Jakarta — Cara media memberitakan sebuah aksi protes ternyata dapat membentuk cara masyarakat memahaminya. Temuan ini diungkap dalam studi terbaru oleh Annisa Khoiruni Hidaya dan Nur Azizah Fitrianti dari Universitas Pamulang, yang dipublikasikan pada 2026 di International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR). Penelitian ini menyoroti bagaimana dua media besar Indonesia, Kompas.com dan Detik.com, membingkai Gerakan Aksi 17+8 dan bagaimana framing tersebut memengaruhi persepsi publik di ruang digital.
Studi ini menjadi relevan di tengah meningkatnya dominasi media digital dalam membentuk opini publik. Di era internet, masyarakat tidak lagi hanya menerima informasi, tetapi juga aktif menafsirkan, mendiskusikan, dan menyebarkannya. Dalam konteks politik, media online kini menjadi salah satu aktor utama yang menentukan bagaimana sebuah peristiwa dipahami.
Gerakan 17+8 sendiri muncul di Indonesia pada Agustus 2025 sebagai bentuk protes sipil terhadap berbagai isu politik, ekonomi, dan sosial. Nama “17+8” merujuk pada tujuh belas tuntutan jangka pendek dan delapan tuntutan jangka panjang yang ditujukan kepada pemerintah. Isu yang diangkat meliputi reformasi demokrasi, anti-korupsi, hak buruh, ketimpangan ekonomi, hingga keadilan lingkungan. Aksi ini dengan cepat menjadi perbincangan nasional karena dukungan luas di media sosial dan keterlibatan generasi muda.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui dokumentasi berita dan observasi digital. Tim peneliti menganalisis berita Kompas.com dan Detik.com yang terbit antara Agustus hingga September 2025 menggunakan model framing Robert Entman. Analisis difokuskan pada empat aspek utama, yaitu bagaimana media mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberi penilaian moral, dan menawarkan solusi. Selain itu, komentar publik di ruang digital juga diamati untuk melihat bagaimana audiens merespons narasi media.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com dan Detik.com membangun realitas politik yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Kompas.com lebih banyak menampilkan Gerakan 17+8 sebagai bentuk partisipasi demokratis warga negara. Media ini menekankan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan keadilan sosial, dan mendorong akuntabilitas pemerintah.
Dalam narasi Kompas.com, aksi protes dipandang sebagai bagian penting dari demokrasi. Penyebab utama gerakan ini dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi, lemahnya tata kelola pemerintahan, korupsi, dan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan negara. Solusi yang ditawarkan lebih menekankan dialog, reformasi kebijakan, dan komunikasi terbuka antara pemerintah dengan masyarakat.
Sebaliknya, Detik.com lebih menonjolkan aspek keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas sosial. Fokus pemberitaan banyak mengarah pada dampak operasional aksi, seperti kemacetan, gangguan aktivitas publik, dan kesiapan aparat keamanan dalam mengendalikan massa.
Dalam bingkai Detik.com, aksi protes lebih sering diposisikan sebagai situasi yang harus diawasi dan dikelola agar tidak menimbulkan gangguan lebih besar. Sumber berita yang digunakan juga lebih banyak berasal dari pemerintah dan aparat keamanan, sehingga narasi yang muncul lebih kuat pada aspek risiko dan pengendalian.
Menurut Annisa Khoiruni Hidaya dan Nur Azizah Fitrianti dari Universitas Pamulang, perbedaan framing ini menunjukkan bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga ikut membangun makna politik. Framing menentukan sudut pandang apa yang dianggap penting dan bagaimana masyarakat diarahkan untuk menilai sebuah peristiwa.
Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi publik di ruang digital banyak mengikuti framing dominan masing-masing media. Pembaca Kompas.com cenderung melihat Gerakan 17+8 sebagai bentuk perjuangan demokrasi dan hak sipil. Sementara pembaca Detik.com lebih sering menyoroti potensi gangguan sosial dan risiko keamanan.
Namun, studi ini juga menunjukkan bahwa audiens digital bukan penerima pasif. Banyak pengguna internet yang menegosiasikan atau bahkan menolak narasi media dengan membawa sudut pandang alternatif dari pengalaman pribadi, media sosial, atau sumber informasi lain.
Temuan ini menegaskan pentingnya literasi media di era digital. Dalam situasi politik yang kompleks, kemampuan masyarakat untuk membaca berita secara kritis menjadi kunci agar tidak terjebak dalam satu perspektif tunggal. Media juga didorong untuk menyajikan liputan yang lebih berimbang agar ruang publik digital tetap sehat dan demokratis.
Bagi dunia pendidikan dan kebijakan publik, penelitian ini memberi gambaran bahwa komunikasi politik digital kini bukan hanya soal isi pesan, tetapi juga cara pesan itu dibingkai. Cara media membangun realitas dapat berdampak langsung pada kualitas partisipasi demokrasi masyarakat.
0 Komentar