Studi tersebut melihat taman nasional bukan lagi sekadar kawasan yang harus ditutup dari aktivitas manusia. Pengelolaan kawasan konservasi kini semakin diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola kelembagaan yang efektif.
Vietnam menjadi contoh menarik karena menghadapi tantangan yang umum terjadi di banyak negara berkembang. Sistem taman nasionalnya harus berhadapan dengan keterbatasan pendanaan, tumpang tindih kelembagaan, tekanan pembangunan pariwisata, serta konflik antara kepentingan konservasi dan pemanfaatan sumber daya. Pada saat yang sama, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi membutuhkan akses terhadap penghidupan dan manfaat ekonomi yang lebih adil.
Dalam konteks tersebut, ESG memberikan kerangka untuk membaca tiga aspek utama. Dimensi Environmental (E) berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dimensi Social (S) mencakup hak masyarakat, penghidupan, pembagian manfaat, dan partisipasi komunitas. Sementara itu, dimensi Governance (G) mencakup struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, perencanaan, regulasi, serta mekanisme pengawasan.
Menganalisis 294 Dokumen Kebijakan
Cao Hy Yen dan Bui Thi Huong Nguyet menggunakan Vietnam National Legal Document Database sebagai sumber data. Dari pencarian awal terhadap 318 dokumen kebijakan yang memuat isu taman nasional, para peneliti menyaring dokumen duplikat, dokumen yang tidak relevan, serta dokumen yang tidak bersifat normatif. Sebanyak 294 dokumen kemudian dianalisis.
Dokumen-dokumen tersebut dikelompokkan ke dalam empat periode perkembangan:
- 1962–1985: periode awal pembentukan;
- 1986–2003: periode pertumbuhan;
- 2004–2017: periode penyesuaian dan institusionalisasi;
- 2018–sekarang: periode modernisasi dan pengembangan.
Para peneliti kemudian mengidentifikasi kata kunci dan substansi kebijakan berdasarkan tiga dimensi ESG. Analisis tersebut digunakan untuk melihat bagaimana prioritas kebijakan Vietnam berubah dari waktu ke waktu, termasuk perubahan dalam perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan struktur pemerintahan.
Lingkungan Tetap Menjadi Prioritas Utama
Hasil analisis menunjukkan bahwa sejak 2018, dimensi lingkungan menjadi fokus terbesar dalam kebijakan taman nasional Vietnam dengan proporsi 41,4 persen. Dimensi tata kelola berada di posisi berikutnya dengan 33,1 persen, sedangkan dimensi sosial mencapai 25,5 persen.
Namun, penurunan proporsi dimensi sosial tidak berarti bahwa masyarakat semakin diabaikan. Para peneliti menilai perubahan tersebut justru mencerminkan pergeseran dari partisipasi sosial yang bersifat luas dan umum menuju bentuk partisipasi yang lebih terarah, terlembaga, dan memiliki manfaat ekonomi yang lebih nyata.
Dengan kata lain, kebijakan Vietnam bergerak dari sekadar mendorong masyarakat untuk “ikut berpartisipasi” menuju upaya menjadikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan penerima manfaat konservasi.
Salah satu mekanisme penting dalam perubahan tersebut adalah Payment for Forest Environmental Services (PFES) atau pembayaran jasa lingkungan hutan. Melalui mekanisme ini, pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari ekosistem, seperti perusahaan pembangkit listrik tenaga air, penyedia air, dan operator ekowisata, diwajibkan memberikan pembayaran untuk jasa lingkungan.
Dana tersebut dapat mendukung perlindungan hutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Mekanisme ini menciptakan hubungan langsung antara nilai ekonomi ekosistem dan pembiayaan konservasi.
Dari Perintah Administratif Menuju Tata Kelola Kolaboratif
Studi ini menunjukkan bahwa sistem taman nasional Vietnam mengalami transformasi kelembagaan yang panjang. Pada periode awal, negara menjadi aktor utama yang menentukan hampir seluruh aspek pengelolaan kawasan. Masyarakat lokal lebih banyak ditempatkan sebagai objek administrasi dan belum memiliki ruang besar dalam pengambilan keputusan.
