Penelitian ini penting karena menantang narasi sejarah yang selama ini menempatkan perempuan sebagai objek atau korban perang. Dengan menelusuri sumber arsip dan literatur sejarah utama, para peneliti menunjukkan bahwa perempuan telah menjalankan peran militer, logistik, dan simbolik jauh sebelum konsep kesetaraan gender dan keamanan modern diperkenalkan secara global.
Perang Jawa dan Lahirnya Prajurit Estri
Perang Jawa merupakan salah satu konflik terbesar di Nusantara abad ke-19, yang mengubah lanskap politik, sosial, dan budaya di Pulau Jawa. Di balik kepemimpinan Pangeran Diponegoro, terdapat struktur perlawanan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan dari kalangan bangsawan dan rakyat biasa.
Salah satu bentuk paling nyata dari keterlibatan ini adalah Prajurit Estri, pasukan perempuan yang awalnya dibentuk sejak era Raden Mas Said (Mangkunegara I). Pasukan ini kemudian berperan penting dalam strategi pertahanan Kerajaan Mataram dan dalam konflik melawan Belanda. Dipimpin oleh tokoh perempuan seperti Raden Ayu Matah Ati dan Raden Ayu Yudokusumo, Prajurit Estri menjalankan fungsi militer yang setara dengan pasukan laki-laki.
Metode Penelitian: Membaca Ulang Sejarah
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Sumber utama yang dianalisis adalah karya monumental Peter Carey dan Vincent Houben, Mighty Women in Java in the XVIII–XIX Century (2016), yang didukung arsip kolonial, manuskrip keraton, serta sumber sekunder dari jurnal ilmiah dan dokumen resmi.
Untuk menafsirkan data sejarah, peneliti memadukan empat kerangka analisis: teori perang gerilya Carl von Clausewitz, pendekatan whole society Hannah Arendt, konsep Women, Peace and Security (WPS), serta perspektif feminisme strategis. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan ulang Perang Jawa sebagai konflik kolektif yang melibatkan perempuan sebagai subjek strategis.
Temuan Utama: Perempuan di Garis Depan Perang
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prajurit Estri memiliki peran multidimensi. Mereka bertempur langsung di garis depan, menguasai keterampilan berkuda, memanah, menggunakan tombak, keris, senapan, hingga meriam ringan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa satuan ini beranggotakan sekitar 150 perempuan terlatih.
Selain sebagai kombatan, Prajurit Estri juga berfungsi sebagai pengawal elit raja, pengelola logistik perang, dan pelaku diplomasi simbolik. Dalam berbagai pertemuan resmi, kehadiran perempuan bersenjata lengkap menjadi “unjuk kekuatan” yang memperkuat legitimasi politik kerajaan di mata musuh maupun sekutu.
Penelitian ini juga mengungkap peran Raden Ayu Yudokusumo sebagai komandan kavaleri perempuan yang memimpin serangan terhadap jalur ekonomi Belanda di wilayah Ngawi pada 1825. Aksi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mengikuti perang, tetapi memimpin operasi strategis yang berdampak langsung pada kekuatan kolonial.
Dampak Politik dan Keamanan
Menurut Singgih Wiryono, peran Prajurit Estri mencerminkan praktik awal dari prinsip total war, di mana seluruh elemen masyarakat terlibat dalam konflik. Dalam perspektif Clausewitz, kehadiran perempuan bersenjata di ruang publik berfungsi sebagai kelanjutan politik melalui sarana militer.
Sementara itu, melalui kacamata Women, Peace and Security, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan Jawa telah menerapkan prinsip partisipasi, perlindungan, dan pencegahan konflik jauh sebelum Resolusi DK PBB 1325 disahkan pada tahun 2000. Prajurit Estri tidak hanya melindungi pemimpin dan komunitas, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan mencegah serangan melalui efek gentar terhadap lawan.
Relevansi bagi Masa Kini
Temuan ini memiliki implikasi luas bagi penulisan sejarah, kebijakan pertahanan, dan studi gender. Dengan menempatkan perempuan sebagai aktor strategis, penelitian ini mendorong rekonstruksi narasi sejarah yang lebih inklusif dan adil. Bagi dunia pendidikan dan kebijakan publik, kisah Prajurit Estri menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor keamanan bukanlah konsep baru, melainkan bagian dari warisan sejarah Indonesia.
Penelitian ini juga relevan dengan upaya modern untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pertahanan dan keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
0 Komentar