Aklan, Filipina — Kinerja para Municipal Budget Officers (MBO) atau pejabat anggaran daerah di Provinsi Aklan, Filipina, tercatat berada pada tingkat kepatuhan tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah. Temuan ini dipublikasikan oleh Vynz C. Reyes dari Aklan State University dalam studi terbaru tahun 2026 yang menyoroti bagaimana pejabat anggaran menjalankan lima tahapan utama siklus anggaran pemerintah daerah. Hasil ini penting karena kualitas pengelolaan anggaran sangat menentukan efektivitas layanan publik dan pembangunan daerah.
Dalam sistem pemerintahan lokal Filipina, pejabat anggaran memiliki peran sentral dalam memastikan dana publik dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Mereka mengawasi proses mulai dari penyusunan anggaran, persetujuan, peninjauan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Namun, hingga kini, evaluasi khusus terhadap performa pejabat anggaran daerah masih jarang dilakukan, terutama di wilayah Aklan.
Kondisi ini menjadi dasar penelitian Vynz C. Reyes yang mengkaji sejauh mana para pejabat anggaran di 17 kota dan munisipalitas di Aklan menjalankan tugasnya. Penelitian menggunakan pendekatan kombinasi survei dan wawancara langsung dengan para pejabat anggaran untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang praktik fiskal di tingkat lokal. Pendekatan ini membantu menghubungkan data angka dengan pengalaman nyata para pelaksana anggaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap otorisasi anggaran menjadi fase dengan nilai tertinggi, mencapai skor rata-rata 4,64 dari skala 5. Artinya, para pejabat anggaran dinilai sangat patuh dalam memastikan dokumen anggaran memenuhi standar nasional yang ditetapkan Department of Budget and Management (DBM). Ketepatan waktu pengajuan anggaran juga menjadi salah satu indikator yang paling konsisten.
Sementara itu, tahap persiapan anggaran juga menunjukkan performa kuat dengan skor rata-rata 4,22. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar rencana anggaran telah selaras dengan Annual Investment Plan (AIP), sehingga alokasi dana lebih terarah pada prioritas pembangunan.
Pada tahap pelaksanaan anggaran, skor rata-rata mencapai 4,33. Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan dana publik secara umum telah sesuai dengan alokasi yang disetujui dan mematuhi aturan audit pemerintah. Namun, ada kendala teknis seperti pencatatan manual yang masih memperlambat proses administratif.
Tantangan terbesar justru muncul pada fase akuntabilitas anggaran. Meskipun rata-rata masih berada di angka 3,86, salah satu indikator utama yakni pengumpulan Quarterly Budget Accountability Reports hanya mencatat skor 2,33. Ini menjadi titik lemah yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam pelaporan berkala.
Menurut Reyes, masalah utama bukan terletak pada kompetensi individu, tetapi lebih pada koordinasi antar departemen. Banyak unit kerja yang terlambat menyerahkan proposal anggaran, sehingga mengganggu keseluruhan jadwal fiskal. Kompleksitas regulasi nasional yang terus berubah juga menambah tekanan kerja para pejabat anggaran.
Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan pimpinan daerah serta kerja sama antar unit pemerintahan menjadi faktor paling berpengaruh terhadap performa MBO. Sebaliknya, keterbatasan staf dan kurangnya teknologi modern masih menjadi hambatan yang cukup terasa.
“Digitalisasi sistem anggaran menjadi langkah paling mendesak,” tulis Reyes dalam rekomendasinya. Ia menekankan pentingnya penggunaan perangkat lunak anggaran modern untuk mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi fiskal.
Temuan ini memiliki dampak luas, terutama bagi pemerintah daerah yang ingin meningkatkan tata kelola fiskal. Sistem anggaran yang lebih efisien dapat mempercepat layanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal.
Bagi negara berkembang, studi ini juga menjadi pengingat bahwa reformasi fiskal tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal kesiapan sumber daya manusia dan teknologi. Tanpa dukungan sistem yang memadai, kualitas pengelolaan anggaran bisa terhambat meski kompetensi individu sudah tinggi.
0 Komentar