Surabaya- Keterlibatan politik dalam jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbukti meningkatkan risiko manipulasi laporan keuangan. Namun, praktik tersebut dapat ditekan secara signifikan ketika perusahaan diaudit oleh auditor bereputasi tinggi. Temuan ini diungkapkan oleh Tytys Dwi Saputri bersama Eni Wuryani dan Pujiono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dalam artikel ilmiah yang terbit pada 2026 di East Asian Journal of Multidisciplinary Research.
Penelitian ini mengkaji BUMN strategis yang tergabung dalam indeks IDXBUMN20 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Fokus utamanya adalah menjawab satu pertanyaan penting: bagaimana hubungan antara koneksi politik dan praktik manajemen laba, serta sejauh mana kualitas audit mampu membatasi dampak negatif koneksi politik tersebut. Hasilnya relevan bukan hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan publik yang menuntut transparansi pengelolaan perusahaan negara.
BUMN di Tengah Tekanan Politik dan Publik
BUMN memiliki posisi unik dalam perekonomian Indonesia. Di satu sisi, perusahaan-perusahaan ini dituntut mencetak laba dan menjaga kinerja keuangan. Di sisi lain, mereka memikul mandat sosial dan politik dari pemerintah, mulai dari penyediaan layanan publik hingga pelaksanaan proyek strategis nasional.
Tekanan politik sering kali hadir melalui penunjukan direksi dan komisaris yang memiliki afiliasi dengan pemerintah, parlemen, atau partai politik. Koneksi semacam ini memang dapat membuka akses pada kebijakan, proyek, dan perlindungan regulasi. Namun, di balik keuntungan tersebut, tersimpan risiko penyimpangan dalam pelaporan keuangan.
Beberapa skandal besar, seperti kasus PT Garuda Indonesia dan PT Jiwasraya, menjadi pengingat bahwa laporan keuangan BUMN tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam konteks inilah, riset Saputri dan tim menjadi penting: ia mengurai mekanisme bagaimana pengaruh politik bekerja dan bagaimana audit berkualitas dapat menjadi penyeimbang.
Cara Penelitian Dilakukan
Penelitian ini menggunakan data 18 BUMN yang tergabung dalam IDXBUMN20 selama tiga tahun. Data diambil dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan informasi publik mengenai susunan dewan perusahaan.
Secara sederhana, tim peneliti membandingkan tiga hal utama. Pertama, seberapa kuat koneksi politik di dalam perusahaan, yang diukur dari proporsi direksi dan komisaris yang memiliki latar belakang atau afiliasi politik. Kedua, tingkat manajemen laba, yaitu sejauh mana manajemen “mengatur” angka laba agar terlihat lebih baik atau lebih stabil. Ketiga, kualitas audit, yang dilihat dari apakah perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik besar internasional (Big Four) atau bukan.
Dengan pendekatan statistik kuantitatif, para peneliti kemudian menguji apakah koneksi politik benar-benar mendorong manajemen laba, dan apakah audit berkualitas mampu melemahkan dorongan tersebut.
Temuan Utama: Politik Mendorong, Audit Menahan
Hasil analisis menunjukkan pola yang jelas. BUMN dengan proporsi pejabat berafiliasi politik yang lebih tinggi cenderung lebih aktif melakukan manajemen laba. Artinya, semakin kuat pengaruh politik di tingkat dewan, semakin besar kemungkinan laporan keuangan “dipoles” untuk memenuhi ekspektasi tertentu.
Motifnya beragam. Manajemen bisa terdorong menampilkan kinerja positif untuk menjaga legitimasi publik, membenarkan penunjukan politik, atau memastikan dukungan pemerintah tetap mengalir. Dalam situasi transisi politik dan pemulihan pascapandemi, tekanan ini menjadi semakin kuat.
Namun, temuan paling penting dari studi ini adalah peran audit berkualitas. Ketika BUMN diaudit oleh auditor bereputasi tinggi, pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba melemah secara signifikan. Auditor dengan reputasi global dinilai lebih independen, lebih berpengalaman, dan memiliki risiko reputasi yang tinggi jika membiarkan penyimpangan.
“Audit berkualitas berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang efektif, bahkan dalam lingkungan yang sarat tekanan politik,” tulis para penulis dalam artikelnya. Dengan kata lain, auditor yang kuat mampu menjadi penyeimbang ketika mekanisme tata kelola internal melemah akibat intervensi politik.
Dampak bagi Tata Kelola dan Kebijakan Publik
Temuan ini membawa implikasi luas. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menjadi dasar kuat untuk memperketat kebijakan pemilihan auditor BUMN, khususnya bagi perusahaan strategis. Prioritas pada auditor independen dan bereputasi tinggi bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan untuk menjaga kredibilitas keuangan negara.
Bagi manajemen BUMN, studi ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan, terlepas dari latar belakang politik para pengurusnya. Sementara bagi publik dan investor, audit berkualitas memberikan jaminan tambahan bahwa laporan keuangan BUMN dapat dipercaya.
Secara lebih luas, penelitian ini juga memperkaya diskursus tentang tata kelola perusahaan di negara berkembang, di mana politik dan bisnis sering kali saling berkelindan. Ia menunjukkan bahwa intervensi politik bukanlah takdir yang tak bisa dikendalikan, selama mekanisme pengawasan eksternal berjalan efektif.
Profil Singkat Penulis
Tytys Dwi Saputri, berafiliasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini ditulis bersama Eni Wuryani dan Pujiono
Sumber Penelitian
Artikel ilmiah ini berjudul “The Moderating Role of Audit Quality on the Relationship between Political Connections and Earnings Management in Indonesian State-Owned Enterprises”. Dipublikasikan dalam East Asian Journal of Multidisciplinary Research, Volume 5 Nomor 1, tahun 2026, halaman 157–166. Artikel dapat diakses secara terbuka melalui DOI: https://doi.org/10.55927/eajmr.v5i1.546
0 Komentar