Makato, Filipina — Upaya pengembangan kawasan hijau pesisir melalui pembangunan Makato Mangrove Park di Aklan, Filipina, mendapat sorotan penting dari penelitian terbaru yang ditulis oleh Brenda A. Rioja dan Therese Jean A. Sarabia dari Aklan State University. Studi yang dipublikasikan pada 2026 ini menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi mangrove tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam tata kelola lingkungan.
Penelitian ini menjadi relevan di tengah meningkatnya ancaman terhadap ekosistem mangrove di Filipina. Dalam seratus tahun terakhir, luas mangrove nasional turun drastis dari sekitar 450 ribu hektare menjadi hanya sekitar 311 ribu hektare. Penurunan ini berdampak langsung pada perlindungan pesisir, habitat keanekaragaman hayati, serta kemampuan penyerapan karbon yang penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
Di wilayah Makato, Aklan, mangrove menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. Kawasan ini menyediakan ikan, kayu bakar, hingga jalur transportasi air. Namun, pengelolaan mangrove selama ini masih lebih banyak berbentuk kegiatan sesaat seperti penanaman pohon dan aksi bersih-bersih, tanpa sistem tata kelola yang benar-benar terintegrasi.
Melalui studi lapangan yang berlangsung pada November 2025, Rioja dan Sarabia menggali pengalaman langsung dari 43 pemangku kepentingan di empat barangay pesisir: Alibagon, Baybay, Cajilo, dan Tugas. Para responden berasal dari berbagai kelompok, mulai dari pejabat desa, nelayan, pemilik tambak, pemuda, hingga relawan konservasi.
Dengan metode wawancara mendalam dan diskusi kelompok, para peneliti memetakan bagaimana masyarakat melihat nilai mangrove sekaligus hambatan dalam menjaga kawasan tersebut. Hasilnya menunjukkan adanya kesadaran kuat di tingkat komunitas tentang pentingnya menjaga ekosistem, tetapi partisipasi mereka masih belum didukung oleh sistem kebijakan yang stabil.
Brenda Rioja dari Aklan State University menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kemauan besar untuk terlibat, tetapi sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga dan aturan yang belum berjalan konsisten. Menurutnya, tanpa struktur yang jelas, upaya konservasi akan terus bersifat sementara.
Penelitian menemukan beberapa masalah utama. Salah satunya adalah pengelolaan sampah yang masih tidak teratur di area pesisir. Kondisi ini memperburuk kesehatan ekosistem mangrove. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti eksploitasi sumber daya berlebihan masih lemah karena tidak adanya pembagian tugas yang tegas di tingkat lokal.
Masalah lain yang mencuat adalah ketimpangan akses bantuan. Sebagian warga merasa distribusi dukungan pemerintah belum merata. Hal ini memicu rasa ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan terhadap program lingkungan.
Di sisi ekonomi, penelitian juga menemukan bahwa sebagian masyarakat memandang konservasi sebagai ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Larangan atau pembatasan pemanfaatan mangrove dinilai dapat mengurangi penghasilan nelayan dan pekerja tambak. Karena itu, peneliti menekankan bahwa kebijakan konservasi harus disertai alternatif ekonomi yang nyata.
Sebagai solusi, Rioja dan Sarabia merancang dua instrumen kebijakan berbasis bukti. Pertama adalah Rencana Aksi Tata Kelola Mangrove dan Sungai Berkelanjutan untuk wilayah pesisir Makato. Kedua adalah Strategi Kebijakan dan Perencanaan Tata Kelola Mangrove Berkelanjutan yang dapat menjadi pedoman pemerintah desa dan kabupaten.
Dokumen tersebut mencakup sejumlah rancangan aturan lokal, termasuk pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, penguatan sistem izin, perlindungan biodiversitas, dukungan mata pencaharian alternatif, serta mekanisme monitoring berkelanjutan.
Dampak penelitian ini dinilai penting tidak hanya bagi Makato, tetapi juga bagi banyak daerah pesisir lain di Asia Tenggara yang menghadapi masalah serupa. Model tata kelola partisipatif seperti ini bisa menjadi contoh bagaimana konservasi lingkungan dapat berjalan beriringan dengan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.
Therese Jean Sarabia dari Aklan State University menegaskan bahwa masa depan kawasan mangrove sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah daerah mampu mengubah partisipasi masyarakat dari kegiatan sporadis menjadi sistem yang terlembaga.
Bagi Indonesia, hasil penelitian ini juga relevan. Sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia, tantangan seperti lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan ketimpangan akses sumber daya masih menjadi persoalan nyata di banyak wilayah pesisir.
Penelitian ini memperlihatkan satu pesan utama: konservasi mangrove akan lebih kuat jika masyarakat tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga menjadi bagian dari pengambil keputusan.
0 Komentar