Surakarta – Kebijakan luar negeri feminis yang selama hampir satu dekade menjadi identitas diplomasi Swedia kini mengalami perubahan besar. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sritami Santi Hatmini dari Universitas Slamet Riyadi dan dipublikasikan pada 2026 menunjukkan bahwa pemerintah Swedia memang menghapus label “Feminist Foreign Policy”, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan komitmen terhadap kesetaraan gender.
Kajian tersebut menyoroti transformasi kebijakan luar negeri Swedia sejak penerapan Feminist Foreign Policy (FFP) pada 2014 hingga periode pasca-penghapusan label pada 2022–2025. Perubahan itu terjadi bersamaan dengan pergantian pemerintahan di bawah Perdana Menteri Ulf Kristersson dan keputusan Swedia bergabung dengan NATO pada Maret 2024.
Hasil penelitian menjadi penting karena Swedia selama ini dikenal sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi menerapkan kebijakan luar negeri feminis. Langkah tersebut bahkan menjadi inspirasi bagi sejumlah negara lain, termasuk Kanada, Spanyol, Chili, dan Meksiko.
Selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri feminis Swedia dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu hak perempuan, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya yang mendukung kesetaraan gender. Pendekatan ini menjadikan isu perempuan, perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia sebagai bagian inti dari diplomasi internasional Swedia.
Menurut penelitian Hatmini, perubahan mulai terlihat setelah pemilu 2022 yang memenangkan koalisi kanan-tengah. Pemerintah baru menilai bahwa penggunaan label “feminis” sering kali menimbulkan hambatan diplomatik, terutama dalam hubungan dengan negara-negara yang memiliki pandangan konservatif.
Alih-alih mempertahankan istilah tersebut, pemerintah menggantinya dengan konsep yang lebih netral seperti “diplomasi yang berpusat pada manusia” dan “kerja sama inklusif”. Meski demikian, sejumlah program yang mendukung kesetaraan gender tetap berjalan.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah Swedia, laporan organisasi internasional, artikel akademik, serta berbagai sumber kebijakan yang berkaitan dengan perubahan arah diplomasi negara tersebut.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa penghapusan label feminis tidak identik dengan penghapusan seluruh substansi kebijakan. Namun, posisi isu gender tidak lagi menjadi kerangka utama dalam diplomasi Swedia.
Perubahan paling terlihat terjadi setelah Swedia resmi menjadi anggota NATO. Fokus kebijakan luar negeri bergeser ke arah keamanan kolektif, pertahanan regional, dan stabilitas geopolitik. Dalam konteks ini, isu gender mulai ditempatkan sebagai bagian dari strategi keamanan, bukan lagi sebagai tujuan normatif utama.
Data penelitian menunjukkan bahwa dukungan untuk program Women, Peace and Security (WPS) mengalami penurunan. Pada masa kebijakan luar negeri feminis, sekitar 25 persen bantuan luar negeri Swedia dialokasikan untuk program terkait gender. Setelah perubahan kebijakan, proporsi tersebut turun menjadi sekitar 15 persen.
Anggaran kesetaraan gender di Kementerian Luar Negeri Swedia juga mengalami penurunan dari sekitar 1,5 miliar kronor Swedia pada 2021 menjadi 1,1 miliar kronor pada 2024.
Di sektor pertahanan, perubahan lebih jelas terlihat. Meskipun anggaran pertahanan meningkat sekitar 33 persen hingga mencapai 131 miliar kronor pada 2025, porsi dana yang dialokasikan untuk program gender turun dari 12 persen menjadi hanya 5 persen.
Hatmini menjelaskan bahwa kondisi ini mencerminkan munculnya fenomena yang disebut “gendered silencing”, yaitu berkurangnya penggunaan istilah dan narasi gender dalam dokumen resmi maupun pernyataan publik pemerintah ketika isu keamanan nasional menjadi prioritas utama.
Meski demikian, penelitian menemukan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender belum sepenuhnya hilang. Pemerintah Swedia masih mempertahankan berbagai program yang mendukung perempuan dalam konflik, pembangunan internasional, dan diplomasi multilateral.
Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian memperkenalkan konsep “Neo-Feminist Pragmatism”. Konsep ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai feminis tidak dihapus, melainkan disesuaikan dengan tuntutan politik keamanan, kepentingan strategis, dan realitas geopolitik yang berubah.
Menurut Hatmini, transformasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme normatif yang selama ini menjadi ciri khas negara-negara Nordik dan kebutuhan pragmatis dalam menghadapi ancaman keamanan modern.
Temuan tersebut juga memberikan pelajaran penting bagi negara-negara lain yang ingin mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam kebijakan luar negeri. Pengalaman Swedia menunjukkan bahwa keberlanjutan nilai-nilai kesetaraan tidak hanya bergantung pada slogan atau label politik, tetapi lebih ditentukan oleh kekuatan institusi dan mekanisme kebijakan yang menopangnya.
Dengan kata lain, meskipun istilah “feminist foreign policy” tidak lagi digunakan, sebagian prinsip yang mendasarinya masih bertahan dalam bentuk yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika politik global.
Profil Penulis
Sumber Penelitian
0 Komentar