Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar anggaran MBG yang direalisasikan setiap bulan, semakin tinggi pula indeks harga pangan di provinsi tersebut. Setiap kenaikan realisasi anggaran MBG sebesar Rp1 miliar berkaitan dengan kenaikan indeks harga pangan sebesar 0,055 poin.
Temuan tersebut penting karena MBG merupakan program sosial berskala besar yang dirancang untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Di Sulawesi Barat, kebutuhan terhadap program ini juga berkaitan dengan tingginya angka stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dikutip dalam artikel, prevalensi stunting di Sulawesi Barat mencapai 35,4 persen, jauh di atas angka nasional sebesar 19,8 persen.
MBG Dimulai di Sulawesi Barat pada 2025
Program MBG di Sulawesi Barat mulai berjalan pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga akhir 2025, sebanyak 103 SPPG telah beroperasi dari target 189 unit. Operasional tersebut didukung 508 pemasok bahan baku dan melayani 265.221 penerima manfaat.
Realisasi anggaran MBG di Sulawesi Barat sepanjang 2025 mencapai Rp221,19 miliar. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki jumlah SPPG terbanyak, yakni 40 unit, disusul Polewali Mandar dengan 21 unit dan Mamuju dengan 16 unit.
Masalahnya, kemampuan produksi pangan lokal Sulawesi Barat masih terbatas untuk sejumlah komoditas utama yang dibutuhkan dalam penyediaan makanan bergizi, termasuk beras, telur, ayam broiler, dan sayuran. Sebagian kebutuhan bahkan harus didatangkan dari provinsi lain.
Kondisi tersebut membuat peningkatan permintaan akibat pengadaan MBG berpotensi memberikan tekanan terhadap harga. Pengadaan dalam jumlah besar terjadi ketika pasokan lokal belum mampu merespons kenaikan permintaan secara cepat. Biaya distribusi antardaerah juga dapat diteruskan ke harga pangan di tingkat konsumen.
Fenomena kenaikan harga pangan memang terlihat dalam data yang dibahas para peneliti. Indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Sulawesi Barat meningkat dari 104,06 pada Desember 2023 menjadi 107,26 pada Desember 2024, kemudian mencapai 112,43 pada Desember 2025. Artikel mencatat kenaikan 5,17 poin selama 2025 sebagai lonjakan tahunan terbesar dalam periode pengamatan.
Peneliti Analisis 75 Bulan Data
Untuk mengukur hubungan tersebut, Suriadi dan tim menggunakan data runtut waktu bulanan selama 75 observasi, terdiri atas 60 bulan sebelum program berjalan dan 15 bulan ketika MBG telah aktif. Data tersebut mencakup Januari 2020 sampai Maret 2026.
Para peneliti membandingkan indeks harga pangan dengan empat faktor utama, yaitu realisasi anggaran MBG bulanan, inflasi pangan nasional, periode hari raya keagamaan, serta Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Barat. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Model kemudian menjalani sejumlah pengujian statistik untuk memastikan hasil estimasinya memenuhi persyaratan analisis.
Model tersebut mampu menjelaskan 82,7 persen variasi indeks harga pangan Sulawesi Barat. Nilai R-squared mencapai 0,827, sedangkan hasil pengujian keseluruhan model menunjukkan tingkat signifikansi yang sangat kuat dengan p-value kurang dari 0,001.
Setiap Rp1 Miliar Anggaran MBG Berkaitan dengan Kenaikan Indeks 0,055 Poin
Temuan paling penting terdapat pada hubungan antara realisasi anggaran MBG dan indeks harga pangan. Koefisien MBG tercatat sebesar 0,0550 dengan p-value 0,008. Artinya, hubungan tersebut secara statistik signifikan.
Dengan demikian, setiap tambahan Rp1 miliar realisasi anggaran MBG dalam satu bulan berkaitan dengan kenaikan indeks harga pangan sebesar 0,055 poin. Para peneliti menggunakan realisasi belanja MBG sebesar Rp85,70 miliar pada November 2025 sebagai ilustrasi. Berdasarkan koefisien model, angka tersebut setara dengan sekitar 4,71 poin kenaikan indeks yang dikaitkan dengan tekanan permintaan dari program.
Artikel menjelaskan setidaknya empat jalur yang dapat menerangkan hubungan tersebut. Pertama, tekanan permintaan, karena pengadaan makanan dalam jumlah besar untuk 103 SPPG meningkatkan permintaan pangan. Kedua, biaya logistik, karena sebagian pasokan harus didatangkan dari luar Sulawesi Barat.
Ketiga, persaingan memperoleh pasokan, ketika kontrak pembelian SPPG menyerap sebagian persediaan grosir yang sebelumnya tersedia bagi pasar tradisional. Keempat, efek pendapatan, karena pembayaran kepada pemasok dan pekerja SPPG menambah likuiditas di tingkat lokal yang kemudian dapat meningkatkan permintaan pangan.
Menariknya, setelah faktor lain diperhitungkan, inflasi pangan nasional dan periode hari raya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Sebaliknya, NTP menjadi faktor yang sangat signifikan, dengan koefisien 1,5575 dan p-value kurang dari 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi pasokan dan struktur harga pertanian lokal memainkan peran besar dalam pembentukan harga pangan Sulawesi Barat.
Tantangan Kebijakan: Gizi Anak dan Daya Beli Masyarakat
Suriadi dan rekan-rekannya menekankan adanya paradoks kebijakan. MBG memiliki manfaat penting untuk meningkatkan asupan gizi dan membantu mengatasi persoalan stunting, tetapi pelaksanaannya di wilayah dengan kapasitas pasokan pangan terbatas dapat menciptakan tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Dampaknya menjadi lebih penting bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Artikel menyebutkan bahwa sekitar 10,41 persen rumah tangga di Sulawesi Barat berada dalam kategori miskin. Kenaikan harga pangan berpotensi mengurangi daya beli kelompok tersebut.
Karena itu, para peneliti merekomendasikan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada pengadaan makanan, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal. Pemerintah dapat membangun kontrak pasokan dengan petani, memberikan dukungan kredit dan teknis, serta meningkatkan infrastruktur penyimpanan seperti fasilitas penyimpanan dingin untuk telur dan produk unggas.
Jadwal pengadaan juga dinilai perlu diselaraskan dengan kalender panen. Dengan cara tersebut, permintaan besar dari MBG tidak menumpuk pada periode ketika produksi pertanian sedang rendah.
Profil Penulis
Suriadi — Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju, Indonesia. Bidang yang tercermin dari artikel ini adalah ekonomi pembangunan, khususnya analisis hubungan kebijakan publik, harga pangan, pengadaan pemerintah, dan kondisi ekonomi daerah.
Tri Frida Suryati, Muh. Ilhamuddin Dahri, Supriadi, dan Jeffriansyah DSA — Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Kelima penulis tercantum sebagai tim peneliti dalam artikel mengenai dampak MBG terhadap harga pangan di Sulawesi Barat.
Sumber penelitian: Suriadi, Tri Frida Suryati, Muh. Ilhamuddin Dahri, Supriadi, dan Jeffriansyah DSA, “The Impact of the Free Nutritious Meal Program on Food Prices in West Sulawesi,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL), Vol. 5 No. 3, 2026, hlm. 281–288. DOI: 10.55927/ministal.v5i3.26.
0 Komentar