Belanja pemerintah untuk pendidikan ternyata tidak otomatis meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Timur. Temuan tersebut muncul dalam penelitian Mahrani dan Dirmansyah Darwin dari Universitas Negeri Makassar yang menganalisis 10 provinsi selama 2015–2024. Hasilnya menunjukkan belanja pendidikan justru memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan IPM, sementara kemiskinan terbukti menjadi salah satu faktor yang paling kuat menekan pembangunan manusia.
Penelitian yang diterbitkan pada 2026 ini menjadi penting karena peningkatan anggaran publik selama ini sering dipandang sebagai salah satu instrumen utama untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi Indonesia Timur menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum tentu sejalan dengan hasil pembangunan manusia.
Kesenjangan pembangunan masih menjadi persoalan
IPM merupakan indikator yang menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Karena itu, peningkatan IPM tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah menyediakan layanan publik yang berkualitas dan dapat diakses masyarakat.
Mahrani dan Darwin menyoroti bahwa Indonesia Timur masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan kualitas pendidikan, keterbatasan akses layanan kesehatan, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, serta keterbatasan infrastruktur dibandingkan wilayah Indonesia Barat. Kondisi geografis dan perbedaan kapasitas pelayanan antardaerah juga dapat memengaruhi kemampuan anggaran pemerintah dalam menghasilkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, peneliti tidak hanya melihat besarnya belanja pemerintah. Mereka juga memasukkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan untuk melihat faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan IPM.
Menggunakan data 10 provinsi selama 10 tahun
Penelitian menggunakan data sekunder resmi pemerintah dengan cakupan 10 provinsi di Indonesia Timur selama 2015–2024. Total terdapat 100 observasi provinsi-tahun.
Data IPM, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara data realisasi belanja pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Untuk menganalisis hubungan antarvariabel, peneliti menggunakan regresi data panel. Setelah melalui beberapa pengujian statistik, model Fixed Effects dipilih sebagai model utama. Karena data menunjukkan adanya perbedaan variasi, hubungan antarperiode, serta ketergantungan antardaerah, peneliti kemudian menggunakan Driscoll–Kraay Robust Standard Errors agar hasil pengujian lebih dapat diandalkan.
Empat temuan utama penelitian
Hasil analisis memperlihatkan hubungan yang berbeda antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan IPM.
Pertama, belanja kesehatan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Koefisien belanja kesehatan tercatat sebesar 0,773 dengan nilai p=0,133. Artinya, dalam periode pengamatan, peningkatan belanja kesehatan memiliki arah hubungan positif, tetapi belum cukup kuat secara statistik untuk dikatakan berkaitan langsung dengan peningkatan IPM.
Kedua, belanja pendidikan memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan IPM. Koefisiennya sebesar -1,185 dengan p=0,002. Temuan ini terlihat berlawanan dengan anggapan umum bahwa semakin besar anggaran pendidikan, semakin tinggi pula pembangunan manusia. Namun, peneliti menegaskan bahwa hasil tersebut tidak berarti belanja pendidikan merusak pembangunan manusia.
Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah adanya jeda waktu. Investasi pendidikan seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, penguatan institusi, dan berbagai program pendidikan tidak selalu menghasilkan perubahan IPM pada tahun yang sama. Komposisi anggaran dan efektivitas penggunaannya juga dapat menentukan hasil yang diperoleh setiap provinsi.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM. Koefisien pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,001 dengan p=0,976. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia.
Keempat, kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang kuat terhadap IPM. Koefisien kemiskinan mencapai -1,058 dengan p<0,001. Artinya, meningkatnya proporsi penduduk miskin berkaitan dengan penurunan kualitas pembangunan manusia di wilayah yang dianalisis.
Kemiskinan menjadi perhatian utama
Temuan mengenai kemiskinan menjadi salah satu pesan paling kuat dari penelitian ini. Peneliti menjelaskan bahwa rumah tangga miskin menghadapi keterbatasan dalam membiayai pendidikan, memperoleh nutrisi yang memadai, mengakses layanan kesehatan, serta mempertahankan kondisi kehidupan yang mendukung produktivitas.
Dampaknya tidak berhenti pada satu generasi. Keterbatasan tersebut dapat berakumulasi dan memengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan, serta kemampuan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, kemiskinan dipandang bukan hanya sebagai persoalan pendapatan, tetapi juga sebagai hambatan multidimensi terhadap pembangunan manusia.
Mahrani dan Darwin menyimpulkan bahwa peningkatan IPM di Indonesia Timur tidak cukup ditempuh dengan menaikkan anggaran pemerintah atau mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran harus diterjemahkan menjadi layanan publik yang benar-benar dapat diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Implikasi bagi kebijakan pemerintah
Temuan penelitian ini memberikan beberapa arah kebijakan. Di sektor kesehatan, pemerintah perlu memperhatikan kualitas layanan dasar, pemerataan tenaga kesehatan, fasilitas di wilayah terpencil, serta program promotif dan preventif, bukan hanya meningkatkan jumlah anggaran.
Di sektor pendidikan, hasil negatif tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangi anggaran. Sebaliknya, pemerintah perlu mengevaluasi kualitas, komposisi, sasaran, dan implementasi belanja pendidikan. Peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan guru, infrastruktur, akses pendidikan, serta kompetensi tenaga pendidik perlu menjadi bagian dari evaluasi penggunaan anggaran.
Sementara itu, strategi pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada pertumbuhan yang lebih inklusif, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan perluasan akses terhadap layanan dasar. Pengurangan kemiskinan juga perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan, kesehatan, gizi, pekerjaan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.
Dengan kata lain, tantangan pembangunan manusia di Indonesia Timur bukan semata-mata soal seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi seberapa efektif anggaran tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Profil Penulis
Mahrani merupakan penulis pertama dan penulis korespondensi dalam artikel ini, berafiliasi dengan Universitas Negeri Makassar, Indonesia. Bidang kajian yang terlihat dari artikel ini mencakup pembangunan manusia, kebijakan belanja pemerintah, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ekonomi regional.
Dirmansyah Darwin merupakan penulis kedua dan juga berafiliasi dengan Universitas Negeri Makassar, Indonesia. Kajian dalam artikel ini berfokus pada hubungan kebijakan fiskal dan kondisi sosial ekonomi dengan pembangunan manusia di Indonesia Timur.
Sumber Penelitian
Mahrani & Dirmansyah Darwin. “The Impact of Government Spending on Health and Education on the Human Development Index in Eastern Indonesia: A Panel Data Regression Analysis for 2015–2024.” International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS), Vol. 4 No. 8, 2026, halaman 727–746. DOI: 10.59890/ijarss.v4i8.38.
0 Komentar