Sigi – Pengadaan tanah untuk pembangunan Sistem Air Baku Regional PASIGALA di Kabupaten Sigi membawa manfaat besar bagi penyediaan air bersih pascabencana, tetapi juga meninggalkan dampak ekonomi yang cukup berat bagi sebagian masyarakat terdampak. Temuan tersebut diungkap oleh Fredi Elroi Sudiarka, Muhtar Lutfi, dan Rita Yunus dari Program Pascasarjana Pembangunan Wilayah Perdesaan, Universitas Tadulako, dalam penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2026 di East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR). Studi ini menunjukkan bahwa meskipun proses pengadaan tanah telah mengikuti ketentuan hukum, banyak warga masih mengalami penurunan ketahanan ekonomi setelah kehilangan kepemilikan lahan produktif mereka.
Pembangunan Sistem Air Baku PASIGALA merupakan bagian dari upaya pemerintah memulihkan infrastruktur dasar setelah bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Proyek yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) tersebut bertujuan menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala melalui pembangunan bendungan, jaringan pipa transmisi, serta fasilitas distribusi air. Untuk mewujudkan proyek tersebut, pemerintah harus melakukan pengadaan tanah di sejumlah desa, termasuk Desa Pakuli di Kecamatan Gumbasa yang menjadi wilayah dengan dampak paling besar.
Desa Pakuli dikenal sebagai kawasan agraris yang mayoritas penduduknya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Sebelum pengadaan tanah dilakukan, lahan pertanian tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga berfungsi sebagai aset keluarga, jaminan memperoleh kredit usaha, serta warisan yang akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Kehilangan hak kepemilikan atas lahan produktif berarti masyarakat kehilangan salah satu fondasi utama keamanan ekonomi mereka.
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif untuk memahami pengalaman masyarakat yang terdampak langsung oleh pengadaan tanah. Penelitian dilakukan di Desa Pakuli dengan melibatkan 15 informan, terdiri atas 12 pemilik lahan terdampak, dua aparat desa, dan satu perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi proyek, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Penelitian juga memanfaatkan kerangka Sustainable Livelihoods Framework, model Impoverishment Risks and Reconstruction (IRR), serta pendekatan fenomenologi sosial Alfred Schutz untuk memahami pengalaman ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap pengadaan tanah cukup beragam. Sebagian besar menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sementara sebagian kecil mengajukan permohonan penggantian lahan atau menolak nilai ganti rugi hingga prosesnya berlanjut melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan. Bagi sebagian besar warga, keputusan menerima kompensasi bukan sepenuhnya karena merasa nilai ganti rugi telah adil, melainkan karena tekanan ekonomi pascabencana dan terbatasnya ruang untuk melakukan negosiasi.
Penelitian juga menemukan bahwa dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat bersifat bertahap dan saling berkaitan. Kehilangan kepemilikan lahan menyebabkan hilangnya fungsi tanah sebagai aset jangka panjang, jaminan memperoleh pinjaman usaha, serta modal untuk diwariskan kepada anak-anak. Meskipun sebagian warga masih diperbolehkan menggarap lahan yang berada di atas jalur pipa, status kepemilikan resmi telah berpindah kepada negara sehingga rasa aman terhadap masa depan ekonomi keluarga ikut berkurang.
Mayoritas dana kompensasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti melunasi utang, memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana, membiayai pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sangat sedikit warga yang mampu menginvestasikan dana tersebut ke dalam kegiatan produktif. Hanya satu informan yang berhasil mengembangkan usaha bengkel dan transportasi menggunakan dana kompensasi sehingga memperoleh peningkatan kondisi ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya dana kompensasi belum tentu mampu menjamin keberlanjutan kesejahteraan apabila tidak disertai perencanaan keuangan yang matang dan dukungan program pemberdayaan ekonomi.
Perubahan juga terjadi pada strategi mata pencaharian masyarakat. Sebagian besar warga tetap bertani, tetapi harus menghadapi berbagai keterbatasan karena adanya jalur pipa bawah tanah yang membatasi jenis tanaman yang dapat dibudidayakan. Tanaman tahunan seperti kelapa dan kakao tidak lagi dapat ditanam di beberapa lokasi, sehingga petani beralih ke tanaman musiman dengan nilai ekonomi yang relatif lebih rendah. Sebagian kecil warga bahkan beralih profesi menjadi buruh bangunan atau menjalankan usaha kecil untuk mempertahankan pendapatan keluarga.
Menurut Fredi Elroi Sudiarka dan tim dari Universitas Tadulako, tantangan terbesar setelah pengadaan tanah bukan sekadar kehilangan aset fisik, melainkan melemahnya rasa aman ekonomi masyarakat. Banyak warga merasa kehilangan kepastian mengenai masa depan keluarga karena lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan, jaminan kredit, sekaligus warisan keluarga telah berubah menjadi uang tunai yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur publik seharusnya tidak hanya diukur dari penyelesaian konstruksi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat terdampak.
Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melengkapi program pengadaan tanah dengan pendampingan pengelolaan keuangan, program pemulihan mata pencaharian, kepastian hukum mengenai hak pengelolaan lahan di atas jalur pipa, serta kebijakan penilaian ganti rugi yang lebih memperhatikan kenaikan harga tanah akibat pembangunan proyek. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang lebih seimbang antara kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak langsung.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik memang sangat penting bagi pemulihan wilayah pascabencana. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh selesainya proyek fisik, melainkan juga oleh kemampuan memastikan bahwa masyarakat yang mengorbankan lahannya tetap memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehidupan ekonomi yang berkelanjutan.
Profil Penulis
Fredi Elroi Sudiarka – Program Pascasarjana Pembangunan Wilayah Perdesaan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
Muhtar Lutfi – Program Pascasarjana Pembangunan Wilayah Perdesaan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
Rita Yunus – Program Pascasarjana Pembangunan Wilayah Perdesaan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
Sumber Penelitian
Judul: Economic Impacts of Land Acquisition for the Development of the PASIGALA Raw Water System in Sigi Regency.
Jurnal: East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR), Vol. 5 No. 7, 2026.
0 Komentar