Menurut penulis, perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat mengawasi pemerintah. Informasi mengenai kebijakan atau dugaan penyimpangan kini dapat menyebar dalam hitungan menit melalui media sosial, jauh lebih cepat dibanding kemampuan lembaga pemerintah memberikan penjelasan resmi. Kondisi ini membuat pendekatan komunikasi satu arah yang selama puluhan tahun digunakan pemerintah semakin sulit dipertahankan.
Penelitian menyoroti kasus Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 sebagai contoh nyata kegagalan komunikasi pemerintah. Kontroversi bermula ketika video ribuan sepeda motor listrik berlogo BGN yang tersimpan di gudang beredar di media sosial. Publik mempertanyakan mengapa program penyediaan makanan bergizi justru membeli lebih dari 21.800 unit sepeda motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun.
Beberapa minggu kemudian, kasus tersebut berkembang menjadi penyelidikan dugaan korupsi. Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka, termasuk mantan pimpinan BGN, sementara hasil audit mengungkap potensi pemborosan anggaran mencapai Rp10,5 triliun per tahun. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah tidak mampu mengimbangi cepatnya penyebaran informasi di ruang digital sehingga krisis reputasi berubah menjadi krisis kepercayaan publik.
Komunikasi Pemerintah Dinilai Terlambat dan Tidak Terkoordinasi
Rendro Dhani dan Yohannes Don Bosco Doho menjelaskan bahwa kegagalan komunikasi bukan semata disebabkan oleh buruknya strategi penyampaian informasi, tetapi karena fungsi humas pemerintah tidak dilibatkan sejak awal dalam proses penyusunan kebijakan.
Dalam praktik yang ideal, menurut penelitian ini, pejabat komunikasi pemerintah seharusnya ikut memberikan pertimbangan sebelum kebijakan diputuskan. Mereka perlu mengidentifikasi potensi penolakan masyarakat, menyiapkan penjelasan yang transparan, bahkan berani menyampaikan kritik kepada pimpinan apabila suatu kebijakan berisiko menimbulkan krisis.
Namun yang terjadi pada kasus BGN justru sebaliknya. Humas baru bergerak setelah kontroversi muncul, sehingga komunikasi yang disampaikan cenderung reaktif, tidak konsisten, dan dilakukan oleh banyak pejabat dengan pesan yang berbeda-beda.
Memperkenalkan Konsep Baru: Spin Doctoring by Default
Salah satu kontribusi utama penelitian ini adalah memperkenalkan konsep "spin doctoring by default".
Berbeda dengan spin doctoring yang dilakukan secara sengaja untuk membentuk opini publik, konsep baru ini menggambarkan situasi ketika pemerintah menghasilkan komunikasi yang tampak manipulatif karena tidak memiliki sistem komunikasi strategis yang matang.
Menurut penulis, kondisi tersebut muncul karena:
Humas pemerintah tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Tidak ada pejabat komunikasi yang memiliki kewenangan memberi masukan kritis kepada pimpinan.
Komunikasi dilakukan secara spontan setelah krisis terjadi.
Pesan yang disampaikan antarpejabat tidak sinkron sehingga memperburuk persepsi publik.
Akibatnya, masyarakat tetap merasakan adanya upaya pembelaan institusi meskipun sebenarnya tidak terdapat strategi komunikasi yang dirancang secara profesional.
Demokrasi Membutuhkan Humas yang Berani Mengkritik
Penelitian ini mengangkat kembali konsep devil's advocate, yaitu peran profesional humas sebagai pihak yang sengaja mengajukan pertanyaan kritis sebelum suatu kebijakan diumumkan kepada publik.
Dalam model tersebut, humas pemerintah bukan hanya bertugas membuat siaran pers atau konferensi pers, tetapi juga harus mampu menyampaikan kepada pimpinan apabila suatu kebijakan diperkirakan akan ditolak masyarakat atau sulit dipertanggungjawabkan secara etis.
