Temuan ini menjadi semakin relevan karena Indonesia sedang memasuki era aging society, yaitu meningkatnya proporsi penduduk berusia lanjut. Kota Yogyakarta termasuk salah satu daerah dengan jumlah lansia yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, jumlah lansia di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 mencapai 64.267 jiwa atau sekitar 15,46 persen dari total penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lansia bukan lagi kelompok kecil, melainkan bagian penting dari masyarakat yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan kota dan pelayanan publik.
Menurut para peneliti, bertambahnya jumlah lansia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memengaruhi kebutuhan akan transportasi yang aman, ruang publik yang nyaman, perlindungan sosial, perumahan yang layak, akses informasi, hingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, konsep kota ramah lansia tidak cukup diwujudkan melalui program kesehatan semata, melainkan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan kota yang inklusif.
Saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki sejumlah program bagi lansia, seperti Posyandu Lansia, Pusat Pelayanan Sosial Lansia, berbagai layanan kesehatan, serta forum komunikasi masyarakat lansia. Program-program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok lanjut usia. Namun penelitian menemukan bahwa implementasi berbagai program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama karena koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya terintegrasi sehingga pelayanan masih berjalan secara sektoral.
Dalam penelitian ini, tim peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis analisis konseptual yang disusun sebagai bagian dari rancangan disertasi. Kajian dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai teori mengenai implementasi kebijakan publik, tata kelola perkotaan, collaborative governance, ekologi administrasi, hingga kerangka Age-Friendly City dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain itu, rancangan penelitian juga menyiapkan metode campuran (mixed methods) yang pada tahap berikutnya akan melibatkan sekitar 200 responden lansia dan puluhan informan dari pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, serta komunitas lansia di Kota Yogyakarta.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan publik yang inklusif memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kota ramah lansia.
Beberapa temuan utama penelitian meliputi:
- jumlah lansia yang terus meningkat harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan kota;
- program layanan lansia sudah tersedia, namun masih berjalan secara terpisah di berbagai sektor;
- koordinasi antara pemerintah, komunitas lansia, organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta masih perlu diperkuat;
- partisipasi lansia dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan masih terbatas;
- nilai sosial budaya Yogyakarta seperti gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan solidaritas masyarakat merupakan modal penting yang perlu diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan publik modern.
Penelitian ini menegaskan bahwa lansia tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai penerima manfaat program pemerintah. Sebaliknya, mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan, identifikasi kebutuhan, hingga evaluasi pelayanan publik. Pengalaman hidup dan aspirasi para lansia dinilai sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, penelitian juga menyoroti tantangan baru berupa kesenjangan digital. Seiring semakin banyaknya layanan pemerintah yang beralih ke sistem digital, tidak semua lansia memiliki kemampuan atau akses untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Tanpa pendampingan yang memadai, digitalisasi justru berpotensi menciptakan bentuk ketimpangan baru dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyediakan pendampingan digital, jalur layanan non-digital, serta desain informasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat lanjut usia.
Menurut Triyaka Lisdiyanta dan tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, kota ramah lansia hanya dapat diwujudkan melalui model collaborative governance. Dalam pendekatan ini, pemerintah daerah tidak bekerja sendiri, tetapi membangun kerja sama dengan keluarga, komunitas lansia, kader Posyandu, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelayanan publik tidak hanya disusun dari sudut pandang birokrasi, melainkan berdasarkan pengalaman nyata masyarakat lansia sebagai pengguna layanan.
Penelitian juga mengadopsi kerangka Age-Friendly City dari WHO yang menekankan delapan aspek utama sebuah kota ramah lansia, yaitu ruang publik yang aman, transportasi yang mudah diakses, perumahan yang layak, partisipasi sosial, penghormatan dan inklusi sosial, kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, komunikasi yang mudah dipahami, serta dukungan layanan kesehatan dan komunitas. Menurut penulis, seluruh aspek tersebut harus diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta agar lansia dapat hidup secara mandiri, sehat, dan bermartabat.
Sebagai rekomendasi, peneliti mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun roadmap Kota Ramah Lansia yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah. Roadmap tersebut perlu dilengkapi dengan target yang jelas, indikator keberhasilan, pembagian peran antarlembaga, mekanisme koordinasi, dan sistem evaluasi berbasis kebutuhan lansia. Selain itu, forum partisipasi lansia perlu diperkuat hingga tingkat kelurahan agar aspirasi masyarakat lanjut usia benar-benar menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan. Peneliti juga menekankan pentingnya memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi sosial, dunia usaha, dan komunitas lokal untuk mendukung literasi digital, pelayanan kesehatan, transportasi ramah lansia, serta pemetaan kebutuhan lansia berbasis wilayah.
Menurut penulis, Yogyakarta memiliki peluang besar menjadi contoh kota ramah lansia di Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh modernisasi pelayanan publik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas sosial ke dalam sistem tata kelola perkotaan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan kota tidak hanya mengejar kemajuan fisik dan digitalisasi, tetapi juga memastikan setiap warga lanjut usia memperoleh hak yang sama untuk hidup sehat, aman, aktif, dan bermartabat.
Profil Penulis
Triyaka Lisdiyanta merupakan peneliti dari Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memiliki fokus kajian pada pelayanan publik, tata kelola perkotaan, kebijakan publik, serta pembangunan kota ramah lansia. Artikel ini ditulis bersama Prof. Dr. Rahmat Salam dan Prof. Dr. Taufiqurokhman, akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memiliki kepakaran di bidang administrasi publik, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan inovasi pelayanan publik.
Sumber Penelitian
Judul Artikel: Inclusive Public Services in Elderly-Friendly City Governance in Yogyakarta
Penulis: Triyaka Lisdiyanta, Rahmat Salam, Taufiqurokhman
Jurnal: International Journal of Applied and Scientific Research (IJASR), Vol. 4 No. 5, 2026
0 Komentar