Isu tata kelola sekolah menjadi sorotan seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Sekolah tidak lagi dipandang sekadar tempat belajar, tetapi juga organisasi publik yang harus bertanggung jawab secara sosial dan etis. Di banyak daerah, termasuk Banten, kebijakan partisipasi sudah tersedia melalui komite sekolah dan forum musyawarah, namun praktiknya sering kali belum substantif.
“Partisipasi yang bermakna dan etika kepemimpinan tidak bisa dipisahkan jika sekolah ingin membangun kepercayaan jangka panjang,” tulis Lopulalan dalam artikelnya.
Tantangan Tata Kelola Sekolah di Daerah
Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah dihadapkan pada perubahan cepat: otonomi pendidikan, tuntutan mutu, digitalisasi, hingga tekanan pascapandemi. Di sisi lain, banyak sekolah masih mengandalkan pola pengambilan keputusan satu arah. Akibatnya, kebijakan sekolah kerap dipersepsikan tidak transparan dan kurang akuntabel.
Kondisi inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan. Banten dipilih sebagai lokasi studi karena mewakili daerah yang sedang bertransformasi dalam manajemen pendidikan, dengan tuntutan publik yang semakin kuat terhadap keterbukaan dan integritas pengelolaan sekolah.
Cara Penelitian Dilakukan
Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods, menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara mendalam. Sebanyak 60 responden yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dan anggota komite sekolah mengisi kuesioner terkait tingkat partisipasi, praktik etika manajemen, dan keberlanjutan tata kelola sekolah.
Untuk memperdalam temuan, peneliti juga mewawancarai delapan informan kunci, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior, orang tua, dan siswa. Pendekatan ini memungkinkan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana kebijakan dijalankan dan dirasakan oleh berbagai pihak di sekolah.
Partisipasi Meningkatkan Kepercayaan dan Transparansi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan berpengaruh kuat terhadap meningkatnya kepercayaan dan transparansi di sekolah. Responden menilai bahwa keterlibatan dalam perumusan kebijakan membuat informasi lebih terbuka dan keputusan terasa sebagai hasil kesepakatan bersama.
Rata-rata skor kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Guru dan orang tua merasa lebih memiliki sekolah ketika dilibatkan dalam diskusi kebijakan, mulai dari program akademik hingga pengelolaan anggaran.
Seorang kepala sekolah yang diwawancarai menyebutkan bahwa musyawarah rutin dengan warga sekolah membantu mengurangi kesalahpahaman. Ketika prosesnya terbuka, keputusan lebih mudah diterima meski tidak selalu menyenangkan semua pihak.
Etika Memperkuat Integritas Kepemimpinan
Selain partisipasi, manajemen beretika muncul sebagai faktor penentu keberlanjutan tata kelola sekolah. Responden memberikan penilaian sangat tinggi pada konsistensi sikap pimpinan, keadilan kebijakan, dan ketegasan dalam menegakkan aturan.
Etika kepemimpinan dinilai menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Orang tua merasa lebih tenang ketika sekolah dipimpin secara adil dan konsisten. Guru juga melihat etika sebagai teladan yang membentuk budaya organisasi.
Menurut Lopulalan, tanpa fondasi etika, partisipasi berisiko menjadi formalitas. “Keterbukaan harus diiringi integritas, agar keputusan tidak hanya terbuka tetapi juga adil,” tulisnya.
Efek Sinergi: Dampak Paling Kuat
Temuan paling menonjol dari penelitian ini adalah efek sinergi antara partisipasi dan etika. Ketika keduanya berjalan bersamaan, dampaknya terhadap keberlanjutan tata kelola sekolah menjadi paling kuat dibandingkan jika diterapkan secara terpisah.
Analisis menunjukkan bahwa kombinasi partisipasi dan etika menghasilkan pengaruh yang sangat signifikan dalam membangun tata kelola yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Sekolah menjadi lebih siap menghadapi perubahan karena keputusan diambil bersama dan dijalankan dengan prinsip moral yang jelas.
Ada Tantangan, Tapi Layak Dijalankan
Penelitian ini juga mencatat tantangan di lapangan. Proses partisipatif membutuhkan waktu lebih lama dan koordinasi yang intensif. Sebagian guru dan staf merasa beban kerja meningkat karena harus terlibat dalam lebih banyak diskusi.
Namun, mayoritas responden menilai manfaatnya lebih besar daripada tantangannya. Kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih matang, minim konflik, dan memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi.
Dampak bagi Kebijakan dan Praktik Pendidikan
Temuan ini relevan bagi pengambil kebijakan pendidikan, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Model tata kelola berbasis partisipasi dan etika dapat dijadikan rujukan dalam program pengembangan kepemimpinan sekolah dan pelatihan manajemen pendidikan.
Bagi masyarakat, tata kelola sekolah yang transparan dan etis meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Bagi siswa, iklim sekolah yang terbuka memberi ruang bagi suara mereka untuk didengar.
Profil Penulis
Pierre Marcello Lopulalan, M.Pd. adalah dosen dan peneliti di Politeknik Pelayaran Banten. Bidang keahliannya meliputi manajemen pendidikan, tata kelola sekolah, dan kepemimpinan etis. Ia aktif meneliti isu-isu tata kelola dan keberlanjutan organisasi pendidikan di Indonesia.
Sumber Penelitian
Artikel
ini merujuk pada publikasi ilmiah berjudul “Building Sustainable School
Governance through Participatory Decision-Making and Ethical Management”,
dimuat dalam Asian Journal of Applied Education, Vol. 5 No. 1, tahun
2026, halaman 35–50.
DOI: https://doi.org/10.55927/ajae.v5i1.15845
0 Komentar