Penyederhanaan Birokrasi Tak Langsung Dongkrak Kinerja ASN Pariwisata, Motivasi Jadi Kunci Utama
Penyederhanaan birokrasi dan kepemimpinan transformasional belum mampu meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara langsung di Kementerian Pariwisata. Namun, keduanya terbukti berperan kuat dalam mendorong motivasi kerja pegawai, yang pada akhirnya menjadi penentu utama peningkatan kinerja. Temuan ini diungkapkan oleh Yashinta Novia Mayasari dan Siti Safaria dari ABFII Perbanas dalam riset yang dipublikasikan pada 2026 di International Journal of Integrative
Penelitian yang dilakukan pada November–Desember 2025 ini menyoroti dinamika perubahan besar di tubuh Kementerian Pariwisata pascareformasi birokrasi. Sejak 2021, kementerian ini memangkas lebih dari 90 persen jabatan struktural eselon III dan IV, mengalihkannya ke jabatan fungsional. Kebijakan tersebut diharapkan membuat organisasi lebih ramping, lincah, dan berorientasi hasil. Namun, capaian kinerja nasional sektor pariwisata justru masih menunjukkan sejumlah target yang belum terpenuhi hingga 2024.
Tantangan Reformasi di Balik Struktur yang Dipangkas
Secara kasat mata, penyederhanaan birokrasi tampak progresif. Jalur pengambilan keputusan dipersingkat, struktur organisasi dipipihkan, dan sistem kerja berbasis digital diperluas. Akan tetapi, data kinerja menunjukkan realitas yang lebih kompleks. Dari 16 indikator kinerja utama Kementerian Pariwisata, beberapa target strategis—seperti kontribusi pariwisata terhadap PDB dan nilai investasi sektor pariwisata—tidak konsisten tercapai dalam empat tahun terakhir.
Mayasari dan Safaria menilai, perubahan struktur organisasi tidak otomatis mengubah perilaku kerja pegawai. Banyak ASN masih berada pada fase adaptasi: memahami peran baru, menyesuaikan beban kerja, serta menafsirkan ulang indikator kinerja setelah alih jabatan. “Struktur bisa berubah cepat, tetapi perilaku kerja membutuhkan waktu dan dukungan psikologis,” tulis penulis dalam analisisnya.
Survei 274 ASN dan Temuan Kunci
Riset ini melibatkan 274 ASN dari total 862 pegawai Kementerian Pariwisata, mencakup pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis dengan metode pemodelan statistik untuk melihat hubungan antara penyederhanaan birokrasi, kepemimpinan transformasional, motivasi, dan kinerja.
Hasilnya tegas:
a. Penyederhanaan birokrasi tidak berpengaruh langsung pada kinerja pegawai.
b. Kepemimpinan transformasional juga tidak berdampak langsung pada kinerja.
c. Keduanya berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja.
d. Motivasi memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kinerja pegawai.
Dengan kata lain, motivasi bertindak sebagai “jembatan” utama. Tanpa peningkatan motivasi, reformasi struktural dan gaya kepemimpinan tidak cukup untuk mendorong kinerja.
Kepemimpinan Menggerakkan Semangat, Bukan Angka Kinerja
Temuan menarik lainnya adalah peran kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan yang menekankan keteladanan, visi bersama, dan perhatian pada individu terbukti menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan motivasi ASN. Namun, pengaruh ini berhenti pada ranah psikologis jika tidak diikuti sistem kinerja yang adaptif.
Dalam birokrasi pemerintah, kinerja pegawai masih sangat dipengaruhi oleh regulasi formal, prosedur baku, dan sistem penilaian administratif. “Pemimpin bisa menginspirasi, tetapi ruang gerak pegawai untuk menerjemahkan inspirasi menjadi capaian kinerja sering kali dibatasi aturan,” simpul peneliti.
Motivasi sebagai Penentu Nyata Kinerja
Motivasi muncul sebagai variabel paling menentukan. ASN yang merasa pekerjaannya jelas, bebannya lebih sederhana, serta melihat hubungan langsung antara usaha dan hasil, menunjukkan kinerja lebih tinggi. Motivasi juga mendorong perilaku kerja yang lebih disiplin, berorientasi layanan publik, dan berkomitmen pada target organisasi.
Namun, riset ini juga mencatat catatan kritis. Sejumlah pegawai masih meragukan keadilan proses alih jabatan struktural ke fungsional. Ketersediaan sumber daya kerja—seperti akses informasi, dukungan teknologi, dan fasilitas—belum dirasakan merata. Di sisi lain, kontribusi ide-ide inovatif dari pegawai masih relatif lebih rendah dibandingkan aspek kinerja rutin.
Implikasi bagi Kebijakan Publik
Temuan ini memberi pesan penting bagi pembuat kebijakan. Reformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada pemangkasan struktur. Tanpa strategi pengelolaan sumber daya manusia yang menempatkan motivasi sebagai prioritas, kebijakan berisiko menjadi simbolik.
Bagi dunia kebijakan publik, hasil riset ini menegaskan perlunya:
1. Manajemen perubahan yang adil dan transparan, terutama dalam alih jabatan.
2. Penguatan peran pemimpin sebagai penggerak motivasi, bukan sekadar pengawas administratif.
3. Penyediaan sumber daya kerja yang memadai agar motivasi tidak terhambat faktor teknis.
4. Ruang aman bagi inovasi ASN, sehingga ide baru tidak terhenti oleh budaya prosedural.
Profil Singkat Penulis
Yashinta Novia Mayasari, S.E.: ABFII Perbanas.
Siti Safaria, S.E., M.M. ABFII Perbanas.
0 Komentar