Dualisme Institusional dalam Perikanan Gurita Berbasis Komunitas: Interaksi Antara Pemerintahan Adat dan Institusi Ekonomi di Wakatobi, Indonesia

Gambar Ilustrasi AI

FORMOSA NEWS

Dualisme Kelembagaan Perikanan Gurita Wakatobi: Hukum Adat Kuat, Posisi Tawar Ekonomi Nelayan Masih Rentan

Keberlanjutan perikanan gurita berbasis komunitas di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menghadapi tantangan dualisme kelembagaan antara aturan adat dan rantai perdagangan pasar. Studi terbaru yang dipublikasikan pada Agustus 2026 oleh Juhardin bersama Ratnawati Tahir, Jumiati, Mohammad Natsir, dan Syafiuddin dari Program Doktor Agribisnis Universitas Muhammadiyah Makassar membongkar bagaimana tata kelola adat (Parimpari) berhasil menjaga kelestarian sumber daya laut, tetapi belum mampu melindungi nelayan dari ketergantungan ekonomi terhadap pengepul. Temuan ini penting karena menjadi pijakan baru dalam merumuskan kebijakan perikanan skala kecil yang tidak hanya berfokus pada konservasi laut, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan harga bagi nelayan.

Tantangan Tersembunyi Perikanan Skala Kecil di Pesisir Indonesia

Krisis tata kelola perikanan pesisir sering kali dipandang sebatas masalah kelangkaan stok ikan atau kerusakan terumbu karang. Padahal, keberlanjutan hidup nelayan skala kecil sangat ditentukan oleh interaksi antara aturan lokal yang mengontrol penangkapan dan lembaga ekonomi yang mengatur permodalan serta penjualan hasil tangkapan.

Di Wakatobi, perikanan gurita memiliki nilai ekonomi tinggi untuk pasar ekspor. Namun, terdapat jurang pemisah antara bagaimana komunitas mengelola laut dan bagaimana mereka menjual hasil laut tersebut. Aturan adat efektif menentukan kapan dan di mana nelayan boleh melaut, tetapi begitu gurita mendarat di pantai, penentuan harga, pembiayaan operasional, dan akses pasar sepenuhnya dikuasai oleh pembeli atau tengkulak.

Metodologi Penelitian dan Pendekatan Analisis Kelembagaan

Untuk membedah fenomena dualisme ini, tim peneliti menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif eksploratif. Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi catatan kelembagaan di komunitas nelayan gurita Wakatobi. Para informan meliputi tokoh adat, nelayan, pengepul, pengurus kelompok nelayan, dan pemerintah desa.

Seluruh data kualitatif dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo melalui pengodean terbuka (open coding) dan analisis tematik. Penelitian ini mengelompokkan interaksi kelembagaan ke dalam tiga kategori utama: aturan adat (customary governance), lembaga ekonomi (economic institutions), dan titik temu kelembagaan (institutional interfaces).

Temuan Utama: Dualisme Antara Konservasi Adat dan Ketergantungan Pasar

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perikanan gurita di Wakatobi berjalan dalam dua ranah yang belum terintegrasi secara utuh:

• Aturan Adat (Parimpari) Sangat Efektif Menjaga Laut: Sistem Parimpari berhasil mengatur waktu buka-tutup wilayah tangkap melalui musyawarah, pengawasan sosial, dan sanksi adat. Nelayan patuh terhadap aturan ini karena tingginya legitimasim legitimasi sosial dan rasa kebersamaan.
• Perdagangan Dikuasai Pengepul: Pembiayaan melaut, permodalan, dan penentuan harga jual gurita berada di bawah kendali pengepul. Model pembiayaan terikat ini membuat nelayan tidak memiliki posisi tawar untuk merundingkan harga pertama (first-sale price).
• Jurang Komunikasi Antar-Lembaga: Keputusan adat terkait waktu tangkap tidak terhubung dengan perencanaan pasar. Tidak ada wadah bersama yang menghubungkan informasi ekologi dengan transparansi harga atau skema pembiayaan mandiri.
• Peran Kelompok Nelayan Masih Lemah: Keberadaan kelompok nelayan atau koperasi belum berfungsi optimal dalam melakukan pemasaran bersama, pencarian pembeli alternatif, maupun penyediaan modal independen.

Implikasi Kebijakan dan Dampak Nyata Bagi Masyarakat Pesisir

Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keberlanjutan lingkungan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan jika struktur pasar tetap timpang. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pengambil kebijakan.

Pemerintah perlu memperkuat posisi kelompok nelayan atau koperasi sebagai lembaga perantara (bridging organization). Kelompok ini harus difasilitasi untuk mengelola sistem pencatatan hasil tangkapan, menyediakan akses keuangan independen, dan membuka pemasaran bersama yang transparan. Dengan demikian, pemeliharaan ekosistem laut yang dilakukan lewat aturan adat dapat berbuah kesejahteraan ekonomi yang adil.

"Pemisahan fungsi antara tata kelola sumber daya dan transaksi pasar menyebabkan nelayan tetap berada dalam posisi tawar yang lemah meskipun aturan adat mereka sangat solid," ungkap Ratnawati Tahir dari Universitas Muhammadiyah Makassar. "Solusinya bukan mengganti hukum adat, melainkan membangun jembatan kelembagaan yang menghubungkan keputusan konservasi dengan perdagangan yang transparan dan adil."

Profil Penulis

Juhardin, S.Pi., M.Si., adalah peneliti utama yang menempuh Program Doktor Ilmu Agribisnis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini disusun bersama tim promotor dan akademisi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu Dr. Ir. Ratnawati Tahir, M.Si., Dr. Jumiati, S.P., M.Si., Dr. Ir. Mohammad Natsir, M.Si., dan Dr. Syafiuddin, S.P., M.Si., yang memiliki keahlian di bidang kelembagaan agribisnis, sosial-ekonomi perikanan, dan tata kelola rantai pasok.

Sumber Penelitian

• Judul Artikel: Institutional Dualism in Community-Based Octopus Fisheries: Interactions Between Customary Governance and Economic Institutions in Wakatobi, Indonesia
• Jurnal: International Journal of Contemporary Sciences (IJCS), Vol. 4, No. 8, hlm. 2151–2166
• Tahun Publikasi: 2026
• DOI: https://doi.org/10.55927/bjqwye26
• URL Jurnal: https://journalijcs.my.id/index.php/ijcs