Dalam beberapa tahun terakhir, fintech lending berkembang pesat sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sulit mengakses layanan perbankan. Melalui platform digital, pemberi dana (lender) dapat menyalurkan pinjaman secara langsung kepada peminjam tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. Namun, model bisnis ini juga membawa risiko baru. Tidak hanya risiko gagal bayar dari peminjam, tetapi juga kemungkinan platform mengalami kesulitan keuangan hingga bangkrut akibat tingginya kredit bermasalah secara bersamaan.
Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan hukum terhadap kredit macet, penyelesaian sengketa, maupun kepastian hukum bagi pemberi pinjaman. Namun, sedikit penelitian yang mengulas bagaimana posisi hukum kreditor ketika justru platform fintech yang mengalami kebangkrutan. Celah inilah yang menjadi fokus utama penelitian Affandi, yaitu mengkaji keterkaitan antara hukum kepailitan, regulasi fintech lending, dan perlindungan kreditor dalam situasi gagal bayar massal.
Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif. Alih-alih melibatkan responden, peneliti menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan kepailitan dan fintech lending. Regulasi utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Seluruh regulasi tersebut dibandingkan untuk melihat apakah telah memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditor ketika platform fintech mengalami kebangkrutan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditor masih lebih banyak bergantung pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Kepailitan dibandingkan aturan khusus mengenai fintech lending.
Temuan Utama Penelitian
- Perlindungan kreditor dalam fintech lending masih bertumpu pada UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, belum memiliki mekanisme khusus untuk kebangkrutan platform fintech.
- POJK Nomor 10/POJK.05/2022 telah mengatur tata kelola platform, kontrak elektronik, mitigasi risiko, serta kewajiban transparansi, tetapi belum mengatur mekanisme pemulihan kolektif bagi kreditor jika platform bangkrut.
- Regulasi saat ini lebih menitikberatkan pada perlindungan preventif, seperti pengelolaan risiko dan keterbukaan informasi, dibandingkan perlindungan setelah terjadi kebangkrutan.
- Belum terdapat aturan yang jelas mengenai pengakuan klaim kreditor, prioritas pembayaran, pemisahan aset, maupun representasi kolektif kreditor ketika platform mengalami kepailitan.
- Peneliti menilai diperlukan integrasi yang lebih kuat antara hukum kepailitan dan regulasi fintech agar kreditor memperoleh kepastian hukum ketika terjadi gagal bayar massal.
Penelitian juga menemukan bahwa hubungan hukum dalam fintech lending jauh lebih kompleks dibandingkan pinjaman konvensional. Dalam satu transaksi terdapat hubungan antara platform dengan pemberi dana, platform dengan peminjam, serta hubungan langsung antara pemberi dana dan peminjam. Ketika sejumlah besar peminjam gagal membayar secara bersamaan, platform dapat kehilangan kemampuan operasionalnya sehingga masalah yang awalnya bersifat kontraktual berubah menjadi persoalan kepailitan kolektif. Kondisi ini membuat penyelesaian sengketa secara individual tidak lagi memadai.
Selain itu, penelitian menegaskan bahwa kewajiban platform dalam melakukan mitigasi risiko merupakan lapisan pertama perlindungan bagi kreditor. Regulasi memang mewajibkan penyelenggara melakukan penilaian risiko, verifikasi identitas pengguna, pemantauan kredit, hingga sistem pengendalian internal. Namun, seluruh mekanisme tersebut masih berfungsi sebagai upaya pencegahan. Ketika pencegahan gagal dan platform akhirnya bangkrut, regulasi belum menyediakan prosedur yang jelas mengenai bagaimana hak-hak para pemberi dana dipulihkan secara kolektif.
Menurut Affandi, perlindungan hukum bagi kreditor tidak cukup hanya melalui kontrak elektronik, transparansi informasi, atau mekanisme pengaduan. Perlindungan harus diperluas hingga mencakup sistem pemulihan hak ketika terjadi kepailitan platform. Penelitian ini menekankan bahwa pemberi dana merupakan kelompok yang rentan mengalami kerugian apabila tidak terdapat aturan yang mengatur proses pengakuan klaim, distribusi aset, dan prioritas pembayaran secara jelas.
Temuan tersebut memiliki implikasi penting bagi regulator, industri fintech, maupun masyarakat. Bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian menjadi dasar untuk memperkuat harmonisasi antara hukum kepailitan dengan regulasi fintech lending. Aturan baru dinilai perlu mengatur mekanisme representasi kreditor, verifikasi klaim, pemisahan aset milik platform dan dana pengguna, serta prosedur pemulihan kolektif apabila terjadi kebangkrutan.
Bagi penyelenggara fintech lending, penelitian ini menjadi pengingat bahwa tata kelola risiko tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga menentukan tingkat kepercayaan masyarakat. Platform perlu meningkatkan kualitas analisis risiko, akurasi pelaporan, pengelolaan rekening escrow, serta menyiapkan rencana kontinjensi agar potensi gagal bayar massal tidak berkembang menjadi krisis yang merugikan seluruh pemberi dana.
Peneliti juga mengakui adanya keterbatasan penelitian karena hanya menggunakan pendekatan hukum normatif berdasarkan peraturan dan literatur ilmiah. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan regulator, kurator, penyelenggara fintech, pemberi dana, maupun praktisi hukum. Selain itu, studi perbandingan dengan negara seperti Singapura, Inggris, dan Uni Eropa dinilai penting untuk mengembangkan model perlindungan kreditor yang lebih komprehensif di Indonesia.
Profil Penulis
Affandi merupakan peneliti di bidang hukum bisnis dan keuangan digital dengan fokus kajian pada hukum kepailitan, regulasi fintech, perlindungan kreditor, serta tata kelola layanan keuangan berbasis teknologi.
Sumber Penelitian
Judul Artikel: Creditor Protection in the Bankruptcy of Fintech Lending Platforms Arising from Mass Default Events
Penulis: Affandi
Jurnal: International Journal of Management and Business Intelligence (IJBMI), Vol. 4 No. 3, 2026, hlm. 521–536.
DOI: Tercantum pada publikasi resmi International Journal of Management and Business Intelligence (IJBMI).
0 Komentar