Sidoarjo — Penerapan metode blended learning terbukti mampu meningkatkan kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengikuti program orientasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. Temuan tersebut diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ismawan, Rudy Handoko, dan Bambang Kusbandrijo dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian yang melibatkan peserta orientasi PPPK Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur sipil negara.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, dituntut memiliki kompetensi tinggi, integritas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, setiap PPPK yang baru diangkat diwajibkan mengikuti program orientasi sebagai bekal memahami tugas pokok, nilai-nilai ASN, etika birokrasi, serta budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Namun, jumlah peserta yang besar dan latar belakang yang beragam membuat metode pelatihan konvensional dinilai kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran seluruh peserta.
Sebagai solusi, BKD Kabupaten Sidoarjo menerapkan metode blended learning dalam penyelenggaraan orientasi PPPK. Program ini menggabungkan pembelajaran mandiri melalui Massive Open Online Course (MOOC) selama dua minggu dengan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara bertahap. Pendekatan tersebut dirancang agar peserta tetap memperoleh fleksibilitas belajar sekaligus kesempatan berdiskusi dan berinteraksi langsung dengan instruktur. Menurut para peneliti, perpaduan kedua metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 87 responden yang dipilih secara acak dari 628 peserta Orientasi PPPK Tahap I Tahun 2025 di BKD Kabupaten Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur lima dimensi utama blended learning, yaitu pembelajaran tatap muka (Live Event), pembelajaran mandiri (Self-Paced Learning), kolaborasi, penilaian (Assessment), serta materi pendukung pembelajaran (Performance Support Materials). Selain menggunakan hasil kuesioner, penelitian juga memanfaatkan nilai pre-test, pembelajaran MOOC, dan post-test sebagai data pendukung untuk melihat perkembangan kompetensi peserta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi blended learning memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kompetensi peserta. Analisis statistik memperlihatkan bahwa model pembelajaran ini mampu menjelaskan 86,6 persen variasi peningkatan kompetensi peserta, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Angka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program orientasi sangat ditentukan oleh kualitas penerapan blended learning yang mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran secara seimbang.
Dari lima dimensi yang diteliti, Live Event atau pembelajaran tatap muka menjadi faktor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan kompetensi peserta. Sesi ini memungkinkan peserta berinteraksi secara langsung dengan instruktur sehingga materi lebih mudah dipahami dan peserta dapat memperoleh penjelasan yang lebih kontekstual mengenai nilai-nilai ASN maupun budaya kerja birokrasi. Setelah itu, pembelajaran mandiri melalui MOOC menjadi faktor kedua yang paling berpengaruh karena memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk belajar sesuai waktu dan kemampuan masing-masing tanpa mengganggu tugas pekerjaan mereka.
Dimensi kolaborasi juga terbukti memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kompetensi peserta. Diskusi, kerja sama antarpeserta, serta pendampingan fasilitator membantu peserta bertukar pengalaman dari berbagai latar belakang profesi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kaya. Selain itu, sistem penilaian yang dilakukan secara bertahap mampu memotivasi peserta untuk terus meningkatkan kemampuan mereka selama mengikuti program orientasi. Sementara itu, materi pendukung pembelajaran, seperti modul digital, panduan penggunaan platform, dan layanan bantuan teknis, tetap berperan penting meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan dimensi lainnya.
Penelitian ini juga memperlihatkan peningkatan kemampuan peserta secara nyata selama mengikuti seluruh tahapan pembelajaran. Nilai rata-rata pre-test sebesar 68,10 meningkat menjadi 85,82 setelah mengikuti pembelajaran MOOC, kemudian kembali meningkat menjadi 95,17 pada post-test setelah sesi tatap muka selesai dilaksanakan. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kombinasi pembelajaran daring dan luring mampu memperkuat pemahaman peserta secara bertahap hingga menghasilkan peningkatan kompetensi yang signifikan.
Menurut Wahyu Ismawan, Rudy Handoko, dan Bambang Kusbandrijo dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, keberhasilan blended learning tidak hanya bergantung pada satu metode pembelajaran, tetapi pada integrasi seluruh komponennya. Pembelajaran tatap muka, pembelajaran mandiri, kolaborasi, sistem evaluasi, dan ketersediaan materi pendukung harus berjalan secara harmonis agar mampu menghasilkan peningkatan kompetensi yang optimal bagi aparatur sipil negara.
Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Model blended learning dinilai dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelenggarakan pelatihan aparatur dalam jumlah besar tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Selain meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelatihan, metode ini juga mendukung percepatan transformasi digital birokrasi sekaligus mempersiapkan aparatur yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pelayanan publik.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan blended learning mampu meningkatkan kualitas orientasi PPPK secara signifikan. Oleh karena itu, model pembelajaran ini berpotensi menjadi acuan dalam penyelenggaraan berbagai program pelatihan ASN di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital.
Profil Penulis
Sumber Penelitian
DOI: https://doi.org/10.55927/eajmr.v5i7.214
Link Jurnal: https://journaleajmr.my.id/index.php/eajmr/article/view/214
0 Komentar