 |
| Illustration by ai |
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menunjukkan kinerja yang tergolong tinggi berdasarkan evaluasi terbaru yang dilakukan oleh Irman Soviyan, Markum, dan Febriana Tri Wulandari dari Universitas Mataram. Penelitian yang dipublikasikan pada Juni 2026 dalam Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) ini menilai keberhasilan pengelolaan HKm dari aspek administrasi, ekologi, sosial, dan ekonomi. Hasilnya penting karena memberikan gambaran nyata tentang efektivitas program perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
HKm merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang
memberikan hak kelola kepada masyarakat sekitar hutan. Program ini dirancang
untuk mengurangi kemiskinan, menyelesaikan konflik tenurial, dan mendorong
pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Di Desa Sesaot, program tersebut telah
berjalan selama bertahun-tahun melalui Kelompok Mitra Pelestari Hutan (KMPH)
Sesaot yang mengelola kawasan hutan dengan melibatkan ratusan petani lokal.
Penelitian dilakukan pada Maret hingga April 2026 di kawasan
HKm Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Tim peneliti mengumpulkan
data melalui observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan telaah dokumen.
Sebanyak 46 responden dilibatkan, terdiri atas pengurus HKm, anggota kelompok,
dan aparatur Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I NTB. Evaluasi mengacu
pada indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.
Kinerja Keseluruhan Masuk Kategori Tinggi
Hasil evaluasi menunjukkan HKm Sesaot memperoleh skor total
161 dari maksimum 270 poin. Nilai tersebut menempatkan pengelolaan HKm Sesaot
dalam kategori tinggi. Pencapaian terbaik terlihat pada aspek ekologi dan
sosial, sementara aspek administrasi dan ekonomi masih menjadi tantangan utama
yang perlu diperbaiki.
Berikut hasil penilaian setiap aspek:
- Aspek
Administrasi: 12 dari 36 poin (33,33%) – kategori rendah.
- Aspek
Ekologi: 67 dari 99 poin (67,68%) – kategori sedang.
- Aspek
Sosial: 54 dari 84 poin (64,29%) – kategori sedang.
- Aspek
Ekonomi: 28 dari 51 poin (54,90%) – kategori rendah.
Hutan Tetap Terjaga Melalui Agroforestri
Dari sisi ekologi, HKm Sesaot dinilai cukup berhasil menjaga
fungsi kawasan hutan. Penggunaan sistem agroforestri, pemeliharaan tanaman,
serta patroli rutin membantu mempertahankan tutupan lahan dan mengurangi risiko
kerusakan hutan. Aktivitas pemanfaatan lahan juga dinilai sesuai dengan fungsi
kawasan hutan yang telah ditetapkan.
Peneliti menemukan tingkat kejadian pembalakan liar yang
rendah dan upaya perlindungan hutan yang berjalan baik. Namun, aspek konservasi
keanekaragaman hayati dan pemantauan kondisi hidrologi masih belum optimal.
Program konservasi spesies endemik belum berjalan secara terencana, sementara
data pemantauan sumber air dan kondisi lingkungan masih terbatas.
Perubahan Perilaku Masyarakat Menjadi Nilai Positif
Aspek sosial juga menunjukkan perkembangan yang
menggembirakan. Masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian
hutan dan meninggalkan pola pemanfaatan yang bersifat eksploitatif. Mekanisme
penyelesaian konflik berbasis aturan adat atau awiq-awiq masih berfungsi
efektif dalam menjaga keharmonisan antaranggota kelompok.
Peningkatan pendapatan anggota kelompok menjadi salah satu
indikator sosial yang memperoleh nilai tinggi. Selain itu, proses transfer
pengetahuan dan kepemimpinan dalam organisasi juga mulai berjalan. Namun,
kapasitas kelembagaan kelompok dinilai belum optimal karena pergantian pengurus
belum sepenuhnya didukung dokumen resmi yang diperbarui.
Penelitian ini juga menyoroti masih rendahnya partisipasi
perempuan dalam kegiatan pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan. Kondisi
tersebut menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif agar manfaat
perhutanan sosial dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota
masyarakat.
Dokumen Hilang Jadi Kendala Administrasi
Masalah terbesar yang ditemukan dalam evaluasi berada pada
aspek administrasi. Kelompok HKm Sesaot memiliki surat keputusan dan peta
wilayah kerja, tetapi tidak lagi memiliki dokumen Rencana Kerja Perhutanan
Sosial (RKPS) maupun laporan kegiatan yang lengkap. Kehilangan dokumen tersebut
menyebabkan sistem pengarsipan dan tata kelola administrasi belum berjalan
optimal.
Menurut peneliti, administrasi yang kuat merupakan fondasi
penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.
Ketiadaan dokumen penting berpotensi menghambat pengambilan keputusan serta
mengurangi efektivitas pengelolaan kelompok dalam jangka panjang.
Potensi Ekonomi Besar Belum Dimanfaatkan Maksimal
Pada aspek ekonomi, masyarakat sebenarnya telah memanfaatkan
hasil hutan bukan kayu seperti durian, kopi, dan berbagai tanaman serbaguna
melalui sistem agroforestri. Akses pasar juga relatif tersedia. Namun, potensi
ekonomi tersebut belum memberikan manfaat optimal bagi kelompok.
Penelitian mengungkap bahwa pengembangan jasa lingkungan,
termasuk ekowisata, pemanfaatan sumber air, dan perdagangan karbon, masih belum
berjalan. Padahal penelitian sebelumnya menunjukkan kawasan agroforestri mahoni
di Sesaot memiliki cadangan karbon sekitar 136 ton per hektare yang berpotensi
menjadi sumber pendapatan baru melalui skema ekonomi karbon.
Keterbatasan modal, kemitraan usaha, serta fasilitas
pengolahan hasil hutan juga menjadi faktor yang menghambat pengembangan ekonomi
masyarakat sekitar hutan.
Dukungan dan Tantangan Ke Depan
Peneliti mencatat bahwa kondisi ekologis yang stabil,
keberhasilan penerapan agroforestri, rendahnya pembalakan liar, serta tingginya
partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan HKm
Sesaot. Di sisi lain, lemahnya administrasi, rendahnya kapasitas kelembagaan,
minimnya keterlibatan perempuan, serta belum berkembangnya usaha produktif
menjadi hambatan yang perlu segera diatasi.
Tim peneliti merekomendasikan penguatan sistem administrasi
melalui penyusunan ulang dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan secara
berkala. Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan juga didorong untuk
membantu pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu, memperluas akses
pemasaran, serta mendorong pemanfaatan jasa lingkungan seperti perdagangan
karbon.
Profil Penulis
Irman Soviyan merupakan peneliti di bidang
pengelolaan sumber daya hutan dan perhutanan sosial dari Universitas Mataram.
Dr. Markum adalah akademisi dan peneliti Universitas
Mataram yang memiliki keahlian dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan,
agroforestri, konservasi lingkungan, dan pembangunan masyarakat berbasis sumber
daya alam.
Febriana Tri Wulandari adalah peneliti Universitas
Mataram yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam, kehutanan sosial, dan
pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Sumber Penelitian
0 Komentar