Ilustrasi by AI
Bali — Sistem pencatatan digital dalam program tuberkulosis (TB) terbukti mampu meningkatkan kualitas data sekaligus menekan biaya operasional di fasilitas kesehatan primer negara berkembang. Temuan ini diungkap dalam studi sistematis terbaru oleh Gede Wirabuana Putra dari Politeknik Kesehatan Kartini Bali, yang dipublikasikan tahun 2026 di International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR). Kajian ini menjadi penting karena TB masih menjadi penyakit infeksi paling mematikan di dunia, dengan 10,8 juta kasus baru dan 1,25 juta kematian sepanjang 2023.
Masalah terbesar dalam pengendalian TB selama ini bukan hanya pengobatan, tetapi juga pencatatan data yang sering tidak lengkap, lambat, dan rawan kesalahan. Di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia, banyak fasilitas kesehatan primer masih menggunakan sistem manual berbasis kertas. Akibatnya, jutaan kasus TB berpotensi tidak tercatat dengan baik setiap tahun.
Gede Wirabuana Putra menyoroti bahwa kualitas data kesehatan menjadi fondasi utama dalam penanganan TB. Ketika data tidak lengkap atau terlambat, keputusan medis dan kebijakan publik menjadi kurang efektif. Karena itu, digitalisasi pencatatan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaporan, meningkatkan akurasi, dan memperkuat pengawasan kasus.
Studi ini menggunakan metode systematic review dan meta-analysis, dengan menelusuri 1.847 artikel dari empat basis data internasional, yaitu PubMed, Google Scholar, Scopus, dan Cochrane Library. Setelah melalui proses seleksi ketat berdasarkan standar PRISMA 2020, sebanyak 15 studi dari sembilan negara dinyatakan layak dianalisis. Negara-negara tersebut meliputi Indonesia, India, Filipina, Bangladesh, Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, dan Madagaskar.
Hasil penelitian menunjukkan sistem digital memiliki tingkat kelengkapan data sebesar 94,2 persen, jauh lebih tinggi dibanding sistem berbasis kertas yang hanya 78,3 persen. Selisih 15,9 persen ini dinilai signifikan dan menunjukkan bahwa teknologi digital mampu memperbaiki kualitas pencatatan kasus TB secara nyata.
Menurut Putra, platform digital yang terintegrasi seperti DHIS2 dan Electronic Medical Record (EMR) mencatat tingkat akurasi tertinggi hingga 96,1 persen. Namun, sistem yang paling efisien dari sisi biaya justru berasal dari platform sederhana seperti Google Sheets atau Microsoft Excel.
Biaya implementasi pencatatan digital berbasis spreadsheet tercatat rata-rata hanya USD 12,40 per pasien per tahun, jauh lebih murah dibanding sistem DHIS2/EMR yang mencapai USD 31,60. Sementara aplikasi mobile membutuhkan sekitar USD 22,80, dan sistem Video Observed Treatment (VDOT) bahkan mencapai lebih dari USD 220 per pasien per tahun.
Temuan ini memberi pesan penting bahwa transformasi digital di layanan kesehatan tidak selalu harus mahal. Bagi negara dengan sumber daya terbatas, pendekatan sederhana berbasis spreadsheet dapat menjadi solusi awal yang realistis sebelum beralih ke sistem yang lebih kompleks.
Dalam konteks Indonesia, hasil ini sangat relevan. Sebagai negara dengan beban TB terbesar kedua di dunia, Indonesia masih berupaya memperkuat sistem pelaporan nasional melalui SITB yang terintegrasi dengan DHIS2. Studi ini menunjukkan bahwa puskesmas dapat memanfaatkan sistem hybrid berbasis spreadsheet sebagai tahap transisi untuk meningkatkan kualitas data.
Putra dari Politeknik Kesehatan Kartini Bali menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan tenaga kesehatan. Studi menemukan pelatihan singkat selama 1,5 hingga 3 jam bagi petugas kesehatan mampu meningkatkan kualitas data hingga 23 persen.
Selain itu, faktor seperti kestabilan listrik, akses internet, dukungan teknis berkelanjutan, dan kebijakan pemerintah juga menjadi penentu utama keberhasilan implementasi sistem digital.
Temuan ini memberi dampak besar bagi kebijakan kesehatan global. Dengan biaya relatif rendah dan hasil signifikan, digitalisasi pencatatan TB bisa menjadi investasi strategis untuk mempercepat target End TB 2030 yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Bagi masyarakat, manfaatnya akan terasa melalui deteksi kasus yang lebih cepat, pengobatan yang lebih tepat sasaran, serta pengurangan risiko penularan. Sementara bagi pemerintah, data yang lebih akurat berarti kebijakan yang lebih efektif dan anggaran yang lebih efisien.
Studi dari Bali ini menegaskan bahwa di era digital, teknologi sederhana bisa menjadi kunci besar dalam menyelamatkan jutaan nyawa dari TB.
0 Komentar