Tantangan Tata Kelola Harga Sawit dan Strategi Perlindungan Petani Swadaya di Bangka Belitung

Ilustrasi by AI

FORMOSA NEWS

Tata kelola harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi kendala serius berupa lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi informasi yang merugikan petani swadaya. Kajian yang dilakukan oleh Jhon Hendri, Selamet Riyadi, dan Setyani Dwi Lestari dari Universitas Budi Luhur pada tahun 2026 ini mengupas tuntas carut-marut rantai pasok demi merumuskan strategi perlindungan yang adil dan memastikan kesejahteraan petani di tengah dinamika pasar.

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan penggerak utama ekonomi pedesaan di Bangka Belitung, di mana sebagian besar pelakunya adalah petani swadaya yang sangat bergantung pada stabilitas harga TBS. Namun, fluktuasi pasar global serta kebijakan yang dinamis sering kali menciptakan ketimpangan hubungan antara petani dan pabrik kelapa sawit. Petani kerap berada pada posisi tawar yang lemah akibat rantai pemasaran yang panjang dan ketergantungan tinggi pada perantara atau pengepul. Akibatnya, harga riil yang diterima di tingkat petani sering kali jauh dari harga patokan resmi yang ditetapkan pemerintah.

Untuk mengupas persoalan tersebut, riset ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pejabat dinas perkebunan, pengelola pabrik, asosiasi petani, kepala desa, hingga petani swadaya—serta didukung oleh observasi lapangan dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa temuan utama terkait efektivitas tata kelola harga TBS:

• Rendahnya transparansi informasi harga membuat petani kesulitan memverifikasi harga acuan yang ditetapkan pemerintah.
• Terjadinya asimetri informasi yang dimanfaatkan oleh pihak perantara untuk mendikte harga di tingkat akar rumput.
• Pengawasan implementasi harga di lapangan masih bersifat administratif dan belum menyentuh transaksi riil secara konsisten.
• Posisi tawar petani mandiri sangat lemah karena skala usaha yang kecil dan minimnya akses langsung ke pabrik pengolahan.

Menanggapi temuan tersebut, para peneliti dari Universitas Budi Luhur merumuskan model strategi perlindungan komprehensif yang berorientasi pada pasar proaktif. Jhon Hendri bersama tim menegaskan bahwa perlindungan petani tidak cukup hanya bersifat reaktif saat harga turun, melainkan membutuhkan reformasi struktural. Strategi tersebut mencakup penguatan kelembagaan petani melalui koperasi, pembangunan sistem informasi harga digital yang transparan, pengawasan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, serta kemitraan yang adil dengan pabrik kelapa sawit. Pembentukan Forum Multi-Pihak juga dinilai mendesak untuk menjembatani dialog, pengawasan, serta evaluasi kebijakan harga secara berkelanjutan guna mendongkrak kesejahteraan petani.

Profil Penulis

• Tim Peneliti: Jhon Hendri, Selamet Riyadi, dan Setyani Dwi Lestari
• Afiliasi Universitas: Universitas Budi Luhur, Jakarta
• Bidang Keahlian: Manajemen Bisnis, Tata Kelola Perkebunan, dan Pemasaran Agribisnis

Sumber Penelitian

• Judul Artikel: Governance of Fresh Oil Palm Fruit Bunch Prices: Challenges of Supervision and Protection Strategies for Independent Smallholders in the Bangka Belitung Islands Province
• Nama Jurnal: Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA), Vol. 6, No. 4
• Tahun Publikasi: 2026
• DOI: https://doi.org/10.55927/ijba.v6i4.16840