Penelitian Ungkap Pergeseran Akuntansi Sektor Publik Indonesia Menuju Penciptaan Nilai Publik
MEDAN – Sistem akuntansi sektor publik di Indonesia dinilai perlu bertransformasi dari sekadar mengejar efisiensi anggaran menjadi instrumen yang mampu menciptakan nilai bagi masyarakat. Kesimpulan tersebut disampaikan dalam penelitian yang ditulis Monica Aprilia, Shella Yulia Riska, Nur Lanna Siregar, dan Galih Supraja dari Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan. Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2026 di International Journal of Contemporary Sciences (IJCS) ini menegaskan bahwa paradigma New Public Management (NPM) yang selama ini berorientasi pada efisiensi sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
Penelitian tersebut menjadi penting karena selama lebih dari dua dekade reformasi birokrasi di Indonesia, keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah lebih banyak diukur dari kemampuan menyerap anggaran, menghemat biaya, dan memenuhi target administrasi. Padahal, masyarakat kini menuntut pelayanan publik yang lebih berkualitas, transparan, kolaboratif, dan mampu memberikan manfaat nyata.
Menurut para penulis, berbagai persoalan klasik masih terus ditemukan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Mulai dari rendahnya serapan anggaran, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya budaya transparansi, hingga tingginya risiko penyimpangan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan strategis, tetapi lebih banyak digunakan untuk memenuhi kewajiban administratif.
Dalam kajiannya, tim peneliti menjelaskan bahwa paradigma New Public Management (NPM) selama ini menempatkan akuntansi sebagai alat pengendalian biaya, pengukuran kinerja berbasis output, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebaliknya, paradigma New Public Governance (NPG) menawarkan pendekatan baru yang menempatkan akuntansi sebagai sarana membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan sekaligus mengukur nilai publik (public value) yang dihasilkan pemerintah. Pergeseran ini dipandang semakin relevan karena penyelesaian persoalan publik saat ini tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian, melainkan membutuhkan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi lainnya.
Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, para peneliti menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 10 artikel ilmiah yang diterbitkan sepanjang 2019–2025 dianalisis secara sistematis. Artikel-artikel tersebut berasal dari berbagai konteks organisasi publik di Indonesia, mulai dari pemerintah desa, organisasi perangkat daerah, kementerian, hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Analisis dilakukan menggunakan pendekatan content analysis yang dibantu perangkat berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola, hambatan, serta peluang transformasi akuntansi sektor publik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan untuk mengubah paradigma pengelolaan akuntansi sektor publik berada pada tingkat yang sangat mendesak. Dari sepuluh artikel yang dianalisis, seluruhnya menekankan pentingnya kolaborasi dan penciptaan nilai publik sebagai arah baru pengembangan sistem akuntansi pemerintahan.
Beberapa temuan utama penelitian meliputi:
- 100% artikel menegaskan pentingnya kolaborasi dan penciptaan nilai publik dalam tata kelola sektor publik.
- 90% artikel menemukan masih tingginya risiko kecurangan (fraud) dan lemahnya akuntabilitas kinerja.
- 80% artikel menunjukkan sistem pengukuran kinerja masih terlalu kaku karena hanya berorientasi pada pencapaian output administratif.
- 70% artikel mengidentifikasi keterbatasan sistem informasi dan kendala teknis sebagai hambatan reformasi.
- 60% artikel menyoroti masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem akuntansi modern.
Penelitian juga menemukan bahwa pendekatan berbasis efisiensi belum mampu mengatasi persoalan rendahnya kualitas pelayanan publik. Banyak organisasi pemerintah berhasil memenuhi persyaratan administratif dan memperoleh opini audit yang baik, tetapi belum mampu menghasilkan inovasi pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Menurut Monica Aprilia dan rekan-rekannya, kondisi tersebut terjadi karena sistem akuntansi sering kali hanya diposisikan sebagai alat pengendalian internal, bukan sebagai instrumen untuk mendukung kolaborasi, transparansi, serta pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, ruang inovasi menjadi terbatas dan orientasi birokrasi lebih banyak tertuju pada kepatuhan dibandingkan penciptaan manfaat publik.
Penelitian ini kemudian menawarkan paradigma New Public Governance (NPG) sebagai arah pembaruan akuntansi sektor publik di Indonesia. Dalam paradigma ini, keberhasilan pemerintah tidak lagi hanya diukur dari efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan manfaat sosial, memperkuat kepercayaan publik, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif.
Para penulis menilai bahwa sistem akuntansi masa depan harus mampu menjadi media komunikasi antarlembaga pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat. Dengan demikian, informasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar membangun kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Implikasi penelitian ini cukup luas bagi pemerintah pusat maupun daerah. Reformasi sistem pengukuran kinerja dinilai perlu memasukkan indikator kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, kolaborasi antarlembaga, serta dampak sosial dari setiap program pemerintah. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan budaya transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi tersebut.
Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini memberikan arah baru bagi pengembangan kurikulum akuntansi sektor publik agar tidak hanya berfokus pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada tata kelola kolaboratif, pengukuran nilai publik, serta pengambilan keputusan berbasis dampak sosial. Sementara bagi para peneliti, model konseptual yang ditawarkan membuka peluang penelitian lanjutan melalui pengujian empiris di berbagai instansi pemerintah maupun lembaga pelayanan publik.
Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa masa depan akuntansi sektor publik Indonesia tidak lagi cukup diukur dari besarnya efisiensi anggaran. Tantangan pemerintahan modern menuntut sistem akuntansi yang mampu menghasilkan kebijakan lebih kolaboratif, transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Profil Singkat Penulis
- Monica Aprilia merupakan peneliti dari Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Medan.
- Shella Yulia Riska merupakan akademisi pada Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Medan, dengan fokus pada akuntansi sektor publik.
- Nur Lanna Siregar adalah peneliti dari Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Medan, yang menaruh perhatian pada tata kelola keuangan sektor publik.
- Galih Supraja merupakan dosen Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Medan, sekaligus penulis korespondensi penelitian ini. Bidang keahliannya meliputi akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, dan tata kelola pemerintahan.
- Sumber Penelitian
- Aprilia, Monica., Riska, Shella Yulia., Siregar, Nur Lanna., & Supraja, Galih. (2026).
- Public Management Accounting Paradigm Shift from New Public Management Efficiency Towards Public Value Creation in New Public Governance Through a Literature Review.
- International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)
- Vol. 4, No. 6, 2026, hlm. 1653–1664.
- DOI: https://doi.org/10.55927/b31wxj65.
- URL Jurnal: https://journalijcs.my.id/index.php/ijcs
0 Komentar