Gelombang Aksi Massa Desak Mundur Bupati Pati Sudewo, Isu Pengunduran Diri Mencuat

Sumber: Video amatir di Facebook Beny Tiwox

FORMOSA NEWS - Pati – Ribuan warga Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8/2025), menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menyebabkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga mencapai 250 persen. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Sejak pagi, massa aksi memadati area sekitar kantor bupati sambil membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Di beberapa titik, terlihat tumpukan donasi berupa makanan, minuman, dan perlengkapan aksi yang disiapkan warga sebagai bentuk dukungan terhadap para demonstran.

Bupati Sudewo sempat mendatangi lokasi demonstrasi dengan menggunakan mobil rantis milik kepolisian. Kehadirannya langsung disambut sorakan dari massa. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan menegaskan bahwa dirinya tidak bisa dilengserkan begitu saja. Menurut Sudewo, posisinya sebagai kepala daerah diperoleh melalui proses demokratis tanpa kecurangan, dan ia menilai hanya sebagian kecil pihak yang berupaya menggulingkannya.

Namun, situasi memanas ketika salah satu perwakilan massa membacakan sebuah surat yang diklaim sebagai pernyataan pengunduran diri Bupati Sudewo, efektif per 13 Agustus 2025. Pernyataan itu sontak memicu sorak-sorai massa yang memenuhi area aksi. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pati atau Bupati Sudewo terkait keabsahan surat tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah provinsi maupun pusat turun tangan untuk meredam ketegangan di Pati. Situasi politik lokal saat ini dinilai rawan, mengingat gelombang ketidakpuasan masyarakat semakin menguat.

Kebijakan NJOP dan PBB yang menjadi pemicu aksi masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak menilai kenaikan pajak diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sementara pihak lain menilai kebijakan tersebut tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Hingga sore hari, aksi massa masih berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Polisi mengimbau warga untuk tetap tertib dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kericuhan.