Medan, Formosa News — Penegakan disiplin dan kode etik profesi menjadi faktor penting dalam memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut dibahas dalam artikel ilmiah karya Tarmizi Lubis dan Rahmat Ramadhani dari Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang diterbitkan pada September 2026. Artikel ini menekankan bahwa penegakan aturan internal kepolisian perlu berjalan seimbang dengan perlindungan hukum dan kesejahteraan personel agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Isu profesionalisme kepolisian terus menjadi perhatian publik, terutama ketika muncul kasus pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang mampu menindak pelanggaran secara adil sekaligus menjaga hak anggota yang menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.
Menurut Tarmizi Lubis dan Rahmat Ramadhani, penegakan disiplin tidak cukup hanya mengandalkan pemberian sanksi. Sistem tersebut juga perlu membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, dan orientasi pelayanan publik.
Perlindungan Hukum Bukan Berarti Kekebalan Hukum
Salah satu temuan utama artikel ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi anggota Polri tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan dari pertanggungjawaban hukum. Perlindungan tersebut merupakan jaminan agar anggota yang menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur mendapatkan kepastian hukum serta proses pemeriksaan yang adil.
Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.
Dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran, anggota Polri tetap memiliki hak untuk mengetahui dasar tuduhan, memberikan pembelaan, dan memperoleh keputusan berdasarkan bukti serta prosedur yang sah. Prinsip ini penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa penegakan aturan berlangsung secara objektif.
Sebaliknya, anggota yang bertindak di luar kewenangan atau melanggar hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum dan akuntabilitas harus berjalan beriringan.
Kesejahteraan Personel Tidak Hanya Bergantung pada Gaji
Artikel tersebut juga menyoroti bahwa kesejahteraan sumber daya manusia Polri memiliki cakupan yang lebih luas daripada penghasilan dan tunjangan. Kesejahteraan turut mencakup kepastian karier, keselamatan kerja, perlindungan hukum, kesempatan pengembangan kompetensi, serta dukungan terhadap kesehatan fisik dan mental.
Tuntutan pekerjaan kepolisian yang berisiko tinggi, tekanan psikologis, dan ekspektasi masyarakat yang besar membuat dukungan organisasi menjadi kebutuhan penting. Beban kerja yang tidak merata, distribusi personel yang belum seimbang, serta perkembangan kejahatan berbasis teknologi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia kepolisian.
Karena itu, penulis menekankan pentingnya sistem pengelolaan personel yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan finansial, tetapi juga memperhatikan keamanan, pengembangan kemampuan, dan lingkungan kerja yang adil.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu membangun personel yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjalankan tugas secara profesional.
Penelitian Menggunakan Pendekatan Hukum Normatif
Tarmizi Lubis dan Rahmat Ramadhani menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan kasus yang berkaitan dengan penegakan disiplin, kode etik profesi, perlindungan hukum, serta kesejahteraan anggota Polri.
Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menilai bagaimana kerangka hukum mengatur hubungan antara kewenangan kepolisian, pertanggungjawaban profesi, dan hak personel.
Dengan metode tersebut, artikel ini berfokus pada analisis ketentuan hukum dan tata kelola kelembagaan, bukan pada pengukuran statistik atau survei langsung terhadap anggota kepolisian.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum yang tersedia telah memberikan dasar bagi penegakan disiplin dan kode etik. Namun, penulis mengidentifikasi tantangan dalam mengintegrasikan pengawasan, pembinaan, perlindungan hukum, dan pengembangan kesejahteraan personel ke dalam satu sistem yang menyeluruh.
Transparansi dan Pencegahan Menjadi Kunci Profesionalisme
Temuan lainnya menunjukkan bahwa efektivitas penegakan disiplin sangat bergantung pada konsistensi penerapan aturan, transparansi pemeriksaan, objektivitas pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pemberian sanksi.
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki peran penting dalam pengawasan internal kepolisian. Peran tersebut tidak hanya mencakup penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi perilaku anggota.
Penulis menilai bahwa penegakan disiplin sebaiknya tidak hanya bersifat reaktif setelah pelanggaran terjadi. Pendidikan etika profesi, penguatan kepemimpinan, pembinaan personel, dan evaluasi budaya organisasi perlu menjadi bagian berkelanjutan dari pengelolaan sumber daya manusia Polri.
Sistem yang adil dan transparan dapat membantu memberikan kepastian kepada anggota mengenai hak dan kewajibannya. Pada saat yang sama, pengawasan yang konsisten memastikan bahwa kewenangan kepolisian digunakan sesuai hukum dan kepentingan masyarakat.
Dampak bagi Pelayanan Publik dan Kepercayaan Masyarakat
Hasil kajian ini memiliki implikasi bagi pengelolaan institusi kepolisian dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penegakan disiplin yang objektif, disertai perlindungan hukum dan kesejahteraan personel, dapat menjadi fondasi untuk membangun organisasi yang lebih profesional dan bertanggung jawab.
Bagi masyarakat, penguatan sistem pengawasan internal diharapkan dapat meningkatkan kepastian bahwa dugaan pelanggaran ditangani melalui prosedur yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi anggota Polri, kepastian hukum dan dukungan kesejahteraan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif untuk menjalankan tugas.
Dalam konteks kebijakan kelembagaan, penulis merekomendasikan penguatan tata kelola penegakan disiplin yang terintegrasi dengan sistem perlindungan hukum dan manajemen sumber daya manusia berbasis integritas.
Artikel ini juga menyoroti perlunya sistem perlindungan hukum yang lebih terpadu, terutama berkaitan dengan bantuan hukum, perlindungan terhadap risiko operasional, pemulihan nama baik, dan rehabilitasi administratif bagi personel yang memenuhi persyaratan hukum.
Pada akhirnya, profesionalisme kepolisian tidak hanya ditentukan oleh ketegasan dalam memberikan sanksi, tetapi juga oleh keadilan prosedur, konsistensi pengawasan, kualitas pembinaan, dan perhatian terhadap kesejahteraan personel. Keseimbangan berbagai unsur tersebut menjadi landasan penting dalam membangun Polri yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.
Profil Penulis
- Tarmizi Lubis - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rahmat Ramadhani - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Sumber Penelitian
Jurnal: Contemporary Journal of Applied Sciences (CJAS)
Volume dan edisi: Vol. 4, No. 9
Tahun publikasi: 2026
Halaman: 887–898
DOI: https://doi.org/10.55927/cjas.v4i9.208
Website jurnal: https://ntlformosapublisher.org/index.php/cjas
.jpg)
0 Komentar