Kualitas audit terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara sistem pengendalian internal pemerintah dan teknologi informasi belum menunjukkan peran signifikan. Temuan ini disampaikan oleh Agung Purwandono, Moermahadi Soerja Djanegara, dan Firdaus Amyar dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dalam riset yang dipublikasikan pada International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE) edisi Januari 2026.
Penelitian ini penting karena tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan indikator utama akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara. Meski opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus meningkat, data BPK menunjukkan masih banyak rekomendasi audit yang belum diselesaikan, bahkan bertahun-tahun setelah diterbitkan.
Masalah Akuntabilitas di Balik Opini WTP
BPK menargetkan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti maksimal 60 hari. Namun, laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) menunjukkan masih adanya rekomendasi yang tertunda atau tidak sesuai, meski kualitas laporan keuangan pemerintah secara umum membaik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: faktor apa yang benar-benar mendorong efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit?
Metode Penelitian Singkat dan Mudah Dipahami
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para peneliti mengumpulkan data dari 114 auditor BPK RI di Kantor Pusat yang terlibat langsung dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit. Data diperoleh melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan pemodelan statistik.
Penelitian ini menguji tiga faktor utama: kualitas audit, pengendalian internal pemerintah, dan teknologi informasi, khususnya sistem SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) yang digunakan BPK.
Temuan Utama Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan gambaran yang tegas:
- Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan tindak lanjut rekomendasi BPK
- (koefisien 0,561; p < 0,001).
- Pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tindak lanjut rekomendasi.
- Teknologi informasi (SIPTL) tidak memperkuat pengaruh kualitas audit maupun pengendalian internal terhadap tindak lanjut rekomendasi.
Artinya, rekomendasi audit yang jelas, relevan, dan dapat dilaksanakan jauh lebih menentukan dibandingkan keberadaan sistem atau prosedur formal.
Peran Manusia Lebih Dominan dari Teknologi
Agung Purwandono dan tim menegaskan bahwa teknologi informasi belum berfungsi optimal sebagai pendorong akuntabilitas. SIPTL memang membantu pencatatan dan pelaporan, tetapi tidak otomatis mempercepat penyelesaian rekomendasi.
“Teknologi hanyalah alat bantu. Tanpa komitmen pimpinan, budaya kepatuhan, dan kualitas rekomendasi yang kuat, sistem digital tidak akan efektif,” tulis para peneliti dalam pembahasannya.
Temuan ini memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas publik masih sangat bergantung pada faktor manusia, seperti profesionalisme auditor, kepemimpinan organisasi, dan keseriusan instansi dalam menindaklanjuti temuan audit.
Implikasi bagi Pemerintah dan Kebijakan Publik
Hasil penelitian ini memiliki dampak luas:
- Bagi BPK, peningkatan kompetensi auditor dan kualitas rekomendasi harus menjadi prioritas utama.
- Bagi kementerian dan lembaga, penguatan komitmen pimpinan dan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) lebih penting dibanding sekadar pemenuhan sistem formal.
- Bagi pembuat kebijakan, digitalisasi pengawasan perlu dibarengi pembenahan tata kelola dan budaya organisasi.
Tanpa itu, sistem teknologi berisiko hanya menjadi alat administratif, bukan instrumen perubahan.
Profil Singkat Penulis
- Agung Purwandono, S.E., M.Ak. - Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
- Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M. - Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
- Dr. Firdaus Amyar, S.E., Ak., M.Si. - Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
Sumber Penelitian
Purwandono, A., Djanegara, M. S., & Amyar, F. (2026).
The Effect of Audit Quality and Government Internal Control on the Follow-up of BPK Audit Recommendations with Information Technology as a Moderation Variable.
International Journal of Business and Applied Economics, Vol. 5 No. 1, hlm. 105–124.
DOI: 10.55927/ijbae.v5i1.545
URL: https://nblformosapublisher.org/index.php/ijbae
0 Komentar