Temuan ini menjadi penting karena pelabuhan merupakan infrastruktur strategis yang menopang transportasi, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Ketika perubahan iklim memicu kenaikan permukaan laut, gelombang ekstrem, abrasi pantai, hingga banjir rob, pelabuhan menghadapi ancaman yang dapat mengganggu operasional sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Penelitian ini menegaskan bahwa solusi teknis saja tidak cukup apabila tata kelola kelembagaan masih menyisakan banyak hambatan.
Selama ini, banyak upaya adaptasi pelabuhan lebih berfokus pada peninggian struktur, pembangunan tanggul pantai, atau penguatan fasilitas fisik. Namun, Agus Budiono menemukan bahwa keputusan pembangunan sering kali terhambat oleh apa yang disebut sebagai institutional blind spots, yaitu kondisi ketika lembaga gagal mengenali atau merespons risiko secara optimal akibat koordinasi yang lemah, kewenangan yang terfragmentasi, keterbatasan data, dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- Fragmentasi kewenangan antarinstansi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan (β = -0,382).
- Keterbatasan informasi mengenai risiko iklim juga menurunkan kualitas keputusan (β = -0,315).
- Partisipasi masyarakat pesisir justru memberikan pengaruh positif paling besar dalam meningkatkan kualitas keputusan (β = 0,426).
Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 64,8 persen variasi kualitas keputusan pembangunan pelabuhan adaptif terhadap perubahan iklim (R² = 0,648).
Temuan kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil wawancara. Banyak informan mengungkapkan bahwa koordinasi antarlembaga masih berjalan secara terpisah sehingga proses penyusunan strategi adaptasi menjadi lebih lambat dan kurang terintegrasi. Perbedaan kewenangan serta prioritas antarinstansi membuat keputusan yang diambil sering kali tidak konsisten.
Di sisi lain, para konsultan teknik menilai data iklim sebenarnya sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dapat diterjemahkan menjadi dasar dalam perencanaan teknis pelabuhan. Akibatnya, sebagian proses pembangunan masih mengandalkan data historis dibandingkan proyeksi risiko iklim di masa depan.
Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat pesisir menyimpan pengetahuan lokal yang sangat berharga. Mereka biasanya lebih cepat mengenali perubahan lingkungan, seperti meningkatnya frekuensi banjir rob, perubahan pola gelombang, maupun abrasi pantai. Namun, informasi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagian besar masyarakat baru dilibatkan ketika proyek sudah memasuki tahap konsultasi, bukan sejak penyusunan strategi awal.
Meski demikian, peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sehingga hasilnya lebih merepresentasikan kelompok yang terlibat langsung dalam pengelolaan pelabuhan. Selain itu, penelitian belum memasukkan aspek teknis seperti kondisi fisik struktur pelabuhan, biaya investasi adaptasi, maupun simulasi hidrodinamika. Penelitian lanjutan disarankan mengombinasikan analisis kelembagaan dengan pemodelan risiko iklim berbasis spasial dan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) agar menghasilkan model adaptasi yang lebih komprehensif.
Profil Penulis
Agus Budiono merupakan akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang menaruh perhatian pada kajian tata kelola kelembagaan, pembangunan infrastruktur, adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan infrastruktur pesisir. Melalui penelitian ini, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pelabuhan yang tangguh terhadap perubahan iklim sangat bergantung pada kolaborasi antarlembaga, pemanfaatan data ilmiah, dan partisipasi aktif masyarakat pesisir.
Sumber Penelitian
Budiono, Agus. "Institutional Blind Spots in Climate Adaptive Port Infrastructure Decision Making Across Coastal Communities." Formosa Journal of Science and Technology (FJST), Vol. 5, No. 7, 2026. DOI: 10.55927/fjst.v5i7.139. URL : https://journalfjst.my.id/index.php/fjst
0 Komentar