Jawa Barat — Ukuran angkatan kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rata-rata lama sekolah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten dan kota di Jawa Barat selama 2015–2025. Temuan ini berasal dari penelitian Dinda Firdah Alfiani dan M. Taufiq dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, UPN “Veteran” Jawa Timur. Dengan menganalisis data 27 kabupaten dan kota selama 11 tahun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja, kekuatan fiskal daerah, dan kualitas pendidikan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat.
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia sekaligus memiliki basis industri yang kuat. Berbagai sektor seperti manufaktur, elektronik, tekstil, pengolahan makanan, furnitur, petrokimia, energi, dan jasa berkembang di sejumlah wilayah. Namun, kekuatan ekonomi tersebut belum menghasilkan tingkat PDRB yang merata di seluruh kabupaten dan kota. Kawasan metropolitan dan industri tumbuh lebih cepat, sedangkan sejumlah daerah yang masih bergantung pada pertanian dan sektor tradisional menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas ekonominya.
Perbedaan tersebut terlihat jelas dari nilai PDRB antardaerah. Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan PDRB tertinggi pada 2025, mencapai Rp308.568,27 miliar. Posisi berikutnya ditempati oleh Kota Bandung dan Kabupaten Karawang. Sebaliknya, Kabupaten Pangandaran hanya mencatat PDRB sebesar Rp9.850,57 miliar, sedangkan Kota Banjar berada pada posisi paling rendah dengan Rp4.083,17 miliar. Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa wilayah dengan basis industri dan perkotaan memiliki kapasitas ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah pedesaan dan daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian.
Kondisi serupa terlihat pada pasar tenaga kerja. Kabupaten Bogor memiliki jumlah angkatan kerja terbesar, sekitar 2,8 juta orang, sedangkan Kota Banjar memiliki jumlah paling kecil. Namun, jumlah tenaga kerja yang besar tidak secara otomatis menghasilkan PDRB yang tinggi. Kabupaten Bekasi, misalnya, memiliki PDRB tertinggi meskipun jumlah angkatan kerjanya lebih kecil dibandingkan Bogor. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kuantitas tenaga kerja perlu didukung keterampilan, produktivitas, dan kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja.
Kesenjangan juga muncul dalam kemampuan daerah menghasilkan PAD. Kabupaten Bogor mencatat PAD tertinggi pada 2025 sebesar Rp5.019,52 miliar, sementara Kota Banjar hanya mencapai Rp155,31 miliar. Perbedaan kemampuan fiskal tersebut dapat memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan mendukung kegiatan ekonomi. Daerah dengan pendapatan sendiri yang lebih besar memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai berbagai program pembangunan, meskipun penelitian menunjukkan bahwa tingginya PAD tetap perlu diikuti oleh aktivitas ekonomi produktif agar berdampak optimal terhadap PDRB.
Faktor pendidikan juga memperlihatkan ketimpangan yang cukup besar. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Indramayu hanya mencapai 7,06 tahun, sementara Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung telah melampaui 11 tahun. Perbedaan tersebut menggambarkan masih adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah. Pendidikan yang lebih panjang dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja, tetapi manfaat ekonominya akan lebih besar apabila tersedia lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan.
Untuk menguji hubungan ketiga faktor tersebut dengan PDRB, Alfiani dan Taufiq menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel. Penelitian mencakup seluruh 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat selama 2015–2025 sehingga menghasilkan 297 observasi. Data PDRB, jumlah angkatan kerja, dan rata-rata lama sekolah diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, sedangkan data PAD diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Analisis dilakukan menggunakan EViews 13.
Peneliti kemudian membandingkan beberapa model regresi untuk menentukan model yang paling sesuai. Hasil Chow Test menghasilkan nilai probabilitas 0,0000, sedangkan Hausman Test menghasilkan probabilitas 0,0001. Kedua nilai tersebut berada di bawah batas signifikansi 0,05 sehingga Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model yang paling tepat. Model tersebut memungkinkan analisis mempertimbangkan karakteristik khusus yang berbeda pada setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Hasil awal regresi menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model. Untuk mengatasinya, peneliti menggunakan White Cross-Section Robust Standard Errors. Setelah koreksi dilakukan, seluruh variabel utama tetap menunjukkan hasil yang signifikan. Ukuran angkatan kerja memiliki koefisien 0,012134 dengan nilai probabilitas 0,0374. PAD memiliki koefisien 22,95179 dengan probabilitas 0,0000. Sementara itu, rata-rata lama sekolah memiliki koefisien 6.409,941 dengan probabilitas 0,0087.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran angkatan kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Semakin besar angkatan kerja yang dapat berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi, semakin besar pula kapasitas daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Temuan ini mendukung pandangan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor utama produksi. Di Jawa Barat, pengaruh tersebut terlihat kuat pada wilayah seperti Bekasi, Karawang, dan Bandung yang memiliki basis manufaktur serta sektor jasa bernilai tambah tinggi.
