Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diterapkan di Kota Bogor dinilai sudah berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Saepudin Muhtar, Neng Virly Apriliyani, dan Ryan Seftiansyah dari Universitas Djuanda Bogor pada 2026 menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan efisiensi, akses layanan, dan kepuasan masyarakat. Meski demikian, sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur masih perlu diatasi agar manfaatnya lebih optimal.
Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak di era teknologi saat ini. Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Kota Bogor, terus mendorong inovasi berbasis digital untuk mempercepat layanan administrasi. Salah satu inovasi tersebut adalah IKD, yang memungkinkan masyarakat mengakses data kependudukan melalui aplikasi digital tanpa bergantung pada dokumen fisik.
Namun, implementasi layanan digital tidak selalu berjalan mulus. Sebagian masyarakat masih belum memahami cara penggunaan aplikasi IKD, sementara faktor seperti keterbatasan akses teknologi dan kebutuhan pendampingan dari petugas turut memengaruhi efektivitas program ini.
Penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS) ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melibatkan 108 responden, terdiri dari 8 pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor serta 100 masyarakat pengguna layanan. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara statistik untuk mengukur tingkat efektivitas program.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan program IKD berada pada kategori “baik” dengan skor rata-rata sekitar 4,1 dari skala 5. Penilaian ini didasarkan pada lima indikator utama, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata yang dihasilkan.
Secara rinci, temuan utama penelitian ini meliputi:
- Pemahaman program berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 4,16, menunjukkan bahwa masyarakat dan pegawai cukup memahami fungsi dan manfaat IKD.
- Ketepatan sasaran dinilai sangat baik oleh masyarakat (4,19), menandakan program telah menjangkau pengguna yang tepat.
- Ketepatan waktu layanan juga mendapat penilaian tinggi, terutama dari masyarakat dengan skor 4,26, yang menunjukkan layanan lebih cepat dan efisien.
- Pencapaian tujuan menjadi aspek terkuat dengan kategori sangat baik (lebih dari 4,2), mencerminkan peningkatan kualitas dan efisiensi layanan publik.
- Perubahan nyata seperti peningkatan keamanan data dan pencegahan pemalsuan identitas juga dirasakan, meski masih perlu penguatan dari sisi sistem dan akses publik.
Peneliti dari Universitas Djuanda Bogor menegaskan bahwa IKD telah memberikan dampak positif terhadap layanan administrasi kependudukan. Ryan Seftiansyah menyebut bahwa digitalisasi ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi.
Meski demikian, penelitian ini juga menyoroti sejumlah kendala yang masih menghambat optimalisasi program. Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi tantangan utama, terutama bagi kelompok usia lanjut atau masyarakat dengan akses teknologi terbatas. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata serta integrasi sistem yang belum sepenuhnya optimal turut memengaruhi kinerja layanan.
Dari sisi kebijakan, temuan ini memiliki implikasi penting. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi program IKD agar masyarakat lebih memahami manfaat dan cara penggunaannya. Selain itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah strategis untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan digital secara merata.
Di sektor pelayanan publik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan pengguna dan sistem pendukung. Tanpa edukasi yang memadai, inovasi digital berpotensi tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa transformasi digital pemerintahan di Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, namun masih membutuhkan penguatan dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur.
0 Komentar