Perubahan mulai terlihat pada periode 2004–2017. Kebijakan lingkungan menjadi semakin ilmiah dan terlembaga melalui penguatan analisis dampak lingkungan, pemantauan keanekaragaman hayati, serta mulai berkembangnya mekanisme kompensasi berbasis pasar.
Sejak 2018, sistem tersebut bergerak lebih jauh menuju model yang menggabungkan regulasi hukum, mekanisme ekonomi, dan pengelolaan bersama masyarakat. Masyarakat di sekitar taman nasional mulai diposisikan sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan ekonomi dan sosial dalam keberhasilan konservasi.
Cao Hy Yen dan Bui Thi Huong Nguyet menyimpulkan bahwa arah perkembangan tata kelola taman nasional Vietnam dapat diringkas dalam formula “E-led, G-supported, and S-deepened”—lingkungan menjadi pemimpin utama, tata kelola menjadi fondasi pendukung, dan dimensi sosial semakin diperdalam melalui mekanisme partisipasi serta pembagian manfaat.
Vietnam dan China Memilih Jalur Berbeda
Penelitian ini juga membandingkan tata kelola taman nasional Vietnam dan China. Kedua negara sama-sama menghadapi tantangan dalam melindungi kawasan alam, tetapi mengembangkan pendekatan kelembagaan yang berbeda.
China lebih cenderung menggunakan model yang dipimpin negara secara kuat dan terpusat, dengan dukungan utama dari pendanaan pemerintah. Vietnam, sebaliknya, menunjukkan karakter pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta penggunaan mekanisme pasar seperti PFES.
Model Vietnam menawarkan keunggulan dalam menghubungkan manfaat ekonomi dengan konservasi. Namun, para peneliti juga mengingatkan adanya risiko apabila pendanaan konservasi terlalu bergantung pada sektor-sektor tertentu, seperti perusahaan pembangkit listrik tenaga air atau penyedia layanan air. Jika sektor-sektor tersebut mengalami tekanan ekonomi, aliran pendanaan untuk konservasi dapat ikut terdampak.
Kedua negara juga menghadapi tantangan yang serupa dalam hal partisipasi masyarakat. Secara formal, masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai kebijakan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima program atau tenaga kerja konservasi, melainkan benar-benar memiliki suara dalam pengambilan keputusan.
Implikasi bagi Masa Depan Konservasi
Temuan penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan kawasan konservasi di negara berkembang. Perlindungan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan peraturan atau anggaran pemerintah. Sistem yang lebih berkelanjutan membutuhkan kombinasi antara dasar hukum yang kuat, mekanisme pembiayaan yang inovatif, partisipasi masyarakat yang substantif, serta koordinasi antarlembaga.
Bagi pembuat kebijakan, pengalaman Vietnam menunjukkan bahwa konservasi dapat diperkuat dengan menghubungkan perlindungan ekosistem dan manfaat ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat lokal, keterlibatan dalam pengelolaan kawasan dapat menjadi lebih bermakna apabila disertai mekanisme pembagian manfaat yang jelas.
Namun, studi ini juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus melampaui keterlibatan simbolis. Tantangan terbesar dalam tata kelola taman nasional modern adalah memastikan masyarakat benar-benar menjadi subjek pengambilan keputusan.
Profil Penulis
Cao Hy Yen merupakan peneliti yang berafiliasi dengan Zhejiang Gongshang University, dengan kajian yang berfokus pada tata kelola kebijakan, keberlanjutan, dan pengelolaan kawasan konservasi.
Bui Thi Huong Nguyet merupakan peneliti dan corresponding author dari Zhejiang Gongshang University. Bidang kajiannya dalam artikel ini berkaitan dengan ESG, kebijakan publik, tata kelola taman nasional, keberlanjutan, serta perbandingan kelembagaan China–Vietnam.
0 Komentar