Studi yang dipublikasikan pada 2026 ini menjadi penting di tengah meningkatnya penggunaan AI untuk pengolahan data, dukungan pekerjaan administratif, peningkatan layanan publik, hingga membantu proses pengambilan keputusan. Bagi organisasi pemerintah, kesiapan AI tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan perangkat dan sistem teknologi. Kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi secara kritis, aman, dan bertanggung jawab juga menjadi bagian penting dari transformasi digital pemerintahan.
Kesiapan AI Tidak Cukup Hanya dengan Teknologi
Penggunaan AI dalam sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penggunaan AI di lingkungan bisnis. Pemerintah harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, perlindungan data masyarakat, privasi, keamanan, bias, serta pengawasan manusia.
Karena itu, pegawai pemerintah membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan mengoperasikan aplikasi AI. Mereka perlu memahami informasi digital, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi melalui teknologi, dapat memecahkan persoalan digital, menjaga keamanan data, serta mampu menilai informasi yang dihasilkan teknologi.
Dalam studinya, Herdian menggunakan kerangka DigComp 2.2 untuk mengukur kompetensi digital. Kerangka tersebut membagi kompetensi digital ke dalam lima area utama, yaitu:
Literasi informasi dan data, yakni kemampuan mencari, mengevaluasi, dan mengelola informasi digital.
Komunikasi dan kolaborasi, yaitu kemampuan berinteraksi serta bekerja sama melalui teknologi digital.
Pembuatan konten digital, termasuk kemampuan membuat dan memodifikasi materi digital.
Keamanan, mencakup perlindungan perangkat, data pribadi, privasi, dan kesejahteraan digital.
Pemecahan masalah, yaitu kemampuan menghadapi persoalan teknologi dan beradaptasi dengan teknologi baru.
Sementara itu, kesiapan AI dalam penelitian ini dilihat melalui tiga aspek, yaitu pengetahuan dan literasi AI, kemampuan menggunakan AI, serta orientasi terhadap penggunaan AI yang bertanggung jawab.
Melibatkan Seluruh 131 ASN
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Populasi penelitian terdiri atas 131 ASN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Karena jumlah populasi relatif kecil dan seluruh anggota populasi dapat dijangkau, Herdian menggunakan metode sensus sehingga seluruh 131 ASN menjadi responden.
Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Data kemudian dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui SmartPLS 4.1.
Komposisi responden menunjukkan 68 orang atau 52 persen merupakan perempuan, sementara 63 orang atau 48 persen merupakan laki-laki. Kelompok usia terbesar berada pada rentang 41–50 tahun, sebanyak 54 orang atau 41 persen.
Dari sisi pendidikan, mayoritas responden memiliki gelar sarjana, yakni 95 orang atau 73 persen. Sementara berdasarkan posisi, sebanyak 93 responden atau 71 persen merupakan pejabat fungsional.
Kompetensi Digital Menjelaskan 70,8 Persen Kesiapan AI
Hasil pengujian memberikan temuan yang kuat. Kompetensi digital terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan AI.
Nilai koefisien jalur mencapai 0,841, dengan t-statistic 33,880 dan p-value < 0,001. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi digital berpengaruh positif terhadap kesiapan AI dinyatakan didukung.
Temuan lainnya menunjukkan:
R² = 0,708, artinya kompetensi digital mampu menjelaskan sekitar 70,8 persen variasi kesiapan AI.
f² = 2,423, yang menunjukkan ukuran efek berada pada kategori besar.
Q²predict = 0,704, menunjukkan model memiliki relevansi prediktif positif.
Nilai outer loading seluruh dimensi kompetensi digital dan kesiapan AI berada pada kisaran 0,807–0,897, sehingga masing-masing dimensi memberikan representasi yang memadai terhadap konstruknya.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pegawai dengan fondasi kompetensi digital yang lebih kuat cenderung memiliki kesiapan lebih tinggi dalam menghadapi teknologi AI.
Namun, Herdian juga memberikan catatan penting. Nilai HTMT sebesar 0,956 menunjukkan bahwa kompetensi digital dan kesiapan AI secara empiris memiliki hubungan yang sangat dekat. Kondisi tersebut menjadi alasan agar kekuatan hubungan keduanya tetap ditafsirkan secara hati-hati dan perlu diuji kembali dalam penelitian berikutnya.
Kompetensi Digital Menjadi Fondasi, Bukan Pengganti Pelatihan AI
Temuan penelitian ini tidak berarti bahwa kemampuan digital umum sudah cukup untuk membuat ASN sepenuhnya siap menggunakan AI. Kompetensi digital lebih tepat dipandang sebagai fondasi untuk mempelajari dan beradaptasi dengan teknologi AI.
ASN yang terbiasa mengevaluasi informasi digital, menyelesaikan persoalan teknologi, menjaga keamanan data, dan bekerja melalui platform digital memiliki pengalaman yang relevan ketika harus berinteraksi dengan teknologi yang lebih kompleks seperti AI.
Dalam konteks pemerintahan, kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena penggunaan AI harus tetap disertai pertimbangan profesional. Pegawai perlu memahami keterbatasan AI, memeriksa keluaran yang dihasilkan, melindungi informasi sensitif, serta mempertahankan pengambilan keputusan manusia ketika diperlukan.
Temuan Herdian juga menunjukkan bahwa pelatihan AI sebaiknya tidak dibuat seragam untuk semua pegawai. Organisasi dapat memberikan literasi AI dasar kepada seluruh ASN, kemudian memberikan pelatihan yang lebih spesifik kepada pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang membutuhkan interaksi lebih intensif dengan AI.
Dengan pendekatan tersebut, pengembangan kompetensi dapat dimulai dari literasi informasi dan data, pemecahan masalah digital, keamanan, komunikasi dan kolaborasi, kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan AI, keterampilan menggunakan AI, serta prinsip penggunaan AI yang bertanggung jawab.
Implikasi bagi Transformasi Digital Pemerintah
Bagi organisasi publik, hasil penelitian ini memberikan pesan bahwa transformasi digital tidak dapat hanya berfokus pada pengadaan teknologi. Investasi pada manusia menjadi bagian yang sama pentingnya.
Pengembangan kompetensi ASN dapat diarahkan pada kemampuan membaca dan mengevaluasi informasi digital, menyelesaikan masalah teknologi, melindungi data, bekerja secara digital, serta memahami prinsip etika dalam penggunaan AI.
Penelitian ini juga membuka peluang untuk mengembangkan model kesiapan AI yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan faktor seperti pelatihan AI, dukungan organisasi, kepemimpinan digital, budaya inovasi, infrastruktur digital, efikasi diri AI, dan tata kelola AI.
Dengan demikian, kesiapan AI di sektor publik dapat dipahami bukan hanya sebagai kemampuan individu, tetapi sebagai hasil interaksi antara kompetensi pegawai, dukungan organisasi, teknologi, dan tata kelola pemerintahan.
Profil Penulis
Irvan Ramdhani Herdian merupakan penulis artikel dan akademisi dari Widyatama University. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara kompetensi digital dan kesiapan kecerdasan buatan pada aparatur sektor publik. Artikel mencantumkan Irvan R. Herdian sebagai corresponding author. Gelar akademik dan bidang keahlian spesifik penulis tidak dicantumkan dalam informasi artikel yang tersedia.
Sumber Penelitian
Inti temuan: semakin kuat kompetensi digital ASN, semakin tinggi kesiapan mereka untuk memahami, menggunakan, dan merespons kecerdasan buatan secara efektif dan bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan.
0 Komentar