Strategi Pengembangan Smart Village: Desa Pakuli Sulawesi Tengah Terganjal Rendahnya Literasi Digital

Ilustrasi by AI

FORMOSA NEWS

Penerapan program desa cerdas (smart village) di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, masih menghadapi tantangan besar akibat rendahnya literasi digital masyarakat serta belum optimalnya pengelolaan potensi lokal. Temuan ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Pakuan, yaitu Rio Romanda, Lilis Sri Mulyawati, dan Mujio, yang dipublikasikan dalam Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) volume 6 nomor 7 edisi Juli 2026. Studi ini menilai bahwa kendala utama transformasi digital di kawasan pedesaan luar Pulau Jawa bukan lagi ketersediaan infrastruktur fisik semata, melainkan kapasitas sumber daya manusia yang belum siap memanfaatkan teknologi secara produktif.

Mengurai Ketimpangan Digital di Pedesaan Luar Jawa

Konsep smart village kini menjadi salah satu instrumen kebijakan prioritas nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi, efisiensi pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bahkan telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Smart Village 2022–2026 yang menetapkan 12 desa rintisan, salah satunya Desa Pakuli.

Namun, evaluasi empiris terhadap pelaksanaan kebijakan ini di luar Pulau Jawa masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus di Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia lebih mapan. Desa Pakuli menyajikan gambaran khas kawasan agraris pedesaan dengan potensi sektor pertanian seluas 470 hektar, kawasan hutan 513 hektar, serta aset pariwisata unggulan berupa Taman Obat Tradisional. Di sisi lain, sebanyak 57,09% penduduk desa ini hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah dasar (SD), yang memicu terjadinya jurang digital.

Metode Evaluasi Berjenjang Terintegrasi

Untuk mengevaluasi kondisi nyata secara terukur, tim peneliti menggunakan pendekatan metode campuran (Mixed Methods Explanatory Sequential Design). Penelitian ini menggabungkan empat metode analisis sekaligus: scoring analysis, pemodelan jaring laba-laba (Cobweb Model), Gap Analysis (analisis kesenjangan), dan SWOT Analysis.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur kepada 25 responden yang dipilih secara purposif dari lima unsur pemangku kepentingan—pemerintah desa, pemerintah kecamatan/kabupaten, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan warga umum—serta diperkuat dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Peneliti mengevaluasi tujuh dimensi utama smart village yang mencakup 17 indikator terukur:

• Smart Governance: Pelayanan publik digital, transparansi informasi, dan partisipasi warga.
• Smart Economy: Kewirausahaan digital, inovasi, dan pelatihan digital.
• Smart Mobility: Aksesibilitas jalan, transportasi umum, serta infrastruktur TIK/GIS.
• Smart Environment: Pengelolaan sampah, efisiensi energi, penghijauan, dan konservasi.
• Smart People: Literasi digital, pendidikan, serta kreativitas warga.
• Smart Living: Fasilitas kesehatan, pendidikan, akses internet, dan fasilitas umum.
• Smart Tourism: Pengelolaan dan promosi pariwisata.

Seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid ($r = 0,421 - 0,821$) dan memiliki tingkat keandalan sangat tinggi (Cronbach's Alpha 0,92).

Temuan Utama: Nilai Rata-rata Masih Buruk

Hasil penilaian secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat penerapan smart village di Desa Pakuli berada dalam kategori Buruk dengan nilai rata-rata 2,23 dari skala maksimum 5,00.

Berikut adalah rekapitulasi capaian untuk setiap dimensi smart village di Desa Pakuli:

1. Smart Living: Skor 3,84 (Kategori Baik) – Didukung ketersediaan fasilitas pendidikan (2 SD, 1 SMP, 1 SMA) dan fasilitas kesehatan (Puskesmas, Poskesdes, Posyandu).
2. Smart Governance: Skor 3,51 (Kategori Baik) – Didukung situs web desa yang aktif serta transparansi pengelolaan dana desa.
3. Smart Mobility: Skor 2,09 (Kategori Buruk) – Ketersediaan konektivitas jalan dan transportasi publik masih terbatas.
4. Smart Environment: Skor 1,65 (Kategori Sangat Buruk) – Belum memiliki sistem pengelolaan sampah dan program energi terbarukan.
5. Smart People: Skor 1,54 (Kategori Sangat Buruk) – Rendahnya tingkat literasi digital dan pendidikan masyarakat.
6. Smart Economy: Skor 1,52 (Kategori Sangat Buruk) – BUMDes tidak aktif dan pemasaran produk unggulan belum memanfaatkan platform digital.
7. Smart Tourism: Skor 1,48 (Kategori Sangat Buruk) – Potensi Taman Obat Tradisional belum dikelola secara profesional dan belum dipromosikan secara digital.

