada sisi pendapatan dan tata kelola anggaran, target pembangunan inklusif akan sulit tercapai.

PAD Rendah, Ketergantungan Tinggi

Berdasarkan analisis dokumen APBD 2019–2023, kontribusi PAD Kalimantan Tengah rata-rata hanya 18,7 persen dari total pendapatan daerah. Sisanya, sekitar 78 persen, masih bergantung pada dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Angka ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Padahal, daerah ini memiliki sumber daya alam besar di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan,” tulis Sastori Aryantoni dan tim dalam artikelnya.

Ironisnya, sektor-sektor tersebut belum memberi kontribusi signifikan terhadap PAD. Pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung utama, menyumbang lebih dari 50 persen PAD, sementara potensi ekonomi hijau, jasa lingkungan, dan aset daerah belum tergarap optimal.

Masalah Ganda: Fiskal Lemah dan Anggaran Tak Berbasis Data

Penelitian ini menemukan dua masalah utama yang saling berkaitan.

Pertama, kesenjangan fiskal, yaitu jarak antara potensi ekonomi daerah dengan kemampuan riil pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan.

Kedua, kesenjangan pengetahuan dalam penganggaran, yakni lemahnya penggunaan data dan riset dalam menentukan prioritas belanja daerah. Banyak program masih disusun berdasarkan pendekatan rutin dan politis, bukan berdasarkan analisis kebutuhan atau evaluasi dampak.

“Perencanaan anggaran sering kali belum didukung kajian akademik, data kemiskinan terbaru, atau evaluasi program sebelumnya. Akibatnya, belanja daerah kurang tepat sasaran,” jelas para penulis.

Kondisi ini membuat program pengentasan kemiskinan, pengurangan stunting, dan pemberdayaan ekonomi lokal berjalan kurang efektif meskipun anggaran terus meningkat.

Metode Penelitian: Analisis Dokumen dan Kebijakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, dengan sumber data utama berupa:

• Dokumen APBD dan laporan keuangan daerah
• RPJMD Kalimantan Tengah 2021–2026
• Data Badan Pusat Statistik (BPS)
• Laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah
• Literatur akademik dan kebijakan publik

Analisis dilakukan dengan metode reduksi data, pemetaan kebijakan, serta penarikan kesimpulan berbasis pola hubungan antara fiskal daerah, kualitas belanja, dan capaian pembangunan.

Temuan Utama: Empat Strategi Kunci

Penelitian ini merumuskan empat strategi utama untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kualitas belanja daerah.

1. Diversifikasi PAD berbasis ekonomi hijau

Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dari jasa lingkungan, ekowisata, pengelolaan hutan lestari, dan ekonomi karbon. Namun hingga kini belum ada regulasi daerah yang serius mengelola potensi tersebut sebagai sumber pendapatan.

2. Penguatan kapasitas fiskal daerah

Pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, memanfaatkan teknologi digital, serta mengoptimalkan aset daerah melalui kerja sama dengan swasta.

3. Penerapan anggaran berbasis riset (Evidence-Based Budgeting)

Setiap program disarankan wajib disertai kajian ilmiah, analisis dampak, dan indikator kinerja yang jelas. Hal ini dinilai penting agar belanja daerah benar-benar menjawab masalah riil masyarakat.

4. Transparansi dan partisipasi publik

Penulis menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, akademisi, dan lembaga independen dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran, guna mencegah pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas.

Dampak bagi Pembangunan Daerah

Jika strategi tersebut diterapkan secara konsisten, Kalimantan Tengah dinilai mampu:

• Mengurangi ketergantungan pada dana pusat
• Meningkatkan kualitas belanja publik
• Mempercepat pengentasan kemiskinan
• Mendorong pemerataan pembangunan desa–kota
• Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal

Menurut penulis, kunci keberhasilan bukan hanya pada besarnya anggaran, tetapi pada bagaimana anggaran itu direncanakan dan digunakan secara cerdas.

Profil Penulis

Sastori Aryanto, S.E., M.E.

Dosen Program Studi Manajemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya. Fokus riset pada kebijakan fiskal daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Wiwin Zakiah, S.E., M.E.

Akademisi di bidang ekonomi publik dan perencanaan pembangunan daerah.

Benius, S.E., M.E.

Peneliti bidang tata kelola keuangan daerah dan kebijakan publik.

Sumber Artikel Ilmiah

Judul: Strengthening Fiscal Independence: The Role of Regional Original Revenue and Research-Based Budget Priorities in Funding Central Kalimantan's RPJMD Program for Inclusive Welfare

Penulis: Sastori Aryanto, Wiwin Zakiah, Benius

Jurnal: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL)

Volume: 5, No. 1 (2026)

DOI: https://doi.org/10.55927/ministal.v5i1.15896

URL: https://journal.formosapublisher.org/index.php/ministal