Gambar Ilustrasi AI
FORMOSA NEWS - Surabaya - Aplikasi Nelayan Pintar Belum Optimal di Sidoarjo akibat Terkendala Literasi Digital dan Sinyal. Penelitian yang dilakukan oleh Rinadini Hendrasworo dari Universitas Dr. Soetomo bersama Rudy Handoko dan Ayun Maduwinarti dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam artikel penelitian yang dipublikasikan pada Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) edisi Vol. 5 No. 8 Tahun 2026 menyoroti bahwa untuk mengevaluasi efektivitas digitalisasi pelayanan publik, khususnya dalam memenuhi kebutuhan informasi cuaca, daerah tangkapan, dan harga ikan bagi para nelayan .
Tantangan Digitalisasi Layanan Publik di Pesisir
Pemerintah meluncurkan aplikasi Nelpin sejak tahun 2015 untuk menunjang kegiatan nelayan berbasis teknologi digital . Payung hukum perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir juga mewajibkan penguatan sarana informasi dan teknologi . Namun, pengaplikasian teknologi ini sering kali tidak berjalan seimbang dengan kesiapan masyarakat di lapangan . Nelayan yang membutuhkan data akurat mengenai cuaca, gelombang laut, dan harga pasar sering kali mendapati hambatan operasional serta keterbatasan akses internet .
Evaluasi Melalui Kerangka Edwards III
Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk mengamati bagaimana kebijakan berbasis aplikasi ini diterima di tingkat lokal . Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi bersama pengurus desa, pengelola program, serta para nelayan . Untuk mengukur keberhasilan kebijakan digital ini, tim peneliti menggunakan kerangka teori Edwards III yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi . Data perolehan lapangan dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sari Laut pada Mei 2026 menunjukkan bahwa dari total 140 nelayan aktif, terdapat 106 nelayan (75,71%) yang belum memanfaatkan aplikasi Nelpin . Hanya 34 nelayan (24,29%) yang tercatat aktif menggunakan aplikasi tersebut .
Temuan Utama Kendala Nelayan Pintar
Berdasarkan wawancara terstruktur dengan 40 nelayan, ditemukan sejumlah faktor utama penentu rendahnya adopsi teknologi ini :
Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem e-Government tidak hanya ditentukan oleh penyediaan perangkat lunak semata, melainkan harus ditunjang oleh infrastruktur fisik, penguatan literasi digital, dan mekanisme pendampingan yang konsisten . Untuk meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat pesisir, pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan strategi komunikasi adaptif, mengadakan pelatihan berkala, memperbaiki kualitas jaringan internet daerah pesisir, dan menyusun pembagian tugas birokrasi yang lebih terkoordinasi .
Profil Penulis
Rinadini Hendrasworo, S.Sos., M.AP. – Universitas Dr. Soetomo (Spesialisasi: Administrasi Publik dan Kebijakan Publik) .
Dr. Rudy Handoko, M.Si. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Spesialisasi: Ilmu Administrasi dan Manajemen Pelayanan Publik) .
Dr. Ayun Maduwinarti, M.Si. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Spesialisasi: Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah) .
Sumber Penelitian
Rinadini Hendrasworo, Rudy Handoko, Ayun Maduwinarti. E-Government Policy through the Nelayan Pintar Application Trust and Community Engagement among Fisherfolk in Banjar Kemuning Village, Sidoarjo. Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), Vol. 5, No. 8, 2026 Hal 1787-1796.
DOI:https://doi.org/10.55927/fjas.v5i8.109
URL:https://journalfjas.my.id/index.php/fjas
Tantangan Digitalisasi Layanan Publik di Pesisir
Pemerintah meluncurkan aplikasi Nelpin sejak tahun 2015 untuk menunjang kegiatan nelayan berbasis teknologi digital
Evaluasi Melalui Kerangka Edwards III
Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk mengamati bagaimana kebijakan berbasis aplikasi ini diterima di tingkat lokal
Temuan Utama Kendala Nelayan Pintar
Berdasarkan wawancara terstruktur dengan 40 nelayan, ditemukan sejumlah faktor utama penentu rendahnya adopsi teknologi ini
- Kesulitan Operasional: Sebanyak 28 nelayan (70%) mengaku mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi
. - Ketersediaan Jaringan: Kendala koneksi internet atau masalah sinyal dialami oleh 24 nelayan (60%)
. - Pemahaman Manfaat: Sebanyak 19 nelayan (47,5%) belum memahami dengan jelas manfaat praktis dari informasi yang disajikan aplikasi
. - Ketergantungan pada Pengetahuan Tradisional: Keraguan terhadap keakuratan data digital membuat sebagian besar nelayan lebih memilih mengandalkan pengalaman pribadi dan pengetahuan turun-temurun
. - Sosialisasi dan Pendampingan Minim: Diseminasi informasi belum menjangkau seluruh nelayan secara merata, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan dari pihak terkait
.
Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem e-Government tidak hanya ditentukan oleh penyediaan perangkat lunak semata, melainkan harus ditunjang oleh infrastruktur fisik, penguatan literasi digital, dan mekanisme pendampingan yang konsisten
Profil Penulis
Rinadini Hendrasworo, S.Sos., M.AP. – Universitas Dr. Soetomo (Spesialisasi: Administrasi Publik dan Kebijakan Publik)
Dr. Rudy Handoko, M.Si. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Spesialisasi: Ilmu Administrasi dan Manajemen Pelayanan Publik)
Dr. Ayun Maduwinarti, M.Si. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Spesialisasi: Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah)
Sumber Penelitian
Rinadini Hendrasworo, Rudy Handoko, Ayun Maduwinarti. E-Government Policy through the Nelayan Pintar Application Trust and Community Engagement among Fisherfolk in Banjar Kemuning Village, Sidoarjo. Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), Vol. 5, No. 8, 2026 Hal 1787-1796.
DOI:
URL:

0 Komentar