Analisis Tata Kelola: Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bencana Gunung Lewotobi

Gambar Ilustration AI

FORMOSA NEWS - Kupang - Transparansi Dana Bencana Gunung Lewotobi Tertahan Birokrasi, Pengungsi Mandiri Mengalami Ketimpangan Informasi. Penelitian yang dilakukan oleh  Afifah Fauzah Lathifah, Markus A.K.B Hallan, dan Filipus Argentano Guntur Suryaputra dari Universitas Nusa Cendana dalam artikel penelitian yang dipublikasikan pada Asian Journal of Management Analytics (AJMA) edisi Vol. 5 No. 3 Tahun 2026 menyoroti bahwa adanya paradoks antara ketatnya akuntabilitas internal pemerintah daerah dan terbatasnya transparansi publik bagi masyarakat terdampak.

Dilema Birokrasi dalam Penanganan Keuangan Darurat
Pengelolaan anggaran darurat pada sektor publik di Indonesia menuntut keseimbangan yang sangat sensitif antara kecepatan pencairan dana demi menyelamatkan nyawa dan kepatuhan penuh terhadap regulasi. Dalam krisis bencana erupsi Gunung Lewotobi, instrumen utama yang digunakan adalah Belanja Tidak Terduga (BTT). Fleksibilitas BTT dirancang agar pemerintah daerah dapat memotong jalur birokrasi pengadaan barang dan jasa biasa yang memakan waktu. Namun, fleksibilitas tersebut sering kali dihadapkan pada risiko pemeriksaan audit yang ketat di kemudian hari. Dampaknya, birokrasi cenderung mengambil posisi bertahan dengan memprioritaskan kelengkapan administrasi formal di atas pemenuhan kebutuhan informasi real-time bagi warga korban bencana

Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi struktur yang menggabungkan:

• Wawancara semi-terstruktur dengan pejabat kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur (Kepala BPBD, Bendahara, Kasubag Keuangan, dan Kabid Darurat dan Logistik), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Desa Konga dan Desa Boru.
  
• Observasi lapangan secara langsung di posko pengungsian dan kantor desa.
  
• Analisis dokumen resmi, termasuk Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat, Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), serta instrumen verifikasi pencairan anggaran BTT.
  

Seluruh data dianalisis menggunakan landasan Stewardship Theory untuk mengevaluasi bagaimana para pengelola keuangan publik menjalankan tanggung jawabnya.

Temuan Utama: Benteng 11 Tahap Verifikasi vs Kebocoran Transparansi Publik
Studi ini menemukan bahwa BPBD Kabupaten Flores Timur menerapkan benteng verifikasi dokumen 11 tingkat yang sangat ketat untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum atau manipulasi anggaran.. 11 Langkah Verifikasi Internal BTT Flores Timur:

• SK Status Tanggap Darurat: Diterbitkan oleh Bupati Flores Timur sebagai dasar hukum pengaktifan anggaran.
  
• Rencana Kebutuhan Belanja (RKB): Disusun unit operasional BPBD untuk merinci estimasi biaya logistik dan evakuasi.
  
• Surat Permohonan Penempatan Anggaran BTT: Transmisi formal antar-lembaga dari BPBD ke kas daerah.
  
• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D BTT): Diterbitkan BKAD untuk memindahkan dana ke rekening darurat BPBD.
  
• Surat Pesanan dan Kontrak Pengadaan: Dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD dengan pihak ketiga untuk ketersediaan tenda, bahan pangan, dan logistik.
  
• Buku Logistik Verifikasi: Pencatatan riil arus barang masuk di gudang penerimaan.
  
• Berita Acara Serah Terima (BAST): Penandatanganan bersama antara vendor dan tim pemeriksa BPBD untuk mengonfirmasi kualitas dan kuantitas barang.
  
• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB): Ditandatangani Kepala BPBD sebagai bukti tanggung jawab hukum penuh.
  
• Surat Perintah Membayar (SPM): Verifikasi internal yang menyatakan dokumen telah lengkap dan sah.
  
• Kuitansi Transfer Kas: Bukti perbankan atas penyaluran dana langsung ke pihak ketiga/vendor.
  
• Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional BTT: Laporan penutup yang diserahkan kepada auditor pemerintah.
  Paradoks Tata Kelola: "Pemerintah daerah berhasil menjaga pertanggungjawaban internal secara sempurna, namun gagal menyediakan saluran informasi yang transparan dan dapat diakses publik secara terbuka".

Penelitian ini mencatat bahwa data keuangan darurat yang diunggah ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bersifat terkunci bagi umum dan disajikan dalam bentuk angka makro (dana gelondongan). Akibatnya, publik maupun relawan tidak dapat melihat rincian alokasi barang secara detail. Di tingkat tapak, penyampaian informasi masih mengandalkan cara manual seperti papan pengumuman, buku logistik fisik, dan pengeras suara desa (corong desa). Metode konvensional ini cukup efektif bagi pengungsi yang tinggal di posko terpusat pemerintah. Namun, bagi pengungsi mandiri yang menumpang di rumah kerabat atau ladang terisolasi, mereka tidak terjangkau oleh pengeras suara desa. Hal ini memicu prasangka, rasa tidak adil, dan krisis kepercayaan terhadap penyaluran bantuan.

Implikasi dan Dampak Bagi Kebijakan Publik
Hasil penelitian ini memberikan dampak penting bagi modernisasi tata kelola bencana di Indonesia:

• Pentingnya Dashboard Digital Terbuka: Pemerintah daerah perlu membuat papan informasi (dashboard) keuangan bencana yang dapat diakses publik secara interaktif dan real-time, guna mengikis kesan "kotak hitam" pada sistem SIPD.
  
• Pembaruan Komunikasi Posko Bencana: Pemerintah desa tidak bisa lagi bergantung hanya pada pengeras suara. Pemanfaatan jejaring komunikasi digital berbasis grup perpesanan atau aplikasi warga sangat mendesak untuk menjangkau kelompok rentan dan pengungsi mandiri.
  
• Perubahan Paradigma Birokrasi: Pertanggungjawaban keuangan penanganan bencana harus bergeser dari sekadar kelengkapan berkas audit (defensive compliance) menjadi kepatuhan terbuka yang melayani kebutuhan informasi warga.
  

Profil Penulis
Afifah Fauzah Lathifah, S.Ak., M.Acc. Universitas Nusa Cendana. Keahlian: Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Kebencanaan, dan Tata Kelola Keuangan Daerah.
Markus A.K.B Hallan, S.E., M.Si. Universitas Nusa Cendana. Keahlian: Manajemen Keuangan Daerah dan Manajemen Sektor Publik.
Filipus Argentano Guntur Suryaputra, S.E., M.Sc. Universitas Nusa Cendana. Keahlian: Kebijakan Publik dan Governance Analysis.

Sumber Penelitian
Afifah Fauzah Lathifah, Markus A.K.B Hallan, Filipus Argentano Guntur Suryaputra. Governance Analysis: Accountability and Transparency in Mount Lewotobi Disaster Management. Asian Journal of Management Analytics (AJMA). Vol. 5, No. 3, Hal. 543-552.
DOI : https://doi.org/10.55927/ajma.v5i3.16640
URL: https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajma