Artikel berjudul “Tourism Policy as a Poverty Transformation Instrument in Advancing Localized SDGs Implementation” menyoroti hubungan antara kebijakan pariwisata, pengentasan kemiskinan, dan penerapan SDGs yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Hasil kajian ini penting karena pertumbuhan sektor pariwisata tidak selalu otomatis membuat masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera. Tanpa kebijakan yang inklusif, keuntungan ekonomi pariwisata berisiko lebih banyak terkonsentrasi pada investor besar atau kelompok tertentu.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata memiliki keterkaitan langsung dengan sejumlah target SDGs, terutama penghapusan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Sektor ini juga memiliki rantai ekonomi yang luas karena melibatkan perhotelan, transportasi, perdagangan, kuliner, industri kreatif, pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga jasa lokal.
Namun, peningkatan jumlah wisatawan saja belum cukup untuk memastikan terjadinya pengurangan kemiskinan. Menurut Sitti Hairani Idrus dan La Ode Muhammad Golok Jaya, manfaat pariwisata akan lebih besar apabila masyarakat lokal memperoleh akses terhadap pekerjaan, modal, pelatihan, pasar, dan rantai nilai ekonomi pariwisata.
Pariwisata Memiliki Dampak Ekonomi yang Luas
Kajian tersebut menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif dengan menelaah berbagai dokumen regulasi dan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen yang dianalisis mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), laporan pelaksanaan SDGs, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Para peneliti kemudian mengidentifikasi sejumlah aspek utama, yaitu keselarasan kebijakan nasional dan daerah, strategi pemberdayaan ekonomi lokal, serta mekanisme tata kelola dan akuntabilitas. Analisis tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan pariwisata dapat menjadi bagian dari strategi transformasi kemiskinan.
Data yang dikaji menunjukkan bahwa pariwisata memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Tourism Satellite Account Indonesia 2019–2023 yang dirujuk dalam artikel, sektor pariwisata memiliki kemampuan menyerap lebih dari 12 juta tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung.
Pemulihan sektor pariwisata setelah pandemi juga terlihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sekitar 11,68 juta pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 13,9 juta pada 2024. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara juga menunjukkan peran besar dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Besarnya skala aktivitas tersebut membuat pariwisata memiliki efek pengganda ekonomi. Ketika wisatawan berkunjung ke suatu daerah, manfaat ekonomi tidak hanya diterima hotel atau objek wisata, tetapi juga dapat mengalir kepada pengemudi transportasi, pedagang, pelaku kuliner, pengrajin, petani, dan pelaku UMKM.
Dampak terhadap Kemiskinan Bergantung pada Kebijakan
Sitti Hairani Idrus dan La Ode Muhammad Golok Jaya menegaskan bahwa hubungan antara pariwisata dan pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada desain kebijakan. Pertumbuhan pariwisata dapat memberikan dampak positif apabila keuntungan ekonomi didistribusikan secara lebih luas kepada masyarakat.
Kajian yang dirujuk dalam artikel menunjukkan bahwa tanpa aktivitas pariwisata, tingkat kemiskinan Indonesia diperkirakan dapat lebih tinggi. Analisis di tingkat daerah juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara perkembangan pariwisata dan tingkat kemiskinan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota.
Namun, para peneliti mengingatkan bahwa data tersebut tidak berarti seluruh penurunan kemiskinan semata-mata disebabkan oleh pariwisata. Faktor lain seperti kebijakan sosial, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kondisi pasar tenaga kerja juga berpengaruh.
“Pariwisata memiliki potensi transformatif dalam pengurangan kemiskinan, terutama ketika pertumbuhan sektor ini diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan rantai nilai ekonomi lokal,” demikian inti temuan Idrus dan Jaya dari Universitas Halu Oleo.
Tiga Faktor Utama agar Pariwisata Mengurangi Kemiskinan
Hasil analisis menunjukkan setidaknya tiga faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan pariwisata sebagai instrumen transformasi kemiskinan.
Pertama, diperlukan keselarasan kelembagaan. Kebijakan pariwisata harus terhubung dengan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan SDGs. Kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri dapat mengurangi efektivitas program.
Kedua, masyarakat lokal perlu dilibatkan secara langsung dalam rantai ekonomi pariwisata. Model pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara langsung kepada warga.
Ketiga, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola, transparansi, dan koordinasi lintas sektor. Fragmentasi kebijakan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta dominasi kelompok tertentu atas aset pariwisata dapat menghambat pemerataan manfaat.
Dengan demikian, keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan, investasi, atau kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator seperti jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, peningkatan pendapatan masyarakat, keterlibatan UMKM, dan perubahan tingkat kemiskinan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan.
Mendorong Pariwisata yang Lebih Inklusif
Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah. Kebijakan pariwisata perlu diarahkan untuk memperkuat pelaku ekonomi lokal, bukan hanya menarik investasi eksternal.
Program desa wisata, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pelatihan tenaga kerja, akses pembiayaan UMKM, serta keterhubungan produk lokal dengan industri pariwisata dapat menjadi strategi untuk memperluas manfaat ekonomi.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa produk pertanian, kerajinan, kuliner, dan jasa lokal dapat masuk ke dalam rantai pasok pariwisata. Dengan cara ini, aktivitas wisata dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan tidak berhenti pada sektor akomodasi atau destinasi wisata saja.
Bagi masyarakat, kebijakan semacam ini dapat membuka peluang usaha dan pekerjaan baru. Bagi dunia usaha, penguatan rantai pasok lokal dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sementara bagi pemerintah, integrasi pariwisata dengan SDGs dapat membantu mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi manfaat sosial yang lebih merata.
Pada akhirnya, Sitti Hairani Idrus dan La Ode Muhammad Golok Jaya menyimpulkan bahwa pariwisata dapat menjadi instrumen transformasi kemiskinan apabila didukung tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, penguatan UMKM, dan distribusi manfaat ekonomi yang adil. Tantangan terbesar bukan sekadar meningkatkan jumlah wisatawan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Profil Penulis
Sitti Hairani Idrus merupakan akademisi dari Universitas Halu Oleo, Kendari, dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan kebijakan publik, pembangunan daerah, pariwisata, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan.
La Ode Muhammad Golok Jaya merupakan akademisi dari Universitas Halu Oleo, Kendari, yang turut berkontribusi dalam kajian mengenai kebijakan pariwisata, pembangunan lokal, dan transformasi sosial-ekonomi.
0 Komentar