 |
| Illustration by Ai |
Pertumbuhan ekspor Aceh mencapai 13,03 persen secara tahunan hingga awal 2025, dengan nilai ekspor mencapai US$162,1 juta. Namun, kenaikan tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi pertumbuhan ekonomi daerah karena sebagian komoditas masih dikirim melalui pelabuhan di luar Aceh dan belanja pemerintah belum selalu menghasilkan dampak produktif secara cepat. Temuan ini berasal dari penelitian Sepni Yanti, Muh. Halilintar, dan Syaiful dari University of Borobudur, yang diterbitkan pada 2026. Studi tersebut menilai bagaimana ekspor dan belanja pemerintah berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh di tengah berakhirnya era dana otonomi khusus.
Ekspor Aceh Memiliki Potensi
Besar
Aceh memiliki sumber daya alam
dan posisi geografis yang memberi peluang besar untuk mengembangkan ekonomi
berbasis perdagangan. Komoditas ekspor daerah tersebut mencakup batu bara,
kopi, minyak sawit, dan pinang.
Pada awal 2025, nilai ekspor Aceh
mencapai US$162,1 juta, naik 13,03 persen dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Batu bara menjadi komoditas terbesar dengan
kontribusi sekitar 61,50 persen, disusul kopi sebesar 23,29 persen,
sementara minyak sawit dan pinang juga memberikan kontribusi penting.
Secara ekonomi, peningkatan
ekspor seharusnya dapat memperluas pasar bagi produk lokal, meningkatkan
produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menambah pendapatan daerah. Namun,
manfaat tersebut sangat bergantung pada seberapa besar nilai ekonomi dari aktivitas
ekspor yang tetap berada di Aceh.
Di sinilah persoalan logistik
menjadi penting.
Hingga 30 Persen Komoditas
Dikirim Lewat Pelabuhan Luar Aceh
Penelitian menemukan adanya kebocoran
logistik, yaitu kondisi ketika komoditas dari Aceh dikirim melalui
pelabuhan di luar provinsi. Studi memperkirakan sekitar 23 hingga 30 persen
komoditas daerah dikirim melalui pelabuhan eksternal.
Kondisi tersebut membuat sebagian
aktivitas ekonomi yang seharusnya dapat meningkatkan nilai tambah di Aceh
justru berlangsung di luar daerah.
Menurut peneliti, persoalan ini
menjadi salah satu hambatan struktural yang membuat pertumbuhan ekspor belum
sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Aceh.
Sepni Yanti, Muh. Halilintar, dan
Syaiful dari University of Borobudur menilai bahwa pembangunan infrastruktur
pelabuhan dan jaringan logistik perlu menjadi prioritas agar Aceh dapat
mempertahankan lebih banyak nilai ekonomi dari komoditas yang dihasilkan
daerah.
Belanja Pemerintah Belum
Otomatis Mendorong Pertumbuhan
Selain ekspor, penelitian
tersebut melihat peran belanja pemerintah sebagai instrumen penting dalam
pembangunan ekonomi Aceh.
Aceh memiliki kerangka otonomi
khusus yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk
mengelola pembangunan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, serta
program sosial dan kesehatan. Kerangka tersebut antara lain diperkuat melalui
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Dana pemerintah dapat memberikan
dorongan ekonomi ketika diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan,
dan sektor produktif. Investasi pada pelabuhan dan jaringan transportasi,
misalnya, dapat menurunkan biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing
perusahaan lokal.
Namun, besarnya anggaran tidak
otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Penelitian menunjukkan bahwa
efektivitas belanja pemerintah dipengaruhi oleh kualitas, waktu pelaksanaan,
dan arah penggunaannya. Belanja yang terlambat terealisasi atau tidak
diarahkan pada kegiatan produktif dapat memberikan dampak ekonomi yang
terbatas.
Peneliti Menggunakan Wawancara
dan Data Pemerintah
Untuk memperoleh gambaran
mengenai persoalan tersebut, Yanti, Halilintar, dan Syaiful menggunakan
pendekatan deskriptif-analitis kualitatif.
Data diperoleh dari dua sumber
utama. Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah pemangku
kepentingan, termasuk pejabat Bappeda Aceh, otoritas pelabuhan, dan
pakar ekonomi daerah. Kedua, mereka menggunakan data sekunder dari laporan
pemerintah, Badan Pusat Statistik Aceh, serta dokumen hukum yang berkaitan
dengan pemerintahan Aceh.
Data kemudian dianalisis dengan
mengidentifikasi tema-tema utama, termasuk efektivitas dana otonomi khusus,
hambatan logistik, prioritas belanja pemerintah, dan hubungan antara kebijakan
fiskal dengan kinerja ekspor.
