Yogyakarta — Penelitian Fibriyani Nur Aliya, Fransiskus Trisakti Haryadi, dan Ahmad Romadhoni Surya Putra dari Universitas Gadjah Mada yang dipublikasikan tahun 2026 mengungkap bahwa hambatan utama implementasi kebijakan Satu Data Indonesia bukan hanya pada teknologi atau regulasi, tetapi pada struktur jaringan komunikasi antar lembaga. Studi ini menunjukkan bahwa pola interaksi antar aktor menentukan efektivitas koordinasi dan kinerja kebijakan data nasional.
Satu Data Indonesia dirancang sebagai kebijakan lintas sektor untuk mengintegrasikan pengelolaan data pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius seperti ego sektoral, keterbatasan pertukaran data, dan lemahnya koordinasi antar instansi.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan sistem data nasional sangat bergantung pada hubungan antar aktor dalam jaringan organisasi. Negara dengan koordinasi kuat dan peran aktor yang jelas mampu mengelola data secara lebih efektif dibandingkan sistem yang terfragmentasi.
Dalam konteks Indonesia, kompleksitas birokrasi dan perbedaan kapasitas antar lembaga memperkuat hambatan implementasi. Kondisi ini membuat komunikasi antar instansi tidak berjalan merata dan cenderung terpusat pada aktor tertentu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jaringan untuk memetakan hubungan komunikasi antar aktor dalam Forum Satu Data Indonesia. Data dikumpulkan dari 80 responden di 10 provinsi dan dianalisis menggunakan perangkat lunak jaringan untuk melihat pola hubungan, posisi aktor, serta tingkat keterhubungan dalam sistem.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan komunikasi masih lemah dan terfragmentasi. Jaringan terdiri dari 402 aktor dengan 757 hubungan, tetapi tingkat kepadatan sangat rendah, yaitu hanya 0,0047. Ini berarti interaksi antar aktor masih terbatas dan tidak merata di seluruh jaringan.
Sebagian besar aktor hanya terhubung dengan satu aktor lain, menunjukkan rendahnya inisiatif komunikasi. Selain itu, jaringan membentuk kelompok-kelompok kecil atau klaster yang kuat di dalam, tetapi lemah dalam hubungan antar kelompok.
Pola ini menciptakan struktur core–periphery, di mana hanya sedikit aktor berada di pusat jaringan dengan koneksi luas, sementara sebagian besar aktor berada di pinggiran dengan akses informasi terbatas. Kondisi ini membuat aliran informasi sangat bergantung pada aktor tertentu.
Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga jenis aktor kunci dalam jaringan komunikasi. Aktor dengan nilai closeness tinggi memiliki akses informasi lebih cepat dan luas. Aktor dengan betweenness tinggi berperan sebagai penghubung antar kelompok dan menjadi kunci dalam mengatasi fragmentasi jaringan. Sementara itu, aktor dengan authority tinggi memiliki pengaruh kuat dalam mengarahkan interaksi dan koordinasi.
Menariknya, posisi pengaruh tidak selalu dipegang oleh pejabat formal. Dalam beberapa kasus, aktor yang berpengaruh justru berasal dari staf yang memiliki pengalaman lebih lama dan pemahaman mendalam terhadap sistem. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi dalam jaringan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga oleh pengalaman dan pengetahuan.
Menurut Fibriyani Nur Aliya dari Universitas Gadjah Mada, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia sangat bergantung pada kualitas hubungan antar aktor dalam jaringan komunikasi. Ia menegaskan bahwa penguatan koordinasi tidak cukup dilakukan melalui regulasi, tetapi harus melalui penguatan struktur komunikasi antar lembaga.
Fransiskus Trisakti Haryadi dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan bahwa aktor penghubung memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi jaringan. Tanpa peran ini, komunikasi antar sektor akan semakin terfragmentasi dan menghambat pertukaran data.
Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan publik. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme komunikasi lintas sektor, mendistribusikan peran komunikasi secara merata, serta mengurangi ketergantungan pada aktor tertentu dalam jaringan.
Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan analisis jaringan dapat digunakan sebagai alat untuk memahami dinamika kebijakan publik secara lebih mendalam. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi aktor kunci, pola komunikasi, dan potensi hambatan dalam sistem kebijakan.
Fibriyani Nur Aliya merupakan peneliti dari Universitas Gadjah Mada. Fransiskus Trisakti Haryadi merupakan peneliti dari Universitas Gadjah Mada. Ahmad Romadhoni Surya Putra merupakan peneliti dari Universitas Gadjah Mada.
0 Komentar