Analisis Kritis terhadap Pelaksanaan Kebijakan One Data Indonesia dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Digital

Gambar Ilustrasi AI

FORMOSA NEWS - Jakarta - Evaluasi Kebijakan Satu Data Indonesia: Transformasi Digital Pemerintahan dan Tantangan Implementasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Kusnaeni dan Harry Nenobais dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dalam artikel penelitian yang dipublikasikan pada Asian Journal of Management Analytics (AJMA) edisi Vol. 5 No. 4 Tahun 2026 menyoroti bahwa sangat krusial bagi publik, pembuat kebijakan, dan dunia usaha karena data terintegrasi terbukti menjadi fondasi utama dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Lanskap dan Urgensi Tata Kelola Data Nasional

Digitalisasi sektor publik kini telah menjadi pilar strategi global bagi berbagai negara yang ingin mewujudkan administrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, Kebijakan Satu Data Indonesia dihadirkan sebagai jawaban atas masalah menahun berupa fragmentasi data sektoral, standar informasi yang tidak konsisten, serta rendahnya interoperabilitas antar-lembaga pemerintah. Urgensi pembenahan ini kian memuncak menyusul insiden gangguan infrastruktur data pemerintah yang sempat memengaruhi ratusan institusi publik pada tahun 2024. Peristiwa tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa modernisasi digital tidak sekadar berfokus pada kecanggihan teknologi perangkat keras, melainkan sangat bergantung pada mekanisme tata kelola data yang aman, terpadu, dan terkoordinasi dengan matang. Tanpa adanya kerangka kebijakan yang kokoh, upaya transformasi digital sering kali terjebak dalam silo informasi dan duplikasi anggaran yang merugikan negara.

Pendekatan dan Metodologi Studi
Untuk membedah efektivitas kebijakan secara mendalam di lapangan, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus kebijakan. Pengumpulan data dilakukan secara cermat melalui analisis dokumen resmi pemerintah, laporan strategis, pedoman implementasi, serta wawancara semi-terstruktur dengan sepuluh informan kunci. Para informan tersebut dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam ekosistem tata kelola data, yang meliputi pejabat pemerintah pusat dan daerah, pengelola unit data instansi, praktisi teknologi informasi, hingga pakar kebijakan publik. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi bersama partisipan guna memastikan kredibilitas temuan.

Temuan Utama: Kemajuan dan Integrasi Lintas Sektor
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia telah membawa sejumlah kemajuan positif yang nyata dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Temuan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga aspek strategis:

• Penyempurnaan Integrasi Data: Penerapan standar format data dan struktur metadata bersama terbukti mampu mengurangi inkonsistensi serta menekan angka duplikasi dataset antar-instansi secara bertahap.
  
• Penguatan Koordinasi Kelembagaan: Pelaksanaan forum diskusi teknis dan pertemuan rutin secara berkala berhasil mencairkan sekat komunikasi antara produsen data, pengelola data, dan instansi perumus kebijakan.
  
• Akselerasi Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti: Ketersediaan basis data yang andal dan terstandarisasi memberikan rujukan yang lebih kredibel bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program pembangunan nasional maupun regional.
  

Hambatan Kritis di Lapangan
Kendati menunjukkan tren positif, studi ini secara jujur memetakan berbagai kendala struktural dan teknis yang masih menjadi batu sandungan utama di lapangan:

• Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kompetensi teknis dalam bidang analisis data, literasi digital, dan pengelolaan platform masih sangat bervariasi. Sejumlah instansi pemerintah di tingkat daerah masih mengalami kekurangan tenaga ahli khusus teknologi informasi.
  
• Kesenjangan Infrastruktur dan Interoperabilitas Sistem: Perbedaan arsitektur perangkat lunak dan standar teknis membuat sistem informasi antar-lembaga belum sepenuhnya kompatibel. Akibatnya, proses integrasi data di beberapa sektor masih memerlukan intervensi manual yang memperlambat efisiensi.
  
• Tantangan Budaya Kerja dan Ego Sektoral: Variasi komitmen kelembagaan, resistensi organisasi terhadap perubahan, serta ego sektoral yang mengutamakan kepentingan instansi masing-masing masih menghambat keterbukaan arus pertukaran informasi.
  

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis
Berdasarkan temuan di atas, Mohamad Kusnaeni dan Harry Nenobais dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta menegaskan bahwa transformasi tata kelola digital tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan teknologi semata. Diperlukan transformasi kultural dan institusional yang menyeluruh. Secara praktis, studi ini merekomendasikan empat langkah strategis bagi pemerintah:

• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui program pelatihan berkelanjutan di bidang tata kelola dan analitik data.
  
• Memperkuat investasi infrastruktur digital secara merata guna menjamin interoperabilitas sistem antar-lembaga.
  
• Menyinkronkan regulasi dan memperjelas pembagian tanggung jawab kelembagaan untuk memangkas prosedur birokrasi yang tumpang tindih.
  
• Membangun budaya berbagi data (data-sharing culture) yang inklusif di semua lini pemerintahan guna memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
  

Profil Penulis
Mohamad Kusnaeni: Peneliti utama dan akademisi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta yang memiliki kepakaran mendalam di bidang administrasi publik, kebijakan digital, dan tata kelola data pemerintahan.
Harry Nenobais: Peneliti dan akademisi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dengan fokus keahlian pada sistem informasi manajemen dan implementasi transformasi digital sektor publik.

Sumber Penelitian
Mohamad Kusnaeni, Harry Nenobais. A Critical Analysis of the Implementation of the One Data Supporting Digital Governance Transformation in Indonesia. Asian Journal of Management Analytics (AJMA), Vol. 5, No. 4, hlm. 837–854.
DOI / Tautan Resmi: https://doi.org/10.55927/ajma.v5i4.17046
URL Resmi: https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajma