Sungai Penuh – Hambatan kelembagaan atau resistensi birokrasi masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan responsif gender di sektor publik. Temuan tersebut dipublikasikan oleh Nanik Mandasari, Mario Dirgantara, dan Arieska dari STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh dalam International Journal of Scientific Multidisciplinary Research edisi Juli 2026. Melalui kajian sistematis terhadap berbagai penelitian internasional dan nasional, studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan responsif gender tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen institusi, kapasitas aparatur, dukungan anggaran, serta perubahan budaya organisasi.
Penerapan kebijakan responsif gender semakin mendapat perhatian di berbagai negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan inklusif. Berbagai pemerintah telah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan sehingga tujuan untuk menghadirkan pelayanan publik yang setara bagi seluruh masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Kesenjangan antara kebijakan yang telah disusun dengan implementasi di tingkat institusi menjadi persoalan yang terus ditemukan di berbagai negara.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan tersebut, tim peneliti menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti pedoman PRISMA 2020. Peneliti menelusuri artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2020–2026 melalui basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Garuda. Dari 287 artikel yang berhasil diidentifikasi, hanya 32 artikel yang memenuhi seluruh kriteria seleksi dan dianalisis lebih lanjut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun gambaran komprehensif mengenai pola tantangan dan strategi implementasi kebijakan responsif gender di berbagai negara dan sektor pemerintahan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian yang ditelaah menggunakan pendekatan kualitatif, sementara wilayah penelitian didominasi negara-negara Asia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu implementasi kebijakan responsif gender masih menjadi perhatian besar, terutama di negara berkembang yang tengah memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa persoalan implementasi memiliki karakteristik yang relatif serupa meskipun terjadi di negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda.
Temuan utama penelitian mengidentifikasi lima tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan responsif gender. Hambatan yang paling dominan adalah resistensi kelembagaan, yang ditemukan pada sekitar 75 persen penelitian yang dianalisis. Hambatan ini ditandai dengan budaya birokrasi yang kaku, rendahnya komitmen organisasi, serta kurangnya dukungan dari pimpinan terhadap pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penelitian juga menemukan keterbatasan kompetensi aparatur mengenai isu gender, keterbatasan anggaran, kuatnya budaya patriarki, dan lemahnya sistem pemantauan sebagai faktor-faktor yang terus menghambat efektivitas implementasi kebijakan di sektor publik.
Kajian ini juga menunjukkan bahwa berbagai hambatan tersebut saling berkaitan. Rendahnya komitmen pimpinan sering kali menyebabkan kebijakan hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, kurangnya pelatihan membuat aparatur belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan data terpilah berdasarkan gender juga menyebabkan proses evaluasi kebijakan menjadi kurang akurat sehingga berbagai program sulit diukur efektivitasnya.
Selain mengidentifikasi berbagai tantangan, penelitian ini juga merumuskan sejumlah strategi yang dinilai paling efektif untuk meningkatkan implementasi kebijakan responsif gender. Strategi yang paling banyak direkomendasikan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan. Langkah tersebut diikuti dengan penerapan penganggaran responsif gender, penguatan regulasi, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, serta pemanfaatan sistem pemantauan berbasis digital. Menurut hasil sintesis penelitian, peningkatan kapasitas aparatur menjadi strategi yang paling penting karena secara langsung meningkatkan kompetensi birokrasi dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan secara lebih efektif.
Pembahasan penelitian menegaskan bahwa keberadaan regulasi belum cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan responsif gender. Perubahan budaya organisasi dan penguatan kepemimpinan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan lemahnya komitmen politik sering menyebabkan berbagai program tidak berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan perlu dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif semata.
Menurut Nanik Mandasari dan tim dari STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh, reformasi kebijakan responsif gender memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensi. Selain memperkuat kapasitas aparatur dan dukungan anggaran, pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pemantauan digital yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Integrasi transformasi digital dengan tata kelola pemerintahan dinilai dapat mempercepat terciptanya pelayanan publik yang lebih inklusif serta memperkuat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan institusi, kepemimpinan, dukungan politik, alokasi anggaran, serta kemampuan aparatur dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam pelayanan publik yang nyata. Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, implementasi kebijakan responsif gender diharapkan mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Profil Penulis
Nanik Mandasari – STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh
Mario Dirgantara – STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh
Arieska – STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh
Sumber Penelitian
Judul Artikel: Challenges and Strategic Approaches to Gender-Responsive Policy Implementation in the Public Sector: A Systematic Literature Review
Jurnal: International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR), Vol. 4, No. 7, 2026
DOI: https://doi.org/10.55927/ijsmr.v4i7.100
Link Jurnal: https://journalijsmr.my.id/index.php/ijsmr
0 Komentar