Penulis menilai budaya birokrasi yang masih mengedepankan prinsip "asal bapak senang" membuat fungsi ini sulit berjalan. Akibatnya, humas lebih sering menjadi pelaksana keputusan daripada penasihat strategis.
Media Sosial Mengubah Pola Krisis Pemerintah
Penelitian juga menjelaskan bahwa media sosial telah mengubah karakter krisis komunikasi pemerintah.
Jika pada masa lalu pemerintah masih dapat mengendalikan arus informasi melalui media konvensional, kini masyarakat mampu menyebarkan foto, video, maupun dokumen secara langsung melalui berbagai platform digital. Situasi tersebut membuat pemerintah memiliki waktu yang jauh lebih singkat untuk memberikan penjelasan.
Dalam kasus BGN, video gudang berisi ribuan sepeda motor menjadi pemicu awal krisis. Sebelum pemerintah memberikan klarifikasi resmi, publik telah lebih dahulu membentuk opini berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.
Menurut penelitian, kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah harus bergeser dari pendekatan satu arah menuju komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan responsif.
Empat Kontribusi Penting Penelitian
Penelitian ini memberikan empat kontribusi utama bagi pengembangan ilmu komunikasi pemerintah.
Pertama, menunjukkan bahwa posisi humas pemerintah yang hanya menjadi pelaksana teknis menjadi penyebab utama kegagalan komunikasi kebijakan.
Kedua, memperkenalkan konsep spin doctoring by default, yang belum pernah dibahas secara khusus dalam literatur komunikasi publik.
Ketiga, memperluas penerapan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dengan menjelaskan bahwa suatu krisis dapat berubah dengan sangat cepat dari persoalan reputasi menjadi dugaan pelanggaran hukum sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang berbeda.
Keempat, mempertegas bahwa humas pemerintah memiliki tanggung jawab etis kepada masyarakat sebagai pembayar pajak, bukan hanya kepada pejabat atau lembaga tempat mereka bekerja.
Rekomendasi bagi Pemerintah
Penulis merekomendasikan agar pemerintah menempatkan fungsi Government Public Relations pada tingkat manajemen strategis.
Artinya, pejabat humas harus ikut hadir dalam proses penyusunan kebijakan bersama pimpinan, bagian hukum, keuangan, dan unit teknis lainnya. Dengan demikian, potensi penolakan publik dapat dipetakan lebih awal sebelum kebijakan diumumkan.
Penelitian juga menyarankan agar pemerintah memiliki pejabat komunikasi setingkat menteri atau wakil menteri yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan independen kepada presiden dan kabinet mengenai risiko komunikasi suatu kebijakan.
Menurut Rendro Dhani dan Yohannes Don Bosco Doho, komunikasi pemerintah yang sehat bukan sekadar mempertahankan citra institusi, tetapi memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jujur sehingga dapat mengawasi penggunaan kekuasaan dan anggaran negara secara demokratis.
Profil Penulis
Rendro Dhani merupakan akademisi dan peneliti di LSPR Institute of Communication and Business, Jakarta, dengan bidang keahlian komunikasi publik, hubungan masyarakat pemerintah, komunikasi strategis, etika komunikasi, dan komunikasi politik.
Yohannes Don Bosco Doho merupakan akademisi di LSPR Institute of Communication and Business, Jakarta, yang meneliti komunikasi pemerintahan, hubungan masyarakat, tata kelola demokrasi, serta komunikasi kebijakan publik.
Sumber Penelitian
Judul: Spin Doctoring as Democratic Betrayal: The Ethical Collapse of Government Public Relations in Hybrid Democracy
Penulis: Rendro Dhani, Yohannes Don Bosco Doho
Jurnal: International Journal of Advanced Scientific Research (IJASR), Volume 4 Nomor 7, 2026
DOI: https://doi.org/10.59890/ijasr.v4i7.283
E-ISSN: 3025-7670
Website Jurnal: https://nvlmultitechpublisher.my.id/index.php/ijasr/index
0 Komentar