Analisis kualitatif mengungkap kenyataan bahwa layanan administrasi digital yang pernah disediakan pemerintah desa sempat terhenti karena warga tidak mampu menggunakannya. Jaringan internet publik yang telah dibangun pun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini membuktikan bahwa penyediaan infrastruktur fisik TIK tidak secara otomatis meningkatkan tingkat penggunaannya jika tidak diimbangi pembenahan kapasitas SDM.

Berdasarkan Gap Analysis, empat dimensi utama yang masuk dalam kluster prioritas sangat tinggi (Very High Priority) untuk segera diintervensi adalah Smart Tourism (gap 3,52), Smart Economy (gap 3,48), Smart People (gap 3,46), dan Smart Environment (gap 3,35).

Meski secara kuantitatif Smart People berada di urutan ketiga, secara substantif dimensi ini merupakan akar masalah utama (root cause). Rendahnya literasi digital terbukti menghambat atau menggagalkan inisiatif pada dimensi-dimensi lainnya.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis

Hasil sintesis SWOT merekomendasikan strategi WO (Weakness-Opportunity) atau strategi konservatif sebagai langkah prioritas paling realistis. Strategi ini berfokus memanfaatkan peluang eksternal—seperti payung hukum Pergub dan pendampingan perguruan tinggi—untuk mengatasi kelemahan internal desa.

Langkah-langkah strategis yang dirumuskan meliputi:

• Peningkatan Literasi Digital: Mengajarkan keterampilan digital praktis melalui pembentukan Rumah Digital Desa.
• Revitalisasi BUMDes: Mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Desa sebagai penggerak ekosistem pasar digital untuk komoditas pertanian lokal (seperti kakao dan tanaman herbal) agar petani tidak bergantung pada tengkulak.
• Pengembangan Edutourism: Membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan mengelola Taman Obat Tradisional berbasis digital.
• Pengelolaan Lingkungan Berbasis Komunitas: Membangun sistem pengelolaan sampah dan konservasi hutan desa.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah. Penatapan status desa percontohan smart village tidak boleh disaratkan secara seragam, melainkan harus didasari pemetaan kondisi awal yang akurat. Indikator keberhasilan program hendaknya diukur dari tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat, bukan sekadar jumlah infrastruktur yang dibangun.

"Transformasi smart village di pedesaan dengan kapasitas SDM terbatas tidak bisa langsung berfokus pada digitalisasi teknis, melainkan harus didahului oleh penguatan literasi digital dan kelembagaan lokal sebagai fondasi utama," tegas para peneliti dalam laporan studinya.

Profil Penulis

• Rio Romanda, S.P., M.Si. – Penulis utama dan peneliti dari Universitas Pakuan dengan bidang keahlian pengembangan wilayah pedesaan dan perencanaan pembangunan lokal.
• Dr. Ir. Lilis Sri Mulyawati, M.Si. – Dosen dan peneliti di Universitas Pakuan, berfokus pada bidang manajemen pembangunan, kelembagaan masyarakat, dan kebijakan publik pedesaan.
• Dr. Ir. Mujio, M.Si. – Dosen dan peneliti di Universitas Pakuan dengan kepakaran dalam bidang analisis spasial, perencanaan wilayah, dan pengelolaan sumber daya lingkungan.

Sumber Penelitian

Judul Artikel: Smart Village Development Strategy In Pakuli Village, Sigi Regency, Central Sulawesi Province
Jurnal: Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)
Tahun Publikasi: 2026 (Vol. 6, No. 7, Juli 2026)
DOI: https://doi.org/10.55927/mudima.v6i7.108

URL : https://doi.org/10.55927/mudima.v6i7.108