Perlindungan Hukum bagi Nasabah Dana Haji dari Perspektif Konstitusional di Indonesia

Gambar Ilustasi AI

FORMOSA NEWS - Medan, 2026 — Dana Haji dan Konstitusi: Penelitian Ungkap Kewajiban Negara Melindungi Uang Jutaan Calon Jemaah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Hadita, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, melalui artikel ilmiah yang terbit pada 2026 di Formosa Journal of Applied Sciences. Kajian tersebut menegaskan bahwa dana yang disetorkan jutaan calon jemaah haji harus dilindungi secara hukum karena berkaitan langsung dengan hak beragama dan hak ekonomi yang dijamin UUD 1945.

Penelitian ini dipublikasikan Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Volume 5 Nomor 1 Tahun 2026.

Data Penelitian dan Metodologi

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Artinya, kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip konstitusi, serta literatur hukum yang relevan.

Sumber utama penelitian meliputi:

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.
• Regulasi terkait perbankan dan keuangan publik.
• Pendapat para pakar hukum tata negara.

Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah kerangka hukum yang ada sudah cukup melindungi hak calon jemaah haji dari sudut pandang konstitusi.

Penelitian ini menegaskan beberapa poin penting:

1. Calon jemaah haji adalah pemegang hak konstitusional, bukan sekadar konsumen jasa.
2. Dana haji merupakan dana amanah, sehingga pengelolaannya harus lebih ketat dibanding dana komersial.
3. Peran negara bersifat aktif, tidak hanya mengatur tetapi juga mengawasi dan memastikan akuntabilitas.
4. Sistem perbankan syariah berperan penting sebagai mitra pengelolaan dana, namun tetap harus berada di bawah pengawasan ketat.

Penelitian juga menekankan bahwa kegagalan negara dalam mengelola dana haji secara transparan dapat berujung pada pelanggaran konstitusi, karena mengancam hak warga untuk beribadah secara layak dan aman.

Hasil Statistik Utama

Temuan ini memiliki implikasi luas, tidak hanya bagi calon jemaah haji, tetapi juga bagi pembuat kebijakan. Pemerintah didorong untuk:

• Memperkuat mekanisme pengawasan dana haji.
• Meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik.
• Menjamin bahwa investasi dana haji benar-benar aman dan bermanfaat.

Bagi masyarakat, penelitian ini mempertegas bahwa calon jemaah berhak mengetahui bagaimana dana mereka dikelola dan digunakan. Transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional.

Di sisi lain, dunia perbankan syariah juga diingatkan untuk menjaga prinsip kehati-hatian. Dana haji bukan hanya aset finansial, tetapi juga simbol kepercayaan jutaan umat.

Implikasi bagi Kebijakan Publik

Studi ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai peran Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam meninjau kebijakan dana haji. Pengawasan yudisial dapat memperkuat keselarasan antara praktik pengelolaan keuangan dan prinsip-prinsip konstitusional, terutama ketika terjadi kontroversi publik. Seiring berlanjutnya perdebatan mengenai biaya dan investasi haji, studi ini menyampaikan pesan hukum yang jelas: melindungi nasabah dana haji bukanlah pilihan. Ini adalah kewajiban konstitusional.

Penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Hadita dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara membuktikan bahwa calon jemaah berhak mengetahui bagaimana dana mereka dikelola dan digunakan.Dana haji bukan hanya aset finansial, tetapi juga simbol kepercayaan jutaan umat

FULL PDF Bisa Didownload Disini