Strategi Komunikasi Kepemimpinan Para Pemimpin Daerah Melalui Implementasi Protokol dan Komunikasi Para Pemimpin Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan

Ilustrasi by AI

FORMOSA NEWS

Strategi Komunikasi Pemimpin Daerah Dinilai Kunci Bangun Kepercayaan Publik di Tapanuli Selatan

Penelitian terbaru yang ditulis oleh Rika Amelia Pulungan dan Icol Dianto dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary mengungkap bahwa strategi komunikasi pemimpin daerah, terutama melalui penerapan protokol pemerintahan, berperan besar dalam membangun legitimasi, citra, dan kepercayaan masyarakat. Studi yang diterima pada Januari 2026 dan diterbitkan dalam International Journal of Global Sustainable Research (IJGSR) ini menyoroti pentingnya komunikasi yang adaptif terhadap nilai sosial dan budaya lokal agar kebijakan pemerintah dapat dipahami serta diterima publik.

Hasil kajian menjadi relevan di tengah tuntutan transparansi dan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi. Pemimpin daerah tidak lagi dinilai hanya dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari bagaimana pesan kebijakan tersebut disampaikan secara jelas, kredibel, dan manusiawi.

Komunikasi Jadi Fondasi Kepemimpinan Daerah

Pulungan dan Dianto menegaskan bahwa komunikasi merupakan elemen mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di wilayah dengan dinamika sosial dan budaya kuat seperti Tapanuli Selatan, kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan.

Protokol pemerintahan, yang kerap dianggap sekadar aturan seremonial, ternyata memiliki fungsi strategis sebagai alat komunikasi simbolik. Tata acara resmi, bahasa formal, hingga sikap pemimpin dalam forum publik membentuk persepsi masyarakat terhadap profesionalisme pemerintah.

Ketika protokol dijalankan secara tertib dan konsisten, masyarakat cenderung melihat pemimpin sebagai figur berintegritas dan layak dipercaya. Sebaliknya, pelanggaran protokol dapat menimbulkan kesan ketidaksiapan dan melemahkan otoritas kepemimpinan.

Metode Kajian Berbasis Literatur

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Para peneliti menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta regulasi terkait komunikasi publik dan kepemimpinan daerah.

Literatur dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitas, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk menemukan pola hubungan antara penerapan protokol dan efektivitas komunikasi pemimpin.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun kerangka konseptual yang komprehensif tanpa pengumpulan data lapangan, sekaligus memberikan gambaran teoretis tentang praktik komunikasi pemerintahan modern.

Temuan Utama Penelitian

Studi ini menghasilkan sejumlah temuan penting mengenai hubungan antara protokol, komunikasi, dan kepemimpinan daerah:

1. Protokol memperkuat otoritas pemimpin

Pelaksanaan acara resmi yang tertata, penggunaan bahasa formal, serta simbol-simbol kekuasaan membantu membangun legitimasi kepemimpinan di mata publik.

2. Citra pemerintah terbentuk melalui komunikasi simbolik

Penampilan, gestur, dan etika pemimpin dalam kegiatan resmi menjadi pesan nonverbal yang sering kali lebih kuat daripada pidato.

3. Kredibilitas menentukan penerimaan kebijakan

Masyarakat lebih mudah menerima kebijakan ketika disampaikan oleh pemimpin yang konsisten antara ucapan dan tindakan.

4. Bahasa sederhana meningkatkan pemahaman publik

Kebijakan yang dijelaskan dengan istilah teknokratis cenderung sulit dipahami. Penyederhanaan bahasa tanpa mengurangi substansi terbukti lebih efektif.

5. Dialog langsung memperkuat dukungan masyarakat

Interaksi informal seperti kunjungan lapangan dan pertemuan dengan tokoh lokal membantu membangun hubungan emosional.

6. Pendekatan budaya meningkatkan legitimasi

Menggunakan bahasa lokal, menghormati adat, dan melibatkan tokoh masyarakat membuat kebijakan terasa lebih dekat dengan warga.

7. Media digital membuka ruang komunikasi dua arah

Namun, pesan tetap harus dikelola secara etis agar tidak menimbulkan misinformasi.

Integrasi Protokol dan Pendekatan Kontekstual

Salah satu kesimpulan paling menonjol adalah pentingnya menggabungkan struktur formal protokol dengan komunikasi yang kontekstual. Protokol memberi kerangka otoritatif, sementara pendekatan sosial-budaya menciptakan kedekatan emosional.

Pulungan menjelaskan bahwa pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan formal dan fleksibilitas komunikasi cenderung lebih efektif. “Integrasi ini memungkinkan pemimpin tampil profesional sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tulisnya.

Di Tapanuli Selatan, masyarakat dikenal menjunjung tinggi norma kesopanan, kekerabatan, dan penghormatan terhadap figur pemimpin. Karena itu, komunikasi yang terlalu birokratis berisiko menciptakan jarak antara pemerintah dan warga.

Sebaliknya, komunikasi humanistik dapat memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan publik.

Dampak bagi Tata Kelola Pemerintahan

Temuan penelitian ini membawa sejumlah implikasi penting bagi praktik pemerintahan daerah:

• Meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan konsisten.
• Mengurangi resistensi kebijakan dengan penjelasan yang mudah dipahami.
• Memperkuat legitimasi politik lewat simbol dan etika protokoler.
• Mendorong partisipasi masyarakat melalui dialog terbuka.
• Menciptakan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Selain itu, koordinasi antarinstansi juga disebut sebagai faktor krusial. Pesan kebijakan harus selaras di seluruh unit pemerintahan agar tidak membingungkan masyarakat.

Tantangan di Era Digital

Perkembangan teknologi mengubah pola komunikasi pemerintah. Media sosial memungkinkan informasi menyebar cepat, tetapi juga meningkatkan risiko distorsi pesan.

Para peneliti menekankan bahwa pemimpin daerah perlu mengelola komunikasi digital secara profesional tanpa mengurangi wibawa institusi. Transparansi harus berjalan beriringan dengan etika komunikasi pemerintahan.

Strategi komunikasi juga menjadi alat penting dalam meredam konflik sosial atau kebijakan kontroversial. Pendekatan terbuka dan dialogis dinilai lebih efektif dibanding komunikasi defensif.

Komunikasi Bukan Pelengkap, tetapi Strategi Utama

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar fungsi administratif dalam pemerintahan, melainkan instrumen strategis untuk membangun kepemimpinan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas komunikasi—baik bagi pemimpin maupun aparat protokol—dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas tata kelola daerah.

Profil Penulis

Rika Amelia Pulungan, M.I.Kom. merupakan akademisi dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang berfokus pada kajian komunikasi pemerintahan dan kepemimpinan publik.

Icol Dianto, M.Sos. adalah dosen di universitas yang sama dengan minat penelitian pada komunikasi organisasi dan strategi komunikasi publik.

Sumber Penelitian

Pulungan, Rika Amelia & Dianto, Icol. “Leadership Communication Strategy of Regional Leaders Through the Implementation of Protocols and Communication of the Government Leaders of South Tapanuli.” International Journal of Global Sustainable Research (IJGSR), Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 133–148.