Artikel berjudul “Data-Interoperable Collaborative Governance for Monitoring Indonesia's Free Nutritious Meal Program in Ambon” diterbitkan dalam International Journal of Advanced Science Research (IJASR) Volume 4 Nomor 7 Tahun 2026. Kajian ini menjadi penting karena MBG merupakan program pelayanan publik berskala besar yang melibatkan banyak sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, logistik, keamanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Muhtar dan tim peneliti dari Universitas Pattimura menemukan bahwa tantangan utama MBG bukan hanya pada penyediaan makanan, tetapi juga bagaimana memastikan setiap proses dapat dipantau secara akurat, mulai dari pendataan penerima manfaat, produksi makanan, pengiriman, penerimaan di sekolah, pemeriksaan keamanan pangan, hingga penanganan keluhan masyarakat.
Tantangan Pengawasan MBG di Tengah Banyaknya Aktor Pelaksana
Program makanan sekolah modern tidak lagi sekadar kegiatan distribusi makanan, tetapi telah berkembang menjadi sistem pelayanan publik yang kompleks. Keberhasilannya bergantung pada kualitas makanan, ketepatan distribusi, keamanan pangan, serta kemampuan pemerintah dalam mendeteksi dan memperbaiki masalah secara cepat.
Dalam konteks MBG di Ambon, banyak lembaga memiliki data masing-masing. Sekolah menyimpan informasi penerimaan makanan dan jumlah siswa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki data produksi dan pengiriman, sementara instansi kesehatan mencatat pemeriksaan keamanan pangan.
Namun, perbedaan format data, definisi, waktu pelaporan, dan kewenangan menyebabkan informasi sering berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, pemerintah dapat memiliki banyak laporan, tetapi belum tentu memiliki gambaran operasional yang sama mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.
Peneliti menjelaskan bahwa masalah utama bukan karena kurangnya data, melainkan belum adanya sistem yang mampu menghubungkan berbagai sumber data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.
Penelitian Mengembangkan Rancangan Dashboard Monitoring Terintegrasi
Muhtar bersama tim menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif berbasis desain (Design Science Research). Mereka menganalisis 17 laporan publik yang diterbitkan antara Mei 2025 hingga April 2026, pedoman resmi Badan Gizi Nasional (BGN), serta dokumen rancangan sistem monitoring MBG.
Analisis dilakukan dengan memetakan alur layanan MBG, mengidentifikasi risiko utama, kemudian menerjemahkan masalah tersebut menjadi kebutuhan data, indikator kinerja, pembagian peran, dan mekanisme respons.
Hasil penelitian tidak menghasilkan aplikasi digital yang telah selesai digunakan, tetapi menghasilkan desain sistem yang dapat menjadi dasar pengembangan dashboard MBG di tingkat daerah.
Dashboard yang dirancang menempatkan data sebagai alat koordinasi antarinstansi, bukan hanya sebagai tampilan grafik. Sistem ini menghubungkan informasi operasional dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak.
Lima Masalah Utama yang Ditemukan
Hasil kajian menemukan lima kelompok permasalahan utama dalam pemantauan MBG di Ambon:
1. Fragmentasi data antarinstansi
Data mengenai jumlah penerima, status dapur MBG, pemeriksaan keamanan pangan, dan laporan masyarakat masih tersebar di berbagai sumber. Perbedaan angka dan status dapat terjadi karena tidak adanya sistem pencatatan yang memiliki versi data resmi.
2. Risiko keamanan pangan
Keamanan makanan menjadi perhatian terbesar. Beberapa laporan yang dianalisis menunjukkan adanya isu seperti bahan makanan kedaluwarsa, sanitasi dapur, fasilitas limbah, dugaan makanan tidak layak konsumsi, serta kebutuhan peningkatan pengawasan higienitas.
Peneliti menekankan bahwa setiap makanan perlu memiliki jejak data (traceability), mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penerimaan di sekolah.
3. Ketidaktepatan waktu distribusi
Kondisi geografis Ambon sebagai wilayah kepulauan membuat distribusi makanan memiliki tantangan tersendiri. Keterlambatan pengiriman dapat memengaruhi kualitas makanan dan efektivitas layanan kepada siswa.
4. Penanganan keluhan yang belum terintegrasi
Keluhan masyarakat sering muncul melalui berbagai jalur, tetapi belum seluruhnya tercatat dalam sistem kasus yang memiliki penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan bukti tindak lanjut.
5. Belum jelasnya pembagian tanggung jawab data
Setiap lembaga memiliki peran berbeda. Sekolah berwenang memverifikasi penerimaan makanan, SPPG mengelola produksi dan distribusi, sedangkan lembaga kesehatan menangani aspek keamanan pangan. Sistem harus memastikan setiap data memiliki pemilik dan validator yang jelas.
Dashboard Berbasis Kolaborasi dan Akuntabilitas
Rancangan yang ditawarkan Muhtar dan kolega mencakup delapan kelompok data utama, yaitu data unit layanan, penerima manfaat, produksi makanan, distribusi, keamanan pangan, pengaduan, tenaga kerja, serta kualitas data.
Selain itu, sistem dilengkapi indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) seperti:
tingkat realisasi penerima manfaat,
ketepatan waktu distribusi,
kesesuaian jumlah makanan,
status sertifikasi keamanan pangan,
jumlah kasus keamanan pangan,
kecepatan respons pengaduan,
tingkat penyelesaian kasus,
kelengkapan data.
Setiap indikator memiliki batas peringatan dan pihak yang bertanggung jawab. Misalnya, keterlambatan distribusi akan menjadi tanggung jawab pihak operasional SPPG, sedangkan masalah keamanan pangan akan melibatkan lembaga kesehatan dan otoritas terkait.
Menurut Muhtar dan tim, keberhasilan dashboard tidak hanya bergantung pada teknologi visualisasi, tetapi terutama pada kesepakatan definisi data, kepemilikan informasi, dan budaya kerja sama antarorganisasi.
Dampak bagi Tata Kelola Program Publik
Rancangan sistem ini memberikan kontribusi bagi penguatan transformasi digital pemerintahan. Dashboard MBG dapat membantu pemerintah daerah melihat masalah lebih cepat, menentukan prioritas intervensi, dan memastikan setiap laporan memiliki tindak lanjut.
Bagi masyarakat, sistem ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik karena informasi yang ditampilkan tidak hanya berupa jumlah penerima manfaat, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah menangani risiko dan memperbaiki layanan.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak cukup hanya dengan membuat aplikasi. Transformasi digital membutuhkan perubahan proses kerja, pembagian kewenangan, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas.
Profil Singkat Penulis
Muhtar, bersama Jusuf Madubun, Mike J. Rolobessy, Sonia Putri Humaira Marsaolly, dan Aci Nadia Kabakoran, merupakan akademisi dari Universitas Pattimura, Ambon. Mereka memiliki perhatian pada bidang tata kelola publik, administrasi pemerintahan, transformasi digital sektor publik, serta pengembangan sistem pelayanan masyarakat berbasis kolaborasi.
Sumber Artikel
Muhtar, Madubun, J., Rolobessy, M. J., Marsaolly, S. P. H., & Kabakoran, A. N. (2026). “Data-Interoperable Collaborative Governance for Monitoring Indonesia's Free Nutritious Meal Program in Ambon.” International Journal of Advanced Science Research (IJASR), Volume 4 Nomor 7.
DOI: https://doi.org/10.59890/ijasr.v4i7.265
E-ISSN: 3025-7670
Website jurnal: https://nvlmultitechpublisher.my.id/index.php/ijasr/index
0 Komentar