Peneliti juga membandingkan
informasi dari berbagai sumber untuk memastikan temuan yang diperoleh konsisten
dengan kondisi ekonomi Aceh.
Aceh Perlu Menahan Lebih
Banyak Nilai Tambah di Dalam Daerah
Salah satu pesan utama penelitian
adalah bahwa Aceh tidak cukup hanya meningkatkan volume ekspor. Pemerintah juga
perlu memastikan bahwa proses produksi, pengolahan, distribusi, dan
aktivitas ekonomi terkait ekspor sebanyak mungkin berlangsung di dalam Aceh.
Ketergantungan pada komoditas
mentah juga menjadi tantangan. Batu bara dan kopi memang memiliki nilai ekonomi
besar, tetapi ketergantungan terhadap komoditas tertentu membuat daerah lebih
rentan terhadap perubahan harga global.
Karena itu, pengembangan industri
pengolahan menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Produk
pertanian dan sumber daya alam yang diproses di Aceh berpotensi menghasilkan
nilai tambah lebih tinggi dibandingkan jika langsung dikirim sebagai komoditas
mentah.
Langkah tersebut juga dapat
membuka peluang bagi usaha lokal, meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, dan
memperluas basis ekonomi daerah.
Infrastruktur Pelabuhan
Menjadi Prioritas
Para peneliti merekomendasikan
modernisasi infrastruktur pelabuhan lokal untuk mengurangi kebocoran logistik
dan mempertahankan nilai ekspor di Aceh.
Selain itu, belanja pemerintah
disarankan bergeser dari pengeluaran operasional umum menuju investasi modal
yang memiliki dampak ekonomi tinggi, terutama pada infrastruktur dan sektor
yang mendukung daya saing pertanian serta industri.
Pemerintah Aceh juga disarankan
menerapkan penganggaran berbasis kinerja secara lebih ketat. Dengan pendekatan
tersebut, setiap pengeluaran publik diharapkan memiliki hubungan yang lebih
jelas dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan PDRB.
Rekomendasi ini menjadi semakin
penting ketika Aceh memasuki fase akhir penggunaan dana otonomi khusus.
Penelitian menilai bahwa daerah perlu membangun sumber pertumbuhan yang lebih
mandiri dan tidak hanya mengandalkan transfer fiskal.
Ekspor dan Belanja Pemerintah
Harus Berjalan Bersama
Penelitian ini tidak menyimpulkan
bahwa ekspor atau belanja pemerintah secara terpisah dapat menjadi solusi
tunggal bagi pertumbuhan Aceh. Sebaliknya, keduanya perlu dihubungkan dengan
infrastruktur, kualitas institusi, konektivitas pasar, investasi swasta, dan
kemampuan industri lokal menciptakan nilai tambah.
Dengan kata lain, peningkatan
ekspor akan lebih bermanfaat apabila didukung pelabuhan yang efisien. Sementara
itu, belanja pemerintah akan lebih berdampak apabila diarahkan untuk membangun
infrastruktur dan ekosistem usaha yang meningkatkan produktivitas.
Para peneliti menyimpulkan bahwa
Aceh memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,
tetapi potensi tersebut masih tertahan oleh hambatan logistik dan
ketidakefisienan pelaksanaan anggaran. Modernisasi infrastruktur dan perubahan
strategi fiskal menjadi dua langkah utama yang mereka rekomendasikan.
Profil Penulis
Sepni Yanti — University
of Borobudur. Penulis pertama sekaligus corresponding author artikel.
Penelitian ini berkaitan dengan ekspor, kebijakan fiskal, dan pertumbuhan
ekonomi regional.
Muh. Halilintar —
University of Borobudur. Penulis kedua dalam kajian mengenai hubungan ekspor,
belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi Aceh.
Syaiful — University of
Borobudur. Penulis ketiga dalam penelitian mengenai kebijakan perdagangan dan
fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Artikel sumber tidak mencantumkan
gelar akademik masing-masing penulis, sehingga gelar tidak ditambahkan untuk
menjaga akurasi informasi.
Sumber Penelitian
Judul: The Role of
Exports and Government Expenditure on Economic Growth in Aceh Province
Penulis: Sepni Yanti, Muh.
Halilintar, Syaiful
Afiliasi: University of
Borobudur
Jurnal: International
Journal of Integrative Research (IJIR)
Volume: 4, No. 7
Tahun: 2026
Halaman: 557–566
DOI: https://doi.org/10.59890/ijir.v4i7.232
URL jurnal: https://mrymultitechpublisher.my.id/index.php/ijir
0 Komentar