PAD juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Artinya, peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri berkaitan dengan peningkatan output ekonomi daerah. Namun, hubungan tersebut tidak berarti bahwa PAD yang tinggi selalu menghasilkan PDRB tertinggi. Kabupaten Purwakarta menjadi contoh penting karena mampu menghasilkan PDRB tinggi dengan tingkat PAD yang relatif sedang. Kekuatan sektor industri di wilayah tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung tingginya output ekonomi.
Rata-rata lama sekolah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi. Namun, penelitian memperlihatkan bahwa tingginya tingkat pendidikan belum tentu langsung menghasilkan PDRB tinggi apabila tidak disertai lapangan kerja produktif. Kota Depok dan Cimahi memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, tetapi PDRB-nya masih berada di bawah wilayah seperti Bekasi dan Karawang yang memiliki basis industri lebih kuat.
Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan hampir seluruh variasi PDRB dalam model penelitian. Nilai Adjusted R-squared mencapai 0,989070 atau 98,90 persen, yang berarti sekitar 98,90 persen perubahan PDRB kabupaten dan kota di Jawa Barat dapat dijelaskan oleh ukuran angkatan kerja, PAD, dan rata-rata lama sekolah dalam model. Sisanya sekitar 1,10 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Uji F juga menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan.
Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah tenaga kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja produktif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Daerah dengan jumlah angkatan kerja besar tetapi PDRB relatif rendah dapat meningkatkan infrastruktur, memperbaiki akses investasi, dan menyederhanakan proses perizinan agar lebih banyak kegiatan industri dan jasa berkembang. Langkah tersebut diharapkan mampu mengalihkan tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah menuju kegiatan ekonomi dengan nilai tambah lebih tinggi.
Di sisi fiskal, daerah dengan PAD tinggi perlu mengarahkan belanja pada pembangunan sektor riil yang dapat memperkuat aktivitas ekonomi. Infrastruktur industri, kawasan ekonomi terpadu, jalan pendukung industri, dan fasilitas logistik menjadi beberapa contoh investasi yang dinilai dapat memperkuat hubungan antara kapasitas fiskal dan output ekonomi. Pengalaman Purwakarta menunjukkan bahwa kekuatan sektor industri dapat menjadi penggerak PDRB meskipun PAD tidak berada pada tingkat tertinggi.
Sementara itu, kebijakan pendidikan perlu diarahkan agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kerja sama antara lembaga pendidikan dan perusahaan dapat membantu memastikan lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan industri. Penyesuaian tersebut penting terutama di daerah dengan rata-rata lama sekolah tinggi tetapi belum mampu mengoptimalkan tenaga kerja terdidik karena keterbatasan lapangan kerja atau ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan.
Secara keseluruhan, penelitian Dinda Firdah Alfiani dan M. Taufiq memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dipengaruhi oleh kombinasi tenaga kerja, kemampuan fiskal daerah, dan kualitas pendidikan. Ketiganya terbukti berpengaruh positif terhadap PDRB, tetapi dampaknya akan lebih optimal ketika peningkatan pendidikan dan jumlah tenaga kerja diikuti penciptaan lapangan kerja produktif serta penguatan sektor industri dan jasa. Penelitian selanjutnya disarankan memasukkan faktor lain seperti investasi, inflasi, dan belanja infrastruktur serta memperluas wilayah penelitian agar gambaran mengenai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih komprehensif.
Penulis
Dinda Firdah Alfiani — UPN “Veteran” Jawa Timur.
M. Taufiq — UPN “Veteran” Jawa Timur.
Sumber Penelitian
Judul Artikel: The Effect of Labor Force Size, Regional Own-Source Revenue, and Average Years of Schooling on Gross Regional Domestic Product in West Java
Jurnal: International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR), Vol. 4, No. 8, 2026, halaman 1915–1930.
DOI: https://doi.org/10.55927/ijsmr.v4i8.120
Link Jurnal: International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR)
0